- Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, memperingatkan pemerintah agar tidak melakukan militerisasi dalam berbagai aspek kehidupan sipil negara.
- Peringatan disampaikan saat peresmian gedung MSUS di Yogyakarta, Sabtu (4/7/2026), demi menjaga keseimbangan fungsi sipil dan militer.
- Haedar menekankan pentingnya penerapan kebijakan moderat serta pembagian wewenang yang tepat sesuai mandat institusi bagi pembangunan Indonesia.
SuaraJogja.id - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, memberikan catatan kritis mengenai dinamika kehidupan bernegara belakangan ini. Haedar menyoroti kecenderungan meluasnya keterlibatan militer dalam ranah sipil, mulai dari pelatihan manajer koperasi hingga sektor pendidikan dasar.
Pernyataan ini muncul di tengah perbincangan publik mengenai keterlibatan personel TNI dan Taruna Akmil dalam berbagai program sosial, seperti pelatihan manajer Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) serta pengajaran di Sekolah Rakyat.
Dalam sambutannya saat meresmikan gedung Muhammadiyah Sapen Universal School (MSUS) di Yogyakarta, Sabtu (4/7/2026), Haedar menekankan pentingnya menjaga batas-batas fungsional antara institusi sipil dan militer.
Menurutnya, Indonesia sebagai negara demokrasi yang matang harus mampu menempatkan setiap elemen bangsa pada porsi kewenangan yang tepat.
"Indonesia perlu menjaga keseimbangan antara peran sipil dan militer. Keduanya mesti ditempatkan masing-masing pada fungsi dan kewenangannya secara tepat," ujar Haedar Nashir.
Karena itu Haedar mengingatkan pemerintah agar tidak terjadi militerisasi di berbagai aspek kehidupan sipil. Begitu pula tidak tepat apabila terjadi sebaliknya ketika penempatan fungsi-fungsi sipil pada ruang yang seharusnya menjadi domain militer.
"Jangan ada militerisasi di berbagai aspek kehidupan, sebagaimana juga jangan ada sipilisasi pada aspek-aspek yang memang menjadi kewenangan militer," ujarnya.
Meski demikian, Haedar mengingatkan agar masyarakat tidak terburu-buru memberikan label atau tudingan terhadap setiap kebijakan pemerintah sebagai bentuk militerisasi.
Menurutnya, yang paling penting adalah memastikan setiap institusi bekerja sesuai mandat dan fungsi masing-masing.
Haedar menilai pembangunan Indonesia membutuhkan pendekatan yang terpadu, moderat dan holistik. Diantaranya dengan membuka ruang dialog dan masukan dari berbagai pihak.
"Jangan serta merta mengklaim bahwa itu militerisasi. Tempatkan sesuatu pada tempatnya. Bagi saya tawarannya adalah Pancasila. Pancasila merupakan ideologi yang moderat," ujarnya.
Haedar menyebut, semangat moderasi sebenarnya telah menjadi karakter bangsa Indonesia sejak awal berdirinya negara. Hal ini tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 hingga keseluruhan sistem ketatanegaraan Indonesia.
Karena itu, pemerintah perlu terus membuka ruang diskusi, dialog, serta mendengarkan berbagai masukan dari masyarakat dalam merumuskan kebijakan publik.
"Bangsa kita adalah bangsa yang moderat. Ketika menggunakan pendekatan-pendekatan yang ekstrem, biasanya tidak akan bertahan lama," katanya.
Moderasi disebut Haedar penting karena saat ini arah pendidikan Indonesia yang dinilai salah areha karena mulai bergeser hanya pada aspek kecerdasan intelektual semata. Sedangkan dimensi spiritual dan sosial sering kali terabaikan.
