SuaraJogja.id - Meski mendapatkan kritikan pedas dari Sekretaris Nasional Forum untuk Transportasi Anggaran (Seknas Fitra) sebagai program yang mengabaikan aspek pelayanan dasar sosial, kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam mengembangkan Kampung Nelayan Merah Putih jalan terus.
Bahkan ditargetkan total 1.100 Kampung Nelayan Merah Putih bisa dibangun hingga 2027 di seluruh provinsi. DIY sendiri mengusulkan lokasi di sejumlah kabupaten dijadikan Kampung Nelayan Merah Putih.
"Jogja mengusulkan empat lokasi, dan saya kira ini peluang yang sangat bagus. Karena dari total target 1.100 kampung hingga 2027, distribusinya akan menyebar ke seluruh provinsi. Daerah yang siap, terutama dari segi lahan dan komitmen, tentu akan diprioritaskan," papar Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KKP, I Nyoman Radiarta disela International Seminar on Fish and Fisheries di UKDW Yogyakarta, Selasa (10/5/2025).
Bukan sekedar meningkatkan sektor ekonom, menurut Nyoman, pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih diklaim sebagai upaya transformasi kawasan pesisir yang jadi bagian dari percepatan ekonomi biru.
Baca Juga:2024 segera Berakhir, JPW Kritik Penanganan Kejahatan Jalanan di DIY yang Belum Tuntas
Program ini merupakan pengembangan dari konsep Kampung Nelayan Modern yang pertama kali diresmikan pada Desember 2023 di Samber Binyeri, Biak.
Konsep kampung nelayan modern itu bertujuan untuk mengubah pola hidup dan perilaku nelayan tradisional menuju praktik yang lebih modern, produktif, dan berdaya saing, dengan dukungan infrastruktur dan kelembagaan yang terintegrasi melalui Koperasi Merah Putih.
Sebab kampung-kampung ini dirancang tidak hanya sebagai pusat kegiatan perikanan, tetapi juga sebagai kawasan ekonomi terpadu yang mendorong produktivitas, daya saing, dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
"Produktivitas perikanan kita di banyak daerah sebenarnya belum maksimal. Masih banyak kawasan pesisir yang memiliki potensi besar, tapi belum tergarap dengan optimal, baik dari sisi sarana, prasarana, maupun pola usaha," tandasnya.
Nyoman menjelaskan setiap kampung nelayan yang dibangun akan mendapat alokasi anggaran sekitar Rp22 miliar untuk membangun infrastruktur menyeluruh.
Baca Juga:Diduga Lakukan Pungutan PPDB Rp9,5 Juta, AMPPY Kritik MAN 1 Jogja
Mulai dari pelabuhan, kapal perikanan, koperasi, bengkel, balai pelatihan, hingga sentra kuliner dan pabrik es.
Bila melihat dari model yang dibangun di Biak, pengembangan kampung nelayan modern itu telah menunjukkan hasil nyata. Sebelumnya tidak ada pengiriman hasil laut dalam jumlah besar.
"Setelah dibangun, mereka bisa mengirimkan produk hingga lebih dari satu ton per bulan. Beberapa lokasi seperti Surabaya, Semarang, dan Makassar bahkan mengalami lonjakan produksi hingga sembilan kali lipat," katanya.
Ia menambahkan keberadaan kampung ini juga berdampak pada sektor lain seperti pariwisata dan industri pengolahan.
Karenanya KKP optimus mengenai usulan dari Yogyakarta karena kawasan pantai selatan di DIY memiliki karakteristik geografis dan potensi kelautan yang besar.
Kampung nelayan Merah Putih tidak terbatas pada kegiatan nelayan tangkap saja, tetapi juga bisa dikombinasikan dengan kampung budidaya perikanan modern.
Dengan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, pemerintah berharap dapat mempercepat transformasi sektor kelautan dan perikanan menjadi lebih berkelanjutan, inklusif, dan modern.
Jika berhasil, program ini tidak hanya akan meningkatkan produktivitas dan pendapatan nelayan, tetapi juga menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di pesisir Indonesia.
"Beberapa kawasan bahkan sekarang dipakai untuk prewedding, wisata kuliner, dan edukasi," paparnya.
Namun Nyoman menekankan bila usulan kampung nelayan harus memenuhi sejumlah persyaratan.
Salah satunya adalah kesiapan lahan yang dapat diserahkan kepada negara untuk dibangun infrastruktur.
Sebab anggaran Rp22 Miliar yang digulirkan bukan dana hibah nelayan yang lepas begitu saja.
Dana Rp22 miliar itu adalah investasi bergulir yang harus memberikan dampak ekonomi nyata.
"Tidak boleh hanya menjadi beban APBN," tandasnya.
Sementara Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Gunungkidul, M Johan Wijayanto mengungkapkan, Pelabuhan Perikanan Sadeng diusulkan untuk menjadi salah satu Kampung Nelayan Merah Putih. Saat ini di Sadeng ada sekitar 600-700 nelayan yang beroperasi dengan kapal kecil.
"Fokusnya nanti kami akan meningkatkan nilai tambah produk perikanan di Sadeng dengan pengolahan produk nelayan, bukan hanya kuantitas tapi wisata bahari," jelasnya.
Johan menambahkan, saat ini produksi ikan di Sadeng mencapai 4.100 ton per tahun. Padahal di DIY, total produksi ikan mencapai sekitar 6.000 ton per tahun.
"Jenis ikan variatif tergantung musim, paling banyak cakalang, tuna, layur. Khusus kampung nelayan merah putih ini khusus untuk nelayan kecil, bagaimana meningkatkan kesejahteraan mereka," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
