SuaraJogja.id - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DIY menegaskan komitmennya untuk ikut mengawal pemberantasan minuman keras (miras) online dan judi online yang kian meresahkan masyarakat, khususnya di Yogyakarta.
Hal ini penting mengingat beberapa kasus kecelakaan lalulintas dan kekerasan jalanan yang marak terjadi beberapa waktu terakhir salah satunya disebabkan pelaku dalam kondisi mabuk.
Namun, PKS menyebut pendekatan yang ditempuh tidak lagi bisa frontal dengan narasi hukum dan politik semata.
Di Yogyakarta yang lekat dengan budaya, jalan kultural dengan menghidupkan kembali nilai-nilai budaya Jawa, khususnya falsafah Moh Limo dianggap alternatif yang lebih efisien.
Baca Juga:Kursi Ketum Golkar Rebutan: Munaslub Bayangi, DIY Kirim Sinyal Ini ke Pusat!
"Kami memahami filosofi dasar orang Jawa yang sejak dulu menolak Moh Limo, termasuk mabuk dan main judi. Itu bukan budaya kita. Jadi, pendekatan PKS bukan hanya halal-haram, tetapi kami kembalikan ke jati diri budaya Jawa. Ini yang harus disampaikan dan dikuatkan di tengah masyarakat," papar Ketua DPW PKS DIY, Budi Wiyarno disela Musyawarah Wilayah (muswil) VI di Yogyakarta, Minggu (24/8/2025).
Budi menyebut PKS tidak ingin masyarakat melihat isu miras dan judol hanya sebagai bagian dari perdebatan politik atau ideologi agama.
Menurutnya, akar persoalan justru lebih dekat dengan kesadaran budaya masyarakat Jawa yang sejak lama sudah menolak praktik merusak itu.
Karenanya PKS DIY akan memanfaatkan berbagai jalur dalam mengadvokasi dan mengedukasi bahaya miras dan judol kepada masyarakat Yogyakarta.
Tidak hanya lewat legislatif, tetapi juga melibatkan tokoh agama dan budayawan untuk menyuarakan penolakan terhadap miras dan judi online.
Baca Juga:Erix Soekamti, dari Panggung Musik ke Lapangan Padel: Gebrakan Baru untuk Olahraga Jogja?
"Kita sadar jalur politik saja tidak cukup. Maka jalur budaya dan agama harus berjalan beriringan. Filosofi Jawa tentang Moh Limo bisa menjadi fondasi kuat agar masyarakat menolak miras dan judi online, bukan karena aturan semata, melainkan karena itu bukan bagian dari martabat budaya kita," nya.
Budi menilai maraknya penjualan miras online dan praktik judol di Yogyakarta tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga memicu masalah sosial lain.
Apalagi mabuk dan judi seringkali menjadi pintu masuk kejahatan lain, mulai dari kekerasan hingga kriminalitas di tingkat keluarga maupun masyarakat.
Karenanya Budi mengapresiasi adanya inisiatif masyarakat yang sudah mulai tumbuh seperti gerakan kampung aman tanpa miras.
Hal itu menunjukkan kesadaran budaya sebenarnya sudah ada, hanya perlu dikuatkan kembali.
"Kalau dari akar budaya masyarakat sudah menolak, maka penegakan hukum akan lebih mudah karena ada dukungan penuh dari bawah," tandasnya.
Budi menilai perjuangan melawan miras dan judi online bukan hanya tugas partai politik, melainkan tanggung jawab bersama. Ia mengajak tokoh agama, akademisi, dan komunitas budaya lainnya mengkampanyekan kembali filosofi Jawa sebagai filter sosial.
Sebab bila hanya melihat dari kacamata bisnis atau ekonomi, selalu ada pihak yang membela miras dan judi online karena alasan keuntungan.
Dengan pendekatan yang lebih kultural, PKS DIY berharap perjuangan melawan miras online dan judol bisa diterima lebih luas di masyarakat tanpa harus terjebak dalam perdebatan politik praktis.
"Ini bukan soal kepentingan partai, tapi soal masa depan generasi kita dan keluhuran budaya kita sebagai orang Jawa," tandasnya.
Terkait muswil, Budi menyatakan selama dua tahun ke depan PKS DIY masih fokus pada konsolidasi internal dan penguatan kaderisasi. Struktur partai sudah terbentuk hingga 100 persen di tingkat kelurahan.
Namun pihaknya masih terus mendorong agar seluruh struktur bisa memenuhi kategori tipe A dengan fungsi pelayanan yang lengkap, mulai dari ketua, sekretaris, bendahara, hingga pengelolaan kader.
Partai itu jiga akan menjalankan dua fase besar menjelang pemilu seperti fase konsolidasi internal dan fase pemenangan.
PKS DIY juga mencatat pengalaman Pemilu sebelumnya dengan perolehan sekitar 272 ribu suara dan 7 kursi legislatif, menempatkan partai pada posisi ke-4 di DIY.
"Target ke depan adalah mempertahankan sekaligus meningkatkan perolehan suara dan kursi. Kami realistis, minimal mempertahankan capaian kemarin. Tetapi tentu kami ingin ada kenaikan," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
