SuaraJogja.id - Aktivitas tambang ilegal di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) semakin sulit dibendung.
Di Sleman, Gunungkidul, Bantul, hingga Kulon Progo, tambang pasir dan batu yang beroperasi tanpa izin resmi menjamur, menggerus ekosistem dan memicu keresahan warga.
Data Dinas ESDM DIY mencatat, hingga pertengahan 2025 terdapat lebih dari 200 titik penambangan di Yogyakarta. Namun hanya separuhnya yang mengantongi izin resmi dan sisanya beroperasi secara ilegal.
"Banyak penambangan ilegal yang tidak berizin dan jelas berpotensi merusak lingkungan. Kalau lingkungan rusak, maka dampaknya juga akan menjalar ke lingkungan sosial. Masyarakat sekitar ikut menanggung akibatnya," papar Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Hilirisasi UMY, Dyah Mutiarin dikutip Senin (25/8/2025).
Baca Juga:Masa Depan Generasi Jawa Terancam? PKS DIY Siap Perangi Miras Online dan Judi Online
Kerusakan lingkungan di bekas tambang sudah cukup banyak di Yogyakarta.
Contohnya di Sleman, titik bekas tambang di kabupaten tersebut berubah menjadi lubang menganga yang membahayakan.
Sedangkan di Gunungkidul, penambangan batu kapur liar membuat kawasan karst semakin terancam. Di Kulon Progo, tambang pasir di alur Sungai Progo kerap menimbulkan banjir lokal karena kontur tanah terganggu.
Menurut Dyah, maraknya tambang ilegal menunjukkan adanya celah regulasi dan lemahnya komitmen pemerintah daerah dalam mengedepankan prinsip keberlanjutan.
Paradigma eksploitasi sumber daya alam, kata dia, harus segera ditinggalkan.
Baca Juga:Waspada Macet Total! Ring Road Utara Jogja Bakal Ditutup Malam Hari, Ini Skenario Pengalihan Arusnya
"Pemda perlu memperkuat pengawasan dan menegakkan aturan. Paradigma keberlanjutan harus menjadi arus utama. Kalau tidak, generasi mendatang yang akan menerima dampak paling besar," ujar dia.
Tak hanya kerusakan lingkungan, konflik horizontal juga sering muncul.
Persoalan lahan antara penambang dan warga, serta bentrokan akibat rebutan lokasi tambang, harus jadi perhatian.
"Dampak sosial ini yang jarang diperhitungkan. Padahal, ketika lingkungan rusak, stabilitas sosial pun terganggu," ungkapnya.
Dyah menambahkan, keberlanjutan bukan hanya soal menjaga ekosistem. Namun juga menciptakan keseimbangan sosial dan ekonomi.
Ia menyebut praktik pertambangan yang baik sebenarnya bisa dilakukan jika dikelola dengan prinsip sustainable mining.
Ia mendorong Pemda DIY untuk menyusun regulasi yang lebih ketat, memperkuat koordinasi lintas kabupaten, serta mengembangkan model tambang yang berbasis pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.
"Jogja hidup dalam status daerah istimewa, jangan sampai keistimewaan itu justru ternodai oleh praktik tambang ilegal. Pemerintah harus berani membuat terobosan agar pertambangan tidak sekadar mengejar keuntungan jangka pendek, tapi juga memastikan masa depan yang berkelanjutan," ujar dia.
Dyah menilai, tanpa keberanian politik dari Pemda DIY untuk menertibkan tambang ilegal dan sekaligus menawarkan solusi ekonomi alternatif bagi masyarakat, kerusakan lingkungan akan semakin meluas.
Sebab, masalah tambang ilegal bukan hanya pada penegakan hukum, tetapi juga pada keberpihakan kebijakan.
"Jika keberlanjutan tidak diarusutamakan, maka Jogja bisa kehilangan kualitas lingkungan yang selama ini menjadi kebanggaan," ungkapnya.
Dyah menambahkan, perguruan tinggi juga harus berperan dalam memperkuat jembatan ilmu pengetahuan lintas disiplin sekaligus mendorong kolaborasi riset global untuk mengatasi persoalan lingkungan.
Generasi Z harus ikut berperan sebagai agen transformasi di tengah dinamika dan tantangan kerusakan lingkungan dengan karakter kreatif, adaptif, dan inovatif memiliki peran strategis dalam menjawab krisis global.
"Dunia tengah menghadapi tantangan besar, mulai dari krisis energi, perubahan iklim, transformasi digital, hingga kesehatan global. Kita tidak boleh hanya berbagi ilmu, tetapi juga sarana strategis untuk membangun kolaborasi riset internasional," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
