SuaraJogja.id - Pemda DIY tengah menjajaki strategi baru untuk meningkatkan kunjungan wisatawan Australia.
Gubernur DIY, Sri Sultan HB X pun mengusulkan adanya penerbangan dari maskapai swasta Australia yang transit di Yogyakarta sebelum melanjutkan perjalanan ke kota lain seperti Bali atau Jakarta
Hal ini penting mengingat wisatawan mancanegara (wisman) asal negara itu jumlahnya masih kecil dibandingkan potensi pasar yang ada.
Setiap tahunnya jumlah wisman Australia yang datang ke Jogja tak lebih dari 10 ribu.
Baca Juga:Malioboro Darurat Parkir Ilegal? Wisatawan Kaget Ditarik Rp50 Ribu, Dishub Angkat Bicara
"Wisatawan dari Australia hanya ribuan yang masuk sini [Jogja] karenanya Ngarso Dalem [Sri Sultan] mengusulkan ada maskapai yang transit di YIA," papar Kepala Dinas Pariwisata (Dinpar) DIY, Imam Pratanadi usai pertemuan dengan Duta Besar Australia, Rod Brazier di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Senin (11/8/2025).
Menurut Imam, skema ini diharapkan mempermudah akses, mengurangi waktu tempuh, dan memperluas pasar wisata mancanegara.
Sebab berdasarkan data pariwisata nasional, Australia merupakan salah satu sumber wisatawan internasional terbesar bagi Indonesia.
Sepanjang 2024, ada sekitar 1,67 juta wisatawan Australia yang berkunjung ke Indonesia, atau setara 12 persen pangsa pasar internasional.
Namun, hampir seluruhnya memilih Bali sebagai destinasi utama, dengan jumlah kedatangan mencapai lebih dari 474.000 orang hanya dalam periode Januari–April 2025.
Baca Juga:Liburan Sekolah, Sampah Menggila! Yogyakarta Siaga Hadapi Lonjakan Limbah Wisatawan
Sebaliknya, Yogyakarta hanya menerima kurang dari 10.000 wisatawan Australia per tahun, meskipun secara keseluruhan kunjungan wisatawan mancanegara ke DIY terus meningkat.
Data BPS DIY mencatat, pada Mei 2025 jumlah kunjungan wisman ke DIY mencapai 9.699 wisman.
"Kalau penerbangan ini bisa terealisasi, walaupun hanya transit, dampaknya akan sangat signifikan. Yogyakarta bisa menjadi titik hub bagi wisatawan untuk kemudian menjelajah destinasi lain di Indonesia," ujar dia.
Usulan ini akan dikomunikasikan dengan Kementerian Perhubungan RI.
Sebab izin dan kebijakan penerbangan berada di tangan pemerintah pusat.
Imam mengakui prosesnya memerlukan waktu, namun tetap optimistis.
