- Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta membentuk Centre for GEDSI dan Satgas PPKPT pada Kamis, 23 Juli 2026.
- Kedua lembaga kampus tersebut menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan untuk mencegah berbagai bentuk kekerasan serta perundungan.
- Erin Gayatri menyatakan bahwa sivitas akademika harus mengenali tanda-tanda kekerasan secara dini untuk mencegah dampak serius.
SuaraJogja.id - Maraknya dugaan kekerasan seksual ataupun perundungan jadi alarm bagi sektor pendidikan di DIY. Perguruan tinggi (PT) pun berupaya untuk hanya menjadi ruang untuk menimba ilmu, tetapi juga memastikan seluruh sivitas akademika dapat belajar dan beraktivitas dalam lingkungan yang aman, inklusif, serta bebas dari kekerasan dan perundungan.
Salah satunya dilakukan Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta (UNU Jogja). Kampus ini membentuk Centre for Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) serta Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT).
Keberadaan keduanya menjadi bagian dari komitmen kampus dalam mencegah serta menangani berbagai bentuk kekerasan yang berpotensi terjadi di lingkungan pendidikan tinggi.
"Tidak hanya kekerasan fisik, perhatian juga diberikan terhadap kekerasan verbal, psikologis, seksual, diskriminasi, hingga perundungan di dua lembaga ini," ujar Direktur Centre for GEDSI UNU Jogja, Erin Gayatri di Yogyakarta, Kamis (23/7/2026).
Baca Juga:Sekolah Aman, Anak Nyaman: Bantul Latih Ribuan Guru Jadi Garda Terdepan Anti Kekerasan
Menurut Erin, Centre for GEDSI dan Satgas PPKPT UNU Jogja menyediakan ruang konsultasi bagi sivitas akademika yang membutuhkan pendampingan maupun informasi terkait isu kesetaraan gender, pencegahan kekerasan, dan inklusi sosial.
Layanan tersebut diharapkan menjadi safe space bagi mahasiswa untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi. Mulai dari relasi yang tidak sehat, dugaan kekerasan berbasis gender, diskriminasi, hingga kebutuhan mendapatkan rujukan ke layanan profesional apabila diperlukan.
"Keberadaan ruang konsultasi tersebut juga menjadi salah satu bentuk upaya kampus memastikan persoalan yang dialami mahasiswa dapat ditangani secara tepat dan tidak dibiarkan berkembang menjadi masalah yang lebih serius," paparnya.
Erin mengajak mahasiswa untuk tidak ragu mencari bantuan ketika mengalami maupun menyaksikan tindakan yang mengarah pada kekerasan atau perundungan.
Hal ini penting karena tidak semua persoalan harus dihadapi sendirian. Kampus berupaya hadir untuk mendengarkan, memberikan pendampingan, dan membantu mahasiswa memperoleh akses terhadap layanan yang tepat.
"Semakin cepat seseorang mencari bantuan, semakin besar peluang untuk mencegah dampak yang lebih serius," ujarnya.
Erin menambahkan, upaya menciptakan kampus sebagai ruang aman dimulai dari kesadaran seluruh sivitas akademika. Sebab kekerasan tidak selalu muncul dalam bentuk tindakan yang terlihat secara langsung.
Apalagi saat ini masih banyak masyarakat yang mengidentikkan kekerasan hanya dengan tindakan fisik. Padahal perilaku yang bersifat mengontrol, merendahkan, mengancam, maupun membatasi kebebasan seseorang juga dapat menjadi bagian dari pola kekerasan.
Bahkan kekerasan sering kali dimulai dari perilaku yang dianggap biasa. Misalnya mengontrol pasangan secara berlebihan, membatasi pergaulan, atau membuat korban merasa bersalah setiap kali mengambil keputusan sendiri.
"Bila dibiarkan, maka pola tersebut dapat berkembang menjadi bentuk kekerasan yang lebih serius," ungkapnya.
Karena itu mahasiswa dan seluruh sivitas akademika diminta memiliki pemahaman yang cukup untuk mengenali tanda-tanda kekerasan maupun relasi yang tidak sehat sejak dini. Pasalnya pencegahan kekerasan tidak cukup hanya dilakukan setelah sebuah kasus terjadi.
