SuaraJogja.id - Menyikapi keterbatasan kapasitas TPA Piyungan dan menumpuknya sampah di berbagai titik, Gubernur DIY Sri Sultan HB X meminta setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus mandiri dalam mengelola sampahnya.
Sebab persoalan lingkungan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah pusat atau daerah, melainkan juga tanggung jawab tiap unit kerja.
OPD juga harus menyediakan biopori untuk menampung sampah-sampah organik maupun jadi resapan air hujan.
Penghijauan melalui penanaman bibit-bibit tanaman di OPD juga mesti dilakukan.
Baca Juga:Cara Cerdas Jogja Atasi Darurat Sampah: Sisa Makanan Jadi Pakan Ternak, Tiap Warga akan Diberi Ember
"Kalau banyak tanaman, mata itu melihatnya lebih nyaman. Tidak panas seperti kalau hanya melihat dinding putih saja. Itu bagian dari kesadaran pimpinan untuk menata lingkungan," papar Sultan disela Rukti Bumi di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Rabu (17/9/2025).
Sultan juga menegaskan, sampah yang dihasilkan OPD harus dikelola sesuai kapasitas.
Apalagi OPD dengan timbulan sampah relatif kecil bisa mengelolanya dengan cara sederhana seperti biopori.
Sedangkan yang lebih besar perlu mencari solusi tambahan agar tidak terjadi penumpukan.
Sementara kemandirian dalam pengelolaan air juga perlu dilakukan di lingkungan OPD.
Pemanfaatan air hujan bisa mengurangi ketergantungan pada PDAM, sekaligus menjaga stabilitas sumber air permukaan.
"Kalau ada daya tampung air hujan, penyiraman tidak perlu dari PDAM. Permukaan sumber air juga bisa tetap stabil," jelasnya.
Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY Kusno Wibowo menyampaikan bahwa beban sampah di tiap OPD berbeda-beda.
Sehingga pengelolaan sampah tidak bisa disamaratakan.
"Untuk OPD, tergantung timbulan sampahnya. Ada yang sedikit, ada yang banyak. Itu nanti jadi bagian yang harus ditangani sendiri oleh masing-masing OPD," paparnya.
DLHK, lanjut Kusno, menyiapkan program penghijauan dengan membagikan bibit pohon gratis kepada masyarakat.
