- Ratusan mahasiswa IMM DIY berunjuk rasa di DPRD DIY pada Senin (22/6/2026) mengkritik kebijakan Koperasi Desa Merah Putih.
- Massa mendesak DPRD DIY mengawasi implementasi program nasional agar tidak mengabaikan pembangunan desa serta program prioritas masyarakat lainnya.
- Mahasiswa menuntut audit program Makan Bergizi Gratis serta mendesak pemerintah memperluas partisipasi publik dalam setiap penyusunan kebijakan nasional.
SuaraJogja.id - Aksi unjukrasa kembali dilakukan mahasiswa. Lagi-lagi persoalan Koperasi Desa (kopdes) Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis (MBG) jadi kritik yang disampaikan ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) DIY saat menggeruduk DPRD DIY, Senin (22/6/2026).
"Dari berbagai diskusi dengan kepala desa di Bantul kemarin, muncul kegelisahan karena desa seolah diarahkan untuk berfokus pada program Koperasi Desa Merah Putih," papar Ketua Bidang Hikmah Politik dan Kebijakan Publik DPD IMM DIY, Ahsan Taqwin disela aksi.
Padahal, menurut Ahsan, desa juga memiliki banyak kebutuhan dan program prioritas lain yang harus dijalankan. Namun karena harus fokus pada kopdes, berbagai program prioritas lain di tingkat desa berpotensi terabaikan.
Karenanya dalam aksi tersebut, mahasiswa mendesak DPRD DIY untuk tidak hanya menjadi penonton. Para wakil rakya didesak turut mengawasi implementasi berbagai program nasional yang dijalankan di daerah.
Baca Juga:Sentilan Sri Sultan HB X di Forum Jawa-Bali: Pusat Hanya Beri Teori Makro, Daerah Harus Mandiri
Massa aksi juga meminta seluruh fraksi di DPRD DIY membangun komitmen bersama untuk melakukan evaluasi terhadap program-program pemerintah.
Sebab apabila perhatian pemerintah desa terlalu tersedot pada satu program tertentu, maka dikhawatirkan upaya pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, hingga berbagai program pemberdayaan masyarakat justru menjadi kurang optimal.
"DPRD harus ikut mengawasi dan mengevaluasi agar implementasinya tidak justru menghambat program-program lain yang lebih dibutuhkan masyarakat," katanya.
Selain menyoroti persoalan di desa, massa aksi juga membawa lima tuntutan kepada pemerintah. Salah satunya mendesak audit dan evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta berbagai program dengan alokasi anggaran besar.
Mereka menilai besarnya anggaran yang dialokasikan untuk sejumlah program tersebut berpotensi berdampak pada sektor lain yang juga membutuhkan perhatian, seperti pendidikan, penciptaan lapangan kerja, dan perlindungan sosial.
Baca Juga:Sultan HB X Buka Suara Kasus Korupsi Lurah Condongcatur, Jika Dibiarkan, Tanah Kas Desa Bisa Habis
Mahasiswa juga mendorong reorientasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar lebih berpihak pada pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Menurut mereka, pendidikan merupakan sektor strategis yang telah mendapatkan amanat alokasi sebesar 20 persen dalam APBN.
"Alokasi APBN untuk pendidikan mestinya dijaga agar tetap menjadi prioritas," tandasnya.
Selain isu ekonomi, massa aksi turut menyoroti kondisi demokrasi dan meminta pemerintah memperluas ruang partisipasi publik dalam proses penyusunan kebijakan. Mereka menilai banyak kebijakan yang lahir tanpa melibatkan masyarakat secara memadai sejak tahap perencanaan.
Karena itu, keterlibatan masyarakat sipil dalam perencanaan, implementasi, evaluasi, hingga pengawasan kebijakan dinilai penting. Hal itu dimaksudkan agar kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran.
Mahasiswa juga menyerukan penghentian militerisasi ruang sipil dan meminta TNI serta Polri kembali menjalankan fungsi sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
