SuaraJogja.id - Sekda DIY, Beny Suharsono memasuki masa pensiun per 1 Juni 2025 besok.
Karenanya Pemda DIY membuka proses seleksi terbuka untuk jabatan Sekda baru.
"Enam kandidat pun sudah lolos seleksi administrasi," ujar Beny di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Rabu (28/5/2025).
Keenam kandidat tersebut, menurut Beny yakni Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida), Ni Made Dwipanti Indrayanti, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) DIY, Wiyos Santosa, Paniradya Kaistimewaan DIY, Aris Eko Nugroho dan Inspektur DIY, Muhammad Setiadi.
Baca Juga:'Ora Tak Kasih Tahu Sekarang' Sekda DIY Bungkam Soal Jadwal Baru Pengosongan ABA
Sedangkan dua kandidat lain berasal dari luar DIY.
Yakni pejabat dari Pesisir Barat Lampung yang memiliki jabatan Eselon 2 B serta salah satu pejabat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
"Setelah melalui tahap seleksi administrasi, enam kandidat mengikuti seleksi penulisan makalah, asesmen kompetensi dan wawancara yang langsung dipimpin oleh BKN," ungkapnya.
Dari enam kandidat tersebut nantinya akan mengikuti tahapan penilaian substantif.
-nama yang lolos tiga besar akan diajukan ke tim penilai akhir di pusat untuk diproses lebih lanjut dan ditetapkan oleh Presiden, melalui rekomendasi Kementerian Dalam Negeri (kemendagri).
Baca Juga:MBG dan Sekolah Rakyat Belum Siap, Pemda DIY Kini Kebut Koperasi Merah Putih
Untuk mengisi kekosongan jabatan Sekda, Pemda DIY menunjuk Pelaksana Harian (Plh) hingga proses seleksi Sekda definitif rampung.
"Proses ini sedang berjalan. Mudah-mudahan lancar, dan dalam waktu dekat kita bisa memiliki penjabat Sekda yang definitif," ujarnya.
Beny berharap, Sekda baru yang terpilih nanti bisa menyelesaikan masalah di DIY.
Sebab masih ada empat Pekerjaan Rumah (PR) besar yang harus diselesaikan.
Apalagi jabatan Sekda bukan sekadar jabatan struktural tertinggi di lingkungan birokrasi pemerintahan provinsi.
Ia adalah motor penggerak roda administrasi, penyambung koordinasi antarperangkat daerah, sekaligus penyeimbang antara kebijakan gubernur dan implementasi teknis di lapangan.
Beny yang menjabat Sekda sejak 2023 tersebut berharap penggantinya yang akan menjabat dalam waktu dekat tidak hanya fokus pada transisi struktural.
Namun juga pada beban strategis yang menuntut kapasitas kepemimpinan, keberanian membuat keputusan, dan kepekaan sosial yang tinggi.
Karenanya sekda baru nanti harus bisa menurunkan angka kemiskinan di DIY.
Hal ini penting mengingat DIY telah menetapkan target ambisius dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menurunkan angka kemiskinan menjadi di bawah 10 persen.
Apalagi hingga kini, angka kemiskinan masih berada di kisaran 10,4 persen. Angka ini termasuk kategori kemiskinan ekstrem di beberapa wilayah.
"Ini bukan sekadar target statistik, tapi soal keadilan sosial dan keberpihakan kebijakan," ungkapnya.
Tak hanya kemiskinan, lanjut Beny, kesenjangan pendapatan antarwilayah di DIY masih tinggi.
Wilayah seperti Gunung Kidul, Kulon Progo dan Bantul tertinggal dari Sleman dan Kota Yogyakarta.
Indeks ketimpangan mendekati 0,5 yang menunjukkan kondisi sangat timpang jika mengacu pada indeks Gini atau Williamson.
Masalah pemerataan pembangunan antara bagian utara dan selatan DIY juga masih menjadi tantangan klasik yang terus bergulir.
Ketidakseimbangan akses infrastruktur, investasi, dan sumber daya membuat pertumbuhan ekonomi tidak merata di DIY.
“Pembangunan Jogja jangan hanya berpusat di Sleman atau kota saja. Wilayah selatan harus ikut tumbuh,” tegas Benny.
Alih fungsi lahan nonpertanian, lanjut Beny juga masih jadi masalah karena berlangsung sangat cepat, terutama karena dampak hidrometeorologi.
Lahan-lahan yang tidak dilindungi menjadi rentan dikonversi, mengancam daya dukung lingkungan hidup DIY secara jangka panjang.
Yang tak kalah penting, gap generasi dalam manajemen kepegawaian di DIY juga perlu diperhatikan.
Kekosongan jabatan eselon yang sempat dibiarkan hingga setahun bukan tanpa alasan.
Terlebih regenerasi ASN saat ini dihadapkan pada tantangan kualitas dan pengalaman.
Generasi baru yang cerdas tetap membutuhkan proses pendewasaan struktural.
Oleh karena itu, manajemen talenta menjadi instrumen penting dalam merancang masa depan birokrasi DIY.
"Orang-orangnya ada, tapi belum memenuhi syarat. Harus diklat dulu, diberi pengalaman," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
