- Rektor UMY Achmad Nurmandi menyatakan ekspansi kuota mahasiswa PTN selama empat tahun terakhir memicu penurunan pendaftar di PTS.
- Persaingan tidak seimbang terjadi karena PTN didukung penuh APBN, sementara PTS harus mendanai operasionalnya secara mandiri sepenuhnya.
- Pihak PTS mendesak pemerintah dan DPR segera merevisi kebijakan penerimaan mahasiswa PTN demi menciptakan ekosistem pendidikan nasional berkeadilan.
SuaraJogja.id - Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di DIY mulai menyuarakan kegelisahan terhadap kebijakan penerimaan mahasiswa di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang dinilai semakin ekspansif. Sebab PT dinilai terlalu rakus dalam mencari mahasiswa baru melalui berbagai program yang akibatnya menggerus jumlah pendaftar di PTS.
PTN dibawah Kementerian Pendidikan Tinggi Sains, dan Teknologi maupun Kementerian Agama disebut menyerap tambahan sekitar 1,4 juta mahasiswa baru. Lonjakan kuota tersebut dinilai menjadi salah satu penyebab utama menurunnya minat calon mahasiswa ke PTS.
"PTN BH dan PTN BLU selama empat tahun terakhir menambah sekitar satu juta empat ratus mahasiswa. Yang dulu kuotanya hanya delapan ribu, sekarang bisa menjadi dua belas ribu dan seterusnya," papar Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Achmad Nurmandi di Yogyakarta, Rabu (22/4/2026).
Menurut Nurmandi, ekspansi kuota mahasiswa di PTN terjadi hampir setiap tahun melalui berbagai jalur seleksi, termasuk jalur mandiri yang memberi keleluasaan PTN membuka penerimaan dalam jumlah besar. Kondisi ini menciptakan persaingan yang tidak seimbang antara PTN dan PTS.
Baca Juga:Tidak Terakreditasi, 84 PTS di Kota Ini Terancam Gulung Tikar
Apalagi PTN mendapatkan dukungan penuh dari negara melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Sedangkan PTS harus membangun seluruh sistem pendidikan secara mandiri.
Padahal PTN dibangun oleh pemerintah, gajinya dari APBN, termasuk infrastrukturny. Sedangkan PTS harus membangun kampus sendiri, menggaji dosen juga dari sumber mandiri.
"Ini jelas bukan persaingan yang sejajar," tandasnya.
Nurmandi menyebut, praktik ekspansi penerimaan mahasiswa yang dilakukan PTN tanpa regulasi yang jelas bisa berpotensi merusak ekosistem pendidikan tinggi nasional.
![Rekto UMY, Achmad Nurmandi menyampaikan desakan revisi kebijakan PMB PTN di Yogyakarta, Rabu (22/4/2026). [Suara.com/Putu]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/04/23/29324-rektor-umy.jpg)
Bila kebijakan itu dibiarkan, maka akan semakin banyak PTS mengalami kesulitan mendapatkan mahasiswa baru.
Baca Juga:Transformasi Seleksi Masuk PTN, Rektor UGM: Tantangan Universitas Menyusun Kurikulum
Karenanya UMY bersama sejumlah PT lainnya mendesa pemerintah dan DPR melakukan revisi terhadap kebijakan penerimaan mahasiswa di PTN agar lebih proporsional. Dengan demikian PTS tidak akan semakin dirugikan.
Pemerintah bisa mencontoh sistem pendidikan tinggi di Korea Selatan dan Taiwan. Kedua negara itu dinila lebih adil dalam mengelola hubungan antara perguruan tinggi negeri dan swasta.
Bahkan mereka memberikan subsidi kepada PTS secara proporsional berdasarkan jumlah mahasiswa yang mereka kelola. Selain itu, kuota penerimaan mahasiswa baru juga diatur secara nasional.
"Di Taiwan dan Korea Selatan tidak terjadi ketimpangan antara kampus negeri dan swasta, bahkan tidak ada diskriminasi antara PTN dan PTS," ungkapnya.
Sementara Sekretaris Universitas UMY, Bachtiar Dwi Kurniawan, mengungkapkan upaya advokasi terhadap kebijakan ini telah dilakukan secara terorganisir oleh PTS. UMY melalui Majelis Pendidikan Tinggi Muhammadiyah bersama sejumlah rektor PTS dan asosiasi perguruan tinggi swasta telah melakukan pertemuan dengan Komisi DPR yang membidangi pendidikan.
“DPR mengakui persoalan ini tidak hanya dialami oleh satu atau dua kampus swasta, tetapi sudah menjadi fenomena nasional yang dirasakan oleh banyak PTS di berbagai daerah," jelasnya.
