SuaraJogja.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo kembali menyalurkan bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) di wilayahnya. Kali ini ada empat penerima manfaat yang masing-masing menerima bantuan berupa uang sebesar Rp20 juta.
Penyaluran bantuan itu dilakukan oleh Penjabat (Pj) Bupati Kulon Progo Srie Nurkyatsiwi, Kamis (13/2/2025) kemarin. Bantuan RTLH ini berasal dari pengelolaan dana zakat, infak, dan shodaqoh BAZNAS Kabupaten Kulon Progo.
Empat orang penerima manfaat bantuan RTLH, terdiri dari satu warga Hargorejo dan tiga warga Kalirejo, Kokap, yang masing-masing menerima manfaat berupa uang sebesar Rp20 juta.
Pj Bupati Kulon Progo Srie Nurkyatsiwi, berharap melalui bantuan ini dapat membantu sebagian masyarakat untuk memiliki kehidupan yang layak. Baik itu dari segi tempat tinggal, ekonomi, pendidikan dan kesehatan.
Baca Juga:Gegara Menambang untuk Urug Tol di Serut Gedangsari, Dua Orang Jadi Tahanan Rumah
"Tempat tinggal ini menjadi kebutuhan utama. Jadi harapannya dengan tempat tinggal yang layak, yang tinggal di dalamnya juga akan lebih sejahtera," kata Siwi, dikutip Jumat (14/2/2025).
Siwi mendorong semua pihak untuk bergerak bersama dan membangun kepedulian bersama untuk menyelesaikan permasalahan RTLH. Pasalnya persoalan RTLH di Bumi Binangun masih belum sepenuhnya tertangani.
Penanganan RTLH ini penting dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kulon Progo. Siwi tak menutup kemungkinan kerja sama dengan perguruan tinggi yang ada untuk urusan desain rumah.
"Secara bertahap nanti rumah tidak layak huni dan kebutuhan-kebutuhan lainnya terus akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Ke depan mungkin bisa menggandeng perguruan tinggi untuk membantu desain rumahnya," ujar Siwi.
Sementara itu, Panewu Anom Kokap R. Nur Ariwibowo menyampaikan kegiatan ini diharapkan dapat berdampak positif terhadap kemajuan dan kesejahteraan warga Kokap.
Baca Juga:Pemkab Kulon Progo Dorong Pasar Srikayangan Jadi Pusat Ekonomi
"Memang di Kokap kondisinya seperti ini, stunting masih tinggi, kemudian data kemiskinan juga ada. Kemudian bantuan rumah tidak layak huni masih terus akan kami ajukan," kata Nur.
