SuaraJogja.id - Gunungkidul kembali menjadi sorotan dunia internasional karena tingginya angka kasus bunuh diri. Tercatat dalam satu dekade terakhir ada sebanyak 32 kasus bunuh diri yang terjadi.
Indonesia Private Industri (IPI), organisasi berbasis di Singapura yang fokus pada kesehatan mental di Asia, kini berkolaborasi dengan para psikolog Indonesia tengah membangun perspektif global untuk menangani kasus bunuh diri di Gunungkidul.
Pendekatan berbasis budaya lokal diharapkan mampu menciptakan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam mengatasi permasalahan kesehatan mental.
Kepala Dinas Kesehatan Gunungkidul, Ismono, menyoroti bahwa masyarakat Gunungkidul sebenarnya memiliki akses yang baik terhadap layanan kesehatan mental. Namun, stigma negatif terkait kesehatan mental masih menjadi tantangan besar.
Baca Juga:Diduga Keletihan, Kakek Asal Playen Ditemukan Tewas Tertelungkup di Ladang
"Tidak ada yang sendirian dalam menghadapi permasalahan. Menghapus stigma negatif adalah langkah awal dalam mengatasi persoalan ini," ujarnya.
Menurut Ismono, ada faktor sosial yang turut berkontribusi terhadap tingginya angka bunuh diri di Gunungkidul. Di mana rata-rata pendidikan di sini adalah 7+1 tahun, dan masyarakat memiliki perkembangan sosial yang baik.
Dia menyebut, ada beban sosial dalam bentuk kewajiban menghadiri hajatan, menyumbang, atau tilik (menjenguk) orang sakit. Jika tidak dilakukan, seseorang bisa merasa terasingkan dari komunitasnya.
"Ini yang patut menjadi perhatian kita semua, "jelasnya.
Selain itu, tren kasus bunuh diri di Gunungkidul mayoritas dilakukan dengan metode gantung diri. Sayangnya, meskipun ada berbagai teori pencegahan, belum ada pendekatan yang dapat menanggulangi permasalahan ini secara komprehensif.
Baca Juga:Buntut Efisiensi APBD, Tugu Adipura dan Revitalisasi Alun-alun Gunungkidul Batal, Anggaran Dipangkas
Pada tahun 2024, jumlah ODGJ di Gunungkidul tercatat mencapai 1.650 orang, dengan 80 persen di antaranya sudah mendapatkan penanganan. Namun, Ismono menekankan bahwa jumlah ini seharusnya tidak terus bertambah.
Salah satu tantangan utama adalah kurangnya tenaga kesehatan jiwa. Saat ini, hanya ada 11 tenaga kesehatan jiwa, termasuk tiga psikolog klinis yang tersebar di tiga puskesmas. Dan saat ini sedang mencari strategi yang tepat untuk menangani kesehatan mental di Gunungkidul.
"Kami telah melakukan survei ke berbagai daerah dan Gunungkidul menjadi salah satu wilayah yang dipilih untuk program percontohan," ungkap seorang perwakilan dari IPI, Muhammad Firmansyah.
IPI bekerja sama dengan konsultan dari Australia, Rahel Kremniezer dan Ayelet Samuel, dalam upaya menanggulangi permasalahan kesehatan mental di Gunungkidul.
Rahel menyatakan bahwa sementara ini tugas timnya adalah mendengarkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk tenaga kesehatan, kader, siswa, dan pihak terkait lainnya.
"Kami ingin memahami apa yang sudah ada dan apa yang masih kurang. Misalnya, apakah layanan kesehatan mental sudah tersedia tetapi sulit diakses, atau memang belum ada sama sekali. Apakah ada program kesehatan mental di sekolah yang bisa ditingkatkan? Semua ini akan bergantung pada hasil diskusi hari ini," ujar Rahel.
Program ini nantinya akan diadopsi dengan mempertimbangkan nilai-nilai budaya lokal. Rahel menekankan bahwa mereka tidak akan sekadar menerapkan program dari luar negeri, melainkan menciptakan solusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Gunungkidul.
"Yang paling penting adalah keberlanjutan program ini agar generasi berikutnya tetap bisa mendapatkan manfaatnya. Kami ingin melihat peningkatan dalam status kesehatan mental masyarakat Gunungkidul sehingga mereka dapat menjalani hidup dengan lebih percaya diri dan berdaya,"ujarnya.
Kontributor : Julianto
