Sehingga program ini memang menyasar kelompok pekerja yang cukup rentan.
Kendati demikian ia menekankan pentingnya ketepatan sasaran dan sosialisasi yang merata dalam realisasi program bantuan ini.
Ketidaksamaan penerima dalam satu kantor, atau informasi yang tidak menyeluruh, dapat menimbulkan kecemburuan dan persepsi negatif terhadap program ini.
"Saya kira proses penyeragaman itu perlu lebih jelas, lebih detail, kemudian harus ada sosialisasi sejak awal sehingga tidak ada mispresepsi," ujarnya.
Baca Juga:Sidang Ijazah Palsu Jokowi: Mediasi Berjalan, UGM Tolak Mentah-Mentah Serahkan Ijazah?
"Potensi-potensi kecemburuan itu yang harus diminimalkan," imbuhnya.
Ditambahkan Hempri, BSU tetap bisa menjadi instrumen penting jika dikawal dengan tepat.
Namun, ke depan pemerintah perlu fokus pada reformasi ketenagakerjaan yang berkelanjutan tak hanya sekadar memberikan bantuan.
Termasuk menciptakan lapangan pekerjaan yang layak dan menjamin keadilan bagi semua pihak dalam ekosistem kerja.
"Saya kira kalau konteks spesifik ketenagakerjaan itu ya menumbuhkan ekosistem yang kondustif sehingga banyak perusahaan-perusahaan itu bisa lebih nyaman berusaha di Indonesia kemudian tidak terjadi pengangguran dan sebagainya," kata dia.
Baca Juga:UGM Temukan Cacing Hati di Hewan Kurban, Tapi Ada Penurunan Drastis, Apa Penyebabnya?
Bantuan pemerintah lewat BSU ini sebenarnya sudah kerap dilakukan oleh negara.
Pada masa Covid-19, sejumlah pekerja mendapatkan manfaat dari bantuan ini.
Hal ini juga menjadi nilai lebih untuk pekerja agar produktif ketika mendapat upah bantuan ini.
Di sisi lain, pemerintah berusaha untuk memberikan bantuan ini dengan sasaran yang tepat.
Hal ini ditentukan oleh perusahaan tempat pegawai bekerja. Namun tak ada jaminan semua pegawai dapat karena beberapa perusahaan melakukan sistem acak.
