- Pertemuan Forkopimda Jawa-Bali di Yogyakarta pada 4 Juni 2026 menegaskan kepala daerah harus kreatif menangani tantangan wilayah secara mandiri.
- Pemerintah daerah diminta mengatasi krisis hunian layak, memperbaiki akurasi data kemiskinan, serta menangani polarisasi informasi di ruang publik.
- Sri Sultan HB X menekankan Forkopimda harus berfungsi sebagai tim taktis guna mencegah potensi konflik dan kegagalan pembangunan daerah.
SuaraJogja.id - Pertemuan akbar Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Jawa dan Bali di Kepatihan Yogyakarta, Kamis (4/6/2026), menjadi ajang penegasan bagi para kepala daerah untuk berhenti bersikap manja.
Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, menegaskan bahwa arahan dari sejumlah menteri pusat dalam forum tersebut hanyalah bersifat makro dan teoritis karena keterbatasan waktu.
Kunci utama keselamatan dan keberlanjutan daerah kini berada di tangan kreativitas masing-masing Forkopimda untuk mengidentifikasi dan menjinakkan bom waktu tantangan di wilayahnya sendiri.
"Sekarang bagaimana daerah itu bisa mengonsolidasikan diri sesuai tantangan zamannya sendiri. Tapi bagaimana Forkopimda bisa menanganinya," sentil Sri Sultan usai pertemuan yang dihadiri Menko Polkam, Mendagri, hingga Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman tersebut.
Baca Juga:Sri Sultan HB X Ungkap Strategi Jitu Atasi Pengurangan Dana Pusat: Daerah Lain Wajib Tahu
Pemetaan Krisis: 3 Tantangan Krusial yang Mengadang Daerah
Sultan menggarisbawahi bahwa isu-isu yang berkembang di masyarakat saat ini sangat dinamis dan berpotensi menjadi pemantik konflik jika tidak diantisipasi. Berdasarkan hasil identifikasi forum, berikut adalah peta tantangan spesifik yang harus dijawab oleh masing-masing kepala daerah di Jawa dan Bali:
![Infografis sentilan Sri Sultan HB X. [Dok Suara.com]](https://media.suara.com/pictures/original/2026/06/05/14665-infografis-sri-sultan-hb-x.jpg)
Menolak Terjebak Teori, Daerah Dipaksa Konsolidasi
Meskipun forum ini dihadiri oleh para pemangku kebijakan tertinggi dari Jakarta, Sultan mengingatkan bahwa pusat tidak akan memberikan obat generik yang bisa menyembuhkan semua masalah daerah. Setiap wilayah di Jawa dan Bali memiliki karakteristik dan "penyakit" dalam yang berbeda.
Oleh karena itu, peran Forkopimda (Gubernur/Bupati, Pangdam/Dandim, Kapolda/Kapolres, hingga Kejati/Kejari) di tiap daerah harus diaktifkan sebagai tim taktis, bukan sekadar pelengkap administrasi negara.
Baca Juga:Sultan HB X Cuek Mobilnya Disalip Pejabat saat di Lampu Merah: 'Wong Saya Bisa Nyupiri Sendiri Kok!'
Pertemuan Jawa-Bali ini pada akhirnya menjadi alarm keras: daerah yang gagal mengonsolidasikan kekuatannya dan gagap membaca tantangan zamannya sendiri, dipastikan akan tertinggal dalam arus pembangunan makro yang dicanangkan pusat.
