Dini juga mengaku menerima laporan mengenai jemaah yang diusir dari tenda di Arafah akibat kurangnya koordinasi antara syarikah.
"Situasi ini menunjukkan lemahnya kontrol dan perencanaan yang seharusnya sudah diantisipasi jauh hari oleh pihak penyelenggara, baik dari otoritas Arab Saudi maupun Kementerian Agama RI," tegasnya.
Masalah lain yang menjadi perhatian adalah kualitas makanan yang diterima jemaah yang dinilai tidak merata. Ia menilai ketidaksesuaian ini mencerminkan ketidakadilan dalam pelayanan.
"Bagaimana bisa ada jemaah yang mendapatkan makanan katering sesuai standar, sementara yang lain hanya mendapat pop mie instan? Ini bukan sekadar masalah distribusi logistik, tapi soal keadilan pelayanan bagi semua jemaah yang sudah membayar dengan biaya yang sama," jelas Dini.
Baca Juga:Tambang Nikel Raja Ampat jadi Sorotan: DPR Tegur Menteri, Ada Apa?
Ia juga menyoroti keterlambatan armada bus dari Muzdalifah ke Mina yang memaksa jemaah berjalan kaki dalam kondisi lelah dan padat. Menurutnya, ini adalah bentuk kegagalan dalam perencanaan operasional transportasi haji.
Komisi VIII DPR RI, lanjut Dini, akan terus mendorong agar evaluasi pelaksanaan haji dilakukan secara menyeluruh, termasuk dengan memperluas pengawasan terhadap syarikah yang bekerja sama dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia.
Ia menambahkan bahwa potensi masalah seperti ini sebenarnya sudah dapat diprediksi sejak sistem syarikah diterapkan.
"Tanpa adanya standar layanan yang tegas dan pengawasan lapangan yang konsisten, maka kekacauan seperti yang terjadi tahun ini sangat mungkin terulang," ujarnya.
Dini juga mengingatkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji tidak boleh dipandang hanya sebagai persoalan teknis. Pelayanan jemaah haji Indonesia adalah amanah moral dan konstitusional yang harus dilaksanakan dengan penuh empati, ketelitian, dan profesionalisme.
"Mayoritas jemaah kita adalah lanjut usia, banyak yang baru pertama kali bepergian ke luar negeri, dan mereka membutuhkan pelayanan yang ramah dan sistem yang terorganisir dengan baik," ungkap dia.
Artikel yang tayang di Suarajogja ini sudah lebih dulu terbit di Suara.com dengan judul: Banyak Masalah Katering hingga Transportasi, DPR Usul Pembentukan Pansus Haji 2025
