Forum BEM DIY Sindir Demo Pro MBG demi Wajan, Gerindra Tak Muncul dalam Unjukrasa di DPRD

SuaraJogja.id - Usai unjukrasa yang sempat ricuh pada Jumat (19/6/2026) kemarin, Forum BEM DIY kembali melakukan aksi serupa, Selasa (23/6/2026). Puluhan mahasiswa dari sejumlah kampus pun menagih janji para wakil rakyat untuk menemui mereka.

Namun dari tujuh fraksi yang ada di DPRD DIY, hanya enam perwakilan fraksi seperti PDIP, PAN, PKB, Golkar, PKS dan Fraksi Gabungan Nasdem PPP dan PSI yang hadir mendengarkan tuntutan mahasiswa. Sedangkan Gerindra yang jadi sasaran unjukrasa sebagai partai penguasa justru tidak menampakkan kehadirannya.

"Pada aksi hari Jumat kemarin kita dijanjikan bertemu dengan tujuh fraksi DPRD DIY. Tapi sampai hari ini pukul 16.00 hanya ada enam fraksi. Dari sini dapat kita nilai bahwasanya statement dan omongan sebelumnya belum bisa dipercaya," papar koordinator aksi, Tegar Perdana di sela aksi.

Mahasiswa juga mempertanyakan pernyataan pimpinan dewan yang mengatasnamakan lembaga DPRD. Menurut mereka, kehadiran seluruh fraksi penting karena beberapa kebijakan yang dikritik berasal dari partai-partai pendukung pemerintah.

Apalagi dalam forum tersebut, Fraksi Partai Gerindra justru tidak hadir menemui mahasiswa. Padahal partai tersebut merupakan partai penguasa yang mengusung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga:Gugat Aturan Gelar Pahlawan Nasional ke MK, Trah Sultan HB II Bongkar Dugaan Penjegalan

"Mana ini gerindra, kami datang karena mempertanyakan program-program prabowo yang saat ini banyak menyengsarakan rakyat," tandasnya.

Dalam aksi itu, mahasiswa mempertanyakan gelombang aksi dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan muncul di sejumlah daerah, termasuk di Yogyakarta. Mereka menyindir aksi-aksi yang mendukung program Presiden Prabowo Subianto tersebut hanya digerakkan demi wajan, panci dan uang saku.

"Salah satu yang kita soroti adalah terkait MBG. Kita tahu akhir-akhir ini banyak sekali demo yang mendukung MBG demi dapat wajan dan uang saku," paparnya.

Program Koperasi Desa (kopdes) Merah Putih yang gencar dilaksanakan pemerintah juga ikut jadi sasaran sindiran karena dianggap mubazir. Di saat MBG kacau pelaksanaannya, presiden masih saja memaksakan diri mengembangkan kopdes.

"APBN sudah habis diambil MBG, sekarang ada lagi kopdes. Mana ada pelatihan koperasi kok seperti pelatihan tentara, bukannya bagaimana manajemen mengelola koperasi biar maju," tandasnya.

Baca Juga:Nenek 80 Tahun di Sedayu Bantul Tewas Tercebur Sumur Saat Menimba Air

Selain kedua program itu, mahasiswa juga mempertanyakan menteri-menteri Prabowo yang seenaknya membuat kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Sebut saja Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia yang diam-diam menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) yang justru semakin membebani masyarakat.

"Mana itu si bolu ketan yang tiba-tiba menaikkan harga BBM yang berdampak pada kenaikan harga lainnya," tandasnya.

Sementara Koordinator Umum Forum BEM DIY 2026, Faturahman Adjan Djaguna, dalam menyatakan pemerintah harus melakukan evaluasi total terhadap Program MBG agar tepat sasaran, transparan, dan tidak menjadi ruang pemborosan maupun kepentingan politik.

"Program dengan anggaran besar tidak boleh menjadi ruang pemborosan maupun kepentingan politik semata," ujarnya.

Mahasiswa juga secara tegas menolak segala bentuk kenaikan harga BBM dan kebijakan ekonomi yang dinilai semakin menekan masyarakat kecil. Sebab kebijakan energi dan ekonomi berpihak kepada rakyat, bukan menambah tekanan terhadap kelompok pekerja, petani, nelayan, UMKM, dan masyarakat berpenghasilan rendah.

Mereka juga menuntut pemerintah mencabut UU TNI/Polri yang dianggap mengancam demokrasi dan kebebasan sipil. Selain itu pengesahan RUU Perampasan Aset, RUU Masyarakat Adat, serta penyusunan dan pengesahan RUU Perlindungan Aktivis penghentian eksploitasi tanah adat di seluruh Indonesia, reformasi total partai politik dan reformasi birokrasi dan mewujudkan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis bagi seluruh rakyat Indonesia.