- Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkap adanya kabupaten mengakali hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) di Yogyakarta, Selasa (9/12/2025).
- KPK mendeteksi pengondisian jawaban responden dengan membandingkan hasil survei, dokumen, dan kondisi lapangan yang sebenarnya.
- KPK berencana menggunakan teknologi digital dan AI untuk mendeteksi pola tidak wajar serta mengembangkan e-learning antikorupsi bagi lima juta ASN.
SuaraJogja.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap masih adanya daerah yang mencoba mengakali hasil Survei Penilaian Integritas (SPI).
Hal itu disampaikan Ketua KPK Setyo Budiyanto saat acara Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Selasa (9/12/2025).
"Ini ada satu pengalaman di beberapa tahun sebelumnya, salah satu kabupaten itu mengkondisikan hasil survei [SPI]," kata Setyo.
Dalam satu contoh kasus itu, Setyo bilang bahwa satu daerah itu sengaja mengondisikan jawaban para responden SPI. Ia enggan mengungkap lebih jauh daerah yang mengakali survei tersebut.
Baca Juga:KPK Dalami Korupsi Kuota Haji di Era Gus Yaqut, Skandal Sebelum Tahun 2024 Terkuak
Namun upaya nakal tersebut dilakukan dengan mengarahkan seluruh jajaran agar melaporkan setiap pesan WhatsApp dari KPK secara berjenjang.
Langkah pengondisian tersebut dirancang untuk memperbaiki skor integritas daerah tersebut.
Menurutnya, pola pengondisian tersebut sempat membuat skor SPI daerah itu terlihat baik. Namun KPK tetap mampu mendeteksi adanya ketidaksesuaian antara jawaban survei dan kondisi riil di lapangan.
KPK juga menilai dokumen pendukung yang disertakan tidak selaras dengan hasil survei.
Ia menambahkan bahwa proses verifikasi KPK dilakukan tidak hanya melalui hasil survei semata. Dilakukan pula pembandingan dengan dokumen serta kondisi lapangan.
Baca Juga:Skandal Kuota Haji, PKB Desak KPK Bongkar Tuntas Dugaan Korupsi di Kemenag
"Kami bandingkan dengan dokumen penyertanya, kami simpulkan bahwa ini adalah akalan-akalan. Setelah kami dalami ternyata betul, ada cipta kondisi bisa membuat skor dalam satu wilayah itu menjadi baik," ungkapnya.
Setyo menuturkan bahwa responden SPI tidak hanya berasal dari internal pegawai. Melainkan mencakup ahli, pihak eksternal, mantan pegawai, auditor, hingga aparat penegak hukum.
Untuk memperkuat integritas survei, KPK berencana memanfaatkan teknologi digital dan kecerdasan buatan. Sehingga dapat mendeteksi pola tidak wajar secara lebih cepat.
Setyo meyakini digitalisasi akan membuat celah manipulasi semakin kecil. Di sisi lain, ia menegaskan bahwa integritas tetap menjadi fondasi utama dalam pencegahan korupsi.
Upaya mengakali survei menurutnya menunjukkan bahwa masih ada pihak yang takut transparansi sebab memiliki sesuatu yang ingin ditutupi.
Untuk memperkuat ekosistem antikorupsi, KPK juga terus mengembangkan e-learning bagi ASN. Setyo menuturkan bahwa lebih dari lima juta ASN akan mengikuti pembelajaran daring terkait perilaku antikorupsi secara bertahap.
