- Pakar politik UGM Mada Sukmajati menyatakan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran belum menunjukkan tindakan konkret.
- Pemerintah dikritik karena mempertahankan program Makan Bergizi Gratis populis meski menuai protes masyarakat luas.
- Penanganan kebakaran hutan dan kabinet gemuk dinilai belum optimal akibat kurangnya koordinasi antarlembaga pemerintah.
SuaraJogja.id - Dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dinilai belum menunjukkan tindakan konkret yang memadai dalam menyelesaikan berbagai persoalan publik, mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga struktur kabinet yang gemuk. Pemerintah pun disebut masih menghadapi persoalan dalam menerjemahkan gagasan besar menjadi kebijakan yang efektif di lapangan.
Pakar politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Mada Sukmajati menilai, gaya kepemimpinan Presiden Prabowo selama dua tahun pemerintahan cenderung normatif, idealistis, dan retoris. Padahal penyelesaian berbagai persoalan membutuhkan langkah konkret, koordinasi antarlembaga, serta pengambilan keputusan berbasis data.
"Dua tahun ini seharusnya tidak lagi di tataran retorika. Pemerintah kemudian mengembangkan gaya, harus ada tindakan konkret di lapangan," papar Mada di Yogyakarta, Rabu (21/10/2026).
Menurut Mada, persoalan pemerintahan saat ini bukan semata-mata terletak pada individu presiden. Peran para menteri, wakil presiden, hingga pemerintah daerah juga berkontribusi terhadap jalannya pemerintahan.
Baca Juga:Dua Tahun Prabowo-Gibran: JCW Soroti Tebang Pilih Kasus Korupsi dan Efektivitas Retret Pejabat
Berbagai gagasan besar pemerintah, termasuk target Indonesia Emas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu diikuti langkah nyata alih-alih berhenti pada pernyataan normatif. Mada membandingkan situasi tersebut dengan pemerintahan sebelumnya yang memiliki narasi tentang kehadiran negara dan peran praktis negara dalam kehidupan masyarakat.
"Masyarakat membutuhkan bukti kalau kebijakan pemerintah benar-benar mampu menjawab persoalan yang mereka hadapi," tandasnya.
Salah satu kebijakan yang kontroversial, menurut Mada adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program tersebut terus dikembangkan meskipun muncul ketidakpuasan dari berbagai kalangan.
Mada menilai, keberlanjutan MBG tidak bisa dilepaskan dari karakteristik demografi Indonesia, terutama besarnya proporsi penduduk usia muda dan tingkat pendidikan masyarakat yang relatif rendah.
Dalam literatur politik, program populis seperti MBG memiliki daya tarik karena manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Namun program tersebut juga mempunyai dimensi politik, terutama dalam membangun dukungan elektoral menuju Pemilu 2029.
Baca Juga:Lempar Botol ke Barikade hingga Bakar Tumpukan Botol, Demo Mahasiswa Bertahan di DPRD DIY
"Program populis seperti ini memang karakternya tidak berbasis teknokrasi, tidak berbasis data, tetapi berbasis sentimen, berbasis politik," ujarnya.
Meski banyak protes, pemerintah berpotensi terus mempertahankan MBG selama ketidakpuasan masyarakat belum berdampak signifikan terhadap dukungan politik. Padahal program dengan kebutuhan anggaran besar juga berisiko terjadi pembengkakan APBN dan ruang fiskal untuk membiayai sektor lain, seperti kesehatan dan pendidikan.
Terlebih data dan pertimbangan teknokratis berisiko hanya digunakan ketika mendukung keputusan politik yang telah ditetapkan pemerintah. Sebaliknya, ketika data tidak sejalan dengan arah kebijakan, pertimbangan tersebut berpotensi dikesampingkan.
"Pendekatan pengambilan keputusan seperti itu menjadi salah satu pembeda pemerintahan Prabowo sekarang ini dengan pemerintahan Jokowi atau SBY," tandasnya.
Selain MBG, Mada menyebut penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah belum menunjukkan respons memadai dari pemerintah. Bahkan sejumlah pernyataan pemerintah cenderung mengaitkan karhutla dengan faktor alam maupun kejadian pada tahun-tahun sebelumnya.
Padahal persoalan tersebut membutuhkan langkah konkret dan koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini diperparah dengan kapasitas pemerintah daerah yang dinilainya turut berkontribusi terhadap lambatnya penanganan karhutla.
