Untuk itu, ia mendesak pemerintah agar tidak terburu-buru memaksakan uji coba. Desain sistem yang inklusif dengan pendekatan human-centered atau berpusat pada manusia menjadi kunci.
Edukasi publik secara masif dan mekanisme audit independen yang melibatkan akademisi serta masyarakat sipil mutlak diperlukan.
Susilo menegaskan bahwa Payment ID tidak seharusnya dirancang untuk mengawasi. Akses terhadap data harus melalui izin berlapis dan persetujuan pemiliknya.
"Setiap lembaga yang hendak mengakses data tetap diwajibkan memperoleh otorisasi dari Bank Indonesia dan persetujuan pemilik data," tandasnya.
Baca Juga:Kantor Perwakilan BI DIY Sebut Biang Terjadinya Deflasi, Ternyata Komoditas Ini
Menjelang implementasi penuh pada 2029, masyarakat diimbau untuk proaktif selama masa uji coba. Ruang untuk memberikan masukan dan menyuarakan potensi risiko melalui kanal publik serta legislatif masih terbuka lebar, menuntut pemerintah untuk terus transparan dalam setiap tahapannya.
"Pemerintah juga harus terus memberikan keterbukaan informasi dan edukasi," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
