- Pemkot Jogja memberdayakan para pengamen yang biasa bernyanyi di APILL yang ada di Jogja
- Nantinya ada tempat khusus yang disiapkan pemkot
- Solusi ini dibuat untuk menyeragamkan dan upaya Pemkot Jogja mencapai 'Zero Gepeng'
SuaraJogja.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta tengah menyiapkan area khusus bagi pengamen jalanan sebagai langkah penataan agar mereka tidak lagi beraktivitas di lampu merah maupun trotoar.
Upaya ini juga menjadi bagian dari program Jogja Zero Gepeng yang menargetkan penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Yogyakarta.
Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menjelaskan bahwa penataan dilakukan dengan pendekatan persuasif.
Pihaknya juga mengajak pemilik restoran, hotel, hingga tempat hiburan untuk memberikan ruang bagi para pengamen tanpa harus memaksa.
Baca Juga:Surat Larangan Bocorkan Keracunan MBG Viral! Yogyakarta Berani Melawan, Ini Alasannya
"Pemkot berusaha menyediakan tempat khusus agar pengamen tetap bisa mencari nafkah sambil menghibur masyarakat, misalnya di Embung Giwangan yang ramai pada akhir pekan atau di kawasan Taman Pintar. Kami juga berharap restoran dan hotel turut menyediakan ruang agar mereka bisa tampil," jelas Hasto dikutip Minggu (28/9/2025).
Berdasarkan data Pemkot, terdapat 22 kelompok pengamen dengan 53 anggota yang selama ini beraktivitas di lampu merah wilayah kota.
Hasto menambahkan, jumlah pengamen yang semakin banyak dikhawatirkan mengganggu lalu lintas maupun kenyamanan pejalan kaki.
Bahkan, sejumlah wisatawan mengaku terganggu oleh suara pengamen saat menginap di hotel.
Selain penataan pengamen, Pemkot Yogyakarta juga fokus menangani gelandangan yang tidak memiliki tempat tinggal tetap.
Baca Juga:Bye-bye Sampah Numpuk, Jogja Luncurkan Tim Khusus Jemput Sampah Besar Langsung dari Rumah
Langkah ini dilakukan tanpa razia, melainkan melalui pendataan, identifikasi penyebab, hingga pemberian sosialisasi oleh dinas sosial.
"Kami harus bisa melakukan moratorium gelandangan dan pengemis. Nantinya, mereka akan mendapat pendampingan agar tidak kembali menjadi gepeng di Kota Yogyakarta," ujar Hasto.
Sementara itu, Sekretaris Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Solihul Hadi, meminta agar penanganan gelandangan dan pengemis dilakukan dengan hati-hati dan penuh empati.
"Kalau penanganannya keliru, maka target Jogja Zero Gepeng tidak akan tercapai. Karena itu, identifikasi harus dilakukan lebih dulu, kemudian diupayakan solusi berupa lapangan pekerjaan agar mereka tidak kembali menjadi gepeng," ungkapnya.
Program Jogja Zero Gepeng diharapkan dapat terealisasi optimal pada peringatan HUT Kota Yogyakarta, 8 Oktober mendatang.
