Angka ini jauh di bawah okupansi saat libur Idul Fitri yang mencapai 75 persen.
"Menurut BMKG, masih gelap dan berawan. Okupansi hanya 20–40 persen, padahal ini libur panjang. Kita berharap naik tanggal 7–8 Juni ini, tapi sampai sekarang reservasinya belum kelihatan," ungkapnya.
Deddy menyebutkan, keberadaan homestay dan vila yang lebih murah dimungkinkan yang menjadi pilihan utama wisatawan saat ini ketimbang menginap di hotel. Apalagi homestay dan vila seringkali tidak dibebani pajak dan izin seperti hotel berbintang.
Karenanya PHRI DIY mendesak agar pemerintah pusat tidak hanya memberi izin secara administratif, tapi juga melonggarkan kebijakan efisiensi anggaran yang selama ini membelenggu belanja Pemda.
Baca Juga:6 Juni 2025 Idul Adha Serentak, MUI DIY Ingatkan Soal Takbir Tertib dan Solidaritas Sosial
Terlebih dampak kebijakan efisiensi anggaran tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha.
Namun juga terhadap tenaga kerja, supplier, hingga pelaku UMKM yang menjadi bagian dari rantai ekonomi pariwisata.
"Kalau pemerintah pusat memang serius, jangan hanya membolehkan, tapi juga longgarkan anggaran Pemda. Tanpa itu, bagaimana bisa jalan? Anggarannya sudah digeser untuk program lain. Kami ini punya multiplier effect. Kalau hotel bisa jalan, tenaga kerja, pemasok makanan, hingga UMKM juga hidup. Ini bukan hanya soal kita, tapi soal ekonomi daerah secara keseluruhan," tandasnya.
Secara terpisah Cluster Marketing Communication Manager Wyndham Garden Yogyakarta, Anna Mariam Rahagi, menyatakan, hotel menyambut baik pelonggaran kebijakan rapat instansi pemerintah di hotel.
Namun belum adanya kepastian efisiensi anggaran dari pusat, hotel kini harus fleksibel dan menyesuaikan diri dengan kondisi ekonomi.
Baca Juga:Harga Ikan di Yogyakarta Stabil? Ini Strategi DKP DIY Jaga Pasokan dari Laut Selatan
Alih-alih berharap terlalu banyak pada pasar pemerintahan, Wyndham Garden memilih untuk melakukan shifting market (mengubah strategi pasar). Yakni menyasar wisatawan umum dan menggandeng komunitas lokal.
Hotel itu membuat paket-paket desa wisata dan menggandeng UMKM seperti Pasar Gebrag selama Juni 2025 ini. Acara mingguan ini mengangkat produk lokal dari para pelaku UMKM sekaligus menjadi ruang interaksi yang santai, meriah, dan terbuka untuk semua kalangan.
"Kami sudah shifting market. Kami kerja sama dengan desa wisata dan tempat-tempat wisata lain untuk bikin paket yang memudahkan wisatawan. Jadi, enggak lagi terlalu bergantung pada dinas atau instansi," jelasnya.
Hotel itu juga menurunkan harga paket rapat agar tetap terjangkau oleh instansi yang anggarannya terbatas. Terlebih saat ini Kementerian Keuangan menganggarkan biaya makan dan snack untuk tingkat menteri, wakil menteri dan eselon 1 sebesar Rp171.000 per orang.
"Kalau biasanya half-day meeting [rapat setengah hari] dipatok harga Rp 300 ribu per orang, sekarang kita bikin paket bisa Rp 183 ribu [per orang]. Tapi ya konsekuensinya menyesuaikan juga, seperti mengurangi variasi makanan," ungkapnya.
Anna menambahkan, meskipun sudah mulai ada pergerakan di sektor perhotelan DIY, terutama dari instansi lokal, namun kontribusi dari pusat atau luar daerah masih minim.
