SuaraJogja.id - Isu SARA masih saja mengemuka ditengah penerapan Peraturan Daerah (perda) DIY Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
Terakhir munculnya kasus perusakan makam yang terjadi di Bantul dan Kota Yogyakarta beberapa waktu lalu yang dilakukan salah seorang pelajar.
Persoalan ini mendesak ditangani melalui penguatan implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai upaya nyata mencegah potensi konflik sosial dan isu SARA.
Karenanya program Sinau Pancasila sebagai salah satu bentuk konkret implementasi perda tersebut harus menyasar lebih luas.
Baca Juga:Beny Suharsono Pensiun, Enam Kandidat Siap Bertarung Perebutkan Kursi Sekda Baru DIY
"Implementasi Pancasila harus dimulai dari anak usia dini. Karena itu, kami terus mendorong kegiatan seperti Sinau Pancasila yang tidak hanya melibatkan sekolah melalui Dinas Pendidikan, tetapi juga masyarakat secara luas,"papar Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DIY, Lilik Andi Ariyanto dalam peringatan Hari Lahir Pancasila di Museum Sandi Yogyakarta, dikutip Senin (2/6/2025).
Sinau Pancasila, menurut Lilik tidak sekedar seremonial. Namun harus menyasar pembentukan karakter masyarakat sejak usia dini. Untuk itu Kesbangpol DIY bekerja sama erat dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Kebudayaan.
Dinas Pendidikan mengawal pelaksanaan kegiatan di sekolah, sementara Kesbangpol mengoordinasikan di tingkat masyarakat.
Internalisasi nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika harus dimulai dari anak-anak, khususnya pelajar tingkat sekolah dasar.
Hal ini penting agar nilai-nilai kebangsaan dapat tertanam secara mendalam dan berkelanjutan.
Baca Juga:Jeritan UMKM Korban Covid-19, Geruduk DPRD DIY Tuntut Penghapusan Hutang
Di DIY, program Sinau Pancasila tahun ini telah digelar sebanyak 75 kali, sementara sosialisasi Bhinneka Tunggal Ika tercatat berlangsung sebanyak 78 kali di berbagai wilayah DIY.
Kegiatan ini menggandeng berbagai elemen, mulai dari akademisi, TNI/Polri, hingga organisasi masyarakat dan tokoh agama seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
FKUB berperan strategis dalam mendinginkan suasana dan menjaga dialog antarumat tetap terbuka.
FKUB mendorong komunikasi aktif untuk mencegah konflik SARA terjadi.
"Ada FKUB yang kita minta untuk bisa menghimbau dan menyampaikan pesan menyejukkan. Forum kerukunan umat beragama, pertemuan rutin terus dilakukan setiap bulan. Kami libatkan mereka sebagai narasumber dalam berbagai kegiatan," ungkap dia.
Lilik menambahkan, penerapan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sejak usia dini sebagai upaya jangka panjang untuk membentengi masyarakat dari ancaman disintegrasi sosial.
