Pengukuran 14 Rumah di Lempuyangan Batal, Warga Pasang Badan

Pengukuran harus ada mediasi dulu antara warga dan Keraton Jogja.

Muhammad Ilham Baktora
Rabu, 16 April 2025 | 13:37 WIB
Pengukuran 14 Rumah di Lempuyangan Batal, Warga Pasang Badan
Pengukuran rumah dinas yang ditempati warga RW 01 Kelurahan Bausasran, Lempuyangan, Kota Yogyakarta terpaksa batal, Rabu (16/4/2025). [Kontributor/Putu]

SuaraJogja.id - PT KAI yang rencananya melakukan pengukuran 14 rumah cagar budaya yang ditempati warga RW 01 Kelurahan Bausasran, Lempuyangan, Kota Yogyakarta terpaksa batal, Rabu (16/4/2025).

Hal ini terjadi karena warga menolak pengukuran rumah yang masih berperkara tersebut.

"Sesuai jadwal tadi pukul 09.00, tadi dua staf dari [PT] KAI datang kesini, tidak sampai lima menit. Mereka minta ijin untuk mengukur rumah yang dikehendaki PT KAI, tapi kami menolak," ujar Ketua RW 1 Kampung Tegal Lempuyangan, Bausasran, Kota Yogyakarta, Antonius Handriutomo, Rabu Siang.

Warga 14 rumah tersebut, menurut Anton menolak pengukuran saat ini karena belum ada mediasi antara warga dengan PT KAI oleh Penghageng Datu Dana Suyasa Keraton Yogyakarta GKR Mangkubumi.

Baca Juga:Tunggu Hasil Mediasi Mangkubumi, Warga RW 01 Lempuyangan Tolak Pengukuran Rumah PT KAI

Sebab Mangkubumi sudah berjanji menampung aspirasi warga untuk bertemu dengan pimpinan PT KAI.

Spanduk penolakan penggusuran di kawasan Stasiun Lempuyangan yang masih terpasang, Kamis (10/4/2025). [Kontributor Suarajogja.id/Putu]
Spanduk penolakan penggusuran di kawasan Stasiun Lempuyangan yang masih terpasang, Kamis (10/4/2025). [Kontributor Suarajogja.id/Putu]

Namun hingga saat ini tidak ada tindak lanjut dari pihak Keraton Yogyakarta untuk memediasi kedua belah pihak. Karenanya warga pun masih berpegang pada janji Mangkubumi untuk memediasi mereka.

"Sampai saat ini belum ada tindak lanjut jadi kam tidak ingin ada pihak yang melangkah lebih lanjut. Jadi pada intinya kami menolak karena belum ada mediasi oleh Ngarso Dalem [Sri Sultan HB X-Raja Keraton Yogyakarta], sekaligus dari Gubernur DIY melalui GKR Mangkubumi," ujarnya.

Hal senada disampaikan salah satu warga, Joni yang mengaku menolak penggusuran warga bila tidak ada kejelasan nasib.

Dia mengklaim sudah tinggal di rumah tersebut sejak 1971 dan bahkan membuka usaha parkiran sejak puluhan tahun terakhir.

Baca Juga:Sultan HB X Angkat Bicara, Polemik Penggusuran Warga Lempuyangan Dibawa ke Keraton

"Tadi petugas [dari PT KAI] akhirnya hanya lewat sini tanpa pengukuran karena semua warga sini menolak diukur rumah kami," ujarnya.

News

Terkini

UGM menyatakan bahwa Joko Widodo adalah alumnus Fakultas Kehutanan UGM.

News | 18:31 WIB

Meski demikian Sultan akan meminta Sekda DIY untuk berkoordinasi dengan Pemkot terkait hal itu.

News | 17:52 WIB

Disampaikan Andi Sandi, sebelum ada putusan yang final dan berkuatan hukum tetap hak berupa gaji itu tetap akan diterima.

News | 16:06 WIB

Dari mulai pendaftaran, pembayaran biaya kuliah, hingga kelulusan, semuanya tercatat dengan lengkap.

News | 14:37 WIB

UGM adalah lembaga institusi pendidikan yang selalu mematuhi peraturan akademik.

News | 14:08 WIB

Dengan dukungan jaringan kerja BRI yang luas di setiap embarkasi diharapkan pendistribusian banknotes ini bisa dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

News | 12:00 WIB

Ia merasa prihatin atas situasi yang menurutnya mencederai muruah kampus biru.

News | 11:46 WIB

Isu ijazah palsu Jokowi masih terus menjadi perdebatan meski mantan Wali Kota Solo tersebut tak lagi menjadi Presiden.

News | 10:33 WIB

Perayaan ulang tahun INNSIDE by Melia Yogyakarta digelar di Skydeck Rooftop Pool and Bar.

Lifestyle | 10:15 WIB

Selama menjadi Direktur Utama BSI, Hery mampu membawa bank syariah terbesar di Indonesia tersebut bertransformasi dengan catatan kinerja yang cemerlang.

News | 22:00 WIB

Menurut dia, pada periode April 2025 memang insiden kecelakaan laut karena terseret arus pantai sering terjadi.

News | 20:01 WIB

"Kalau tidak diproses hukum, bisa saja pelaku mengulangi perbuatannya terhadap korban lain".

News | 19:43 WIB

Langkah ini juga diharapkan mampu menekan angka pengangguran di Sleman.

News | 19:15 WIB

Made menyebutkan, Pemda hanya mengatur masalah pengalihan aset dan relokasi parkir.

News | 17:31 WIB

Dugaan korupsi WiFi Gratis sudah tersorot oleh Polresta Sleman pada akhir 2024 lalu.

News | 14:30 WIB
Tampilkan lebih banyak