SuaraJogja.id - Kejati DIY berencana memanggil saksi baru terkait dengan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Bandwidth Internet Tahun 2022-2024 dan Pengadaan Sewa Colocation DRC (Disaster Recovery Center) tahun anggaran 2023-2025.
"Rencana minggu depan panggil saksi lagi," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DIY Herwatan saat dikonfirmasi, Senin (29/7/2025) malam.
Kendati demikian, Herwatan tidak mendetailkan siapa saksi baru yang akan dilakukan pemanggilan tersebut. Dia bilang hingga saat ini jumlah saksi masih berkisar 20 orang.
20 orang saksi yang sudah diperiksa itu berasal dari pihak Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman maupun dari pihak penyedia Internet Service Provider (ISP), yaitu PT. SIMS, PT. GPU dan PT. Gmedia.
Baca Juga:Kejati DIY Geledah Kominfo Sleman Terkait Korupsi, Begini Kondisi Terkini Pelayanan Publik
"Masih sekitar 20 [saksi-saksi]," imbuhnya.
Selain itu, kata Herwatan, belum ada alat bukti yang diamankan lagi dalam perkara ini.
Terlebih usai penggeledahan di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sleman pada Kamis (24/7/2025) kemarin.
"Belum ada alat bukti yang diamankan lagi," ucapnya.
Adapun saat itu penyidik melakukan penggeledahan di sejumlah ruang.
Baca Juga:Bupati Sleman Akui Pahit, Sakit, Malu Usai Diskominfo Digeledah Kejati DIY Terkait Korupsi Internet
Mulai dari Ruang Arsip, Ruang Kabid Infrastruktur, Ruang Bendahara dan ruangan lain yang diduga menyimpan dokumen terkait Pengadaan Bandwidth Internet Tahun 2022-2024 dan Pengadaan Sewa Colocation DRC Tahun 2023-2025.
Dari hasil penggeledahan tersebut kemudian penyidik melakukan penyitaan berupa 34 dokumen.
Dokumen-dokumen itu antara lain berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Surat Perjanjian Kerja, Dokumen Pembayaran dan dokumen lain yang terkait Pengadaan Bandwidth Internet Tahun 2022-2024 dan Pengadaan Sewa Colocation DRC Tahun 2023-2025.
Herwatan menegaskan tidak ada kendala dalam penyidikan ini.
"Tidak ada kendala dalam penyidikan ini," tegasnya.
Layanan Tak Terganggu
Kepala Dinas Kominfo Sleman, Budi Santosa memastikan pelayanan di kantornya tidak terganggu usai penggeledahan oleh Kejaksaan Tinggi DIY beberapa waktu lalu.
