Ekonomi Tak Jelas, Gaji Rendah, Warga Jogja Berjuang untuk Hidup

Baca 10 detik

Warga Yogyakarta menghadapi kesulitan ekonomi akibat UMR rendah, ancaman PHK, dan prediksi guncangan struktural global 2026.
Pekerja SKT seperti Zudiyati merasakan dampak penurunan produksi, perubahan fokus kualitas, dan hilangnya pendapatan lembur.
Ketidakpastian kerja dialami pekerja lain seperti Yosua, yang sulit mencari pekerjaan layak setelah mengalami PHK akhir 2025.

SuaraJogja.id - Awal tahun terasa berat bagi banyak warga Yogyakarta. Di tengah guncangan perekonomian di tingkat nasional, Upah Minimum Regional (UMR) yang masih saja rendah hingga ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), mereka berusaha bertahan hidup.

Meski berat, Zudiyati, salah seorang karyawan Sigaret Kretek Tangan (SKT) mengaku tak ada pilihan lain selain tetap bekerja demi menopang penghasilan keluarga. Apalagi isu PHK massal pada 2026 terus mengemuka. Industri rokok disebut-sebut merupakan sektor yang rentan terkena PHK.

Belum lagi di tingkat global, World Economic Forum (WEF) menempatkan Indonesia dalam daftar 27 negara yang berpotensi mengalami guncangan struktural ekonomi dan sosial dalam tiga tahun ke depan. Guncangan ini diperkirakan berdampak langsung pada dunia kerja, terutama sektor-sektor padat karya.

Tuntutan buruh dan pekerja di Yogyakarta untuk mendapatkan kehidupan layak dan kenaikan UMP atau UMR tak pernah berbuah manis. Masih saja banyak buruh dan pekerja di kota ini yang dibayar tak layak dan minim tunjangan.

"Aku udah kerja di sini dari 2013, jadi ya udah sekitar 12 tahunan lah, tapi masih juga belum cukup beli keperluan rumah," papar Zudiyati di Yogyakarta, Kamis (22/1/2026).

Unjuk rasa buruh dan pekerja menuntut kenaikan UMP 2026 di Kantor Gubernur DIY, beberapa waktu lalu. [Suara.com/Putu]

Perempuan 39 tahun ini menyebut, dia sebenarnya sudah akrab dengan naik-turun produksi. Namun situasi ekonomi setahun terakhir ia rasakan berbeda.

"Kerasa banget bedanya sekarang sama dulu, mau stres tapi ya gimana lagi, nanti ndak bisa makan," ujarnya.

Dulu target produksi menjadi tolok ukur utama. Saat itu, kerja panjang hingga sore bukan beban, justru peluang.

Uang lembur menjadi penyangga ekonomi rumah tangga. Namun kini suasananya berubah karena roduksi menurun, order tak stabil dan tekanan kerja bergeser dari kuantitas ke kualitas.

Menurut Zudiyati, penyebabnya berlapis. Selain karena persaingan industri rokok semakin ketat, rokok ilegal makin marak. Di sisi lain kondisi ekonomi membuat harga rokok kian mahal.

Konsumen pun beralih ke produk yang lebih murah. Dampaknya pabrik tempat ia bekerja harus menyesuaikan strategi.

"Sekarang tuh bukan lagi kejar jumlah, tapi kualitas. Harus perfect, harus disiplin banget," ungkapnya.

Perubahan itu menciptakan tekanan baru di lantai produksi. Di industri rokok, bukan hanya PHK yang kasat mata, namun juga seleksi alam. Banyak pekerja baru tak sanggup bertahan dengan disiplin ketat dan target presisi.

"Sehari bisa 15 orang masuk, tapi yang keluar juga banyak. Bukan PHK resmi, tapi resign sendiri karena nggak kuat," ungkapnya.

Ia sendiri masih bertahan. Sistem upah borongan dengan target harian 3.500 batang tetap berjalan, namun tanpa lembur, penghasilannya jadi terasa pas-pasan. Jam kerja yang kini berakhir lebih awal membuat ruang gerak ekonomi menyempit.