- Pakar politik UGM Mada Sukmajati menyatakan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran belum menunjukkan tindakan konkret.
- Pemerintah dikritik karena mempertahankan program Makan Bergizi Gratis populis meski menuai protes masyarakat luas.
- Penanganan kebakaran hutan dan kabinet gemuk dinilai belum optimal akibat kurangnya koordinasi antarlembaga pemerintah.
Mada mengingatkan, karhutla bukan sekadar persoalan domestik karena dampak asap dapat meluas hingga ke negara-negara tetangga. Dengan demikian, penanganannya telah menyangkut persoalan regional bahkan global.
"Karhutla tidak sekadar isu domestik, tidak sekadar menjadi isu nasional karena asapnya sudah sampai ke mana-mana," tandasnya.
Mada menambahkan, respons pemerintah terhadap persoalan karhutla, termasuk keberatan dari negara-negara tetangga hingga saat ini belum memadai. Padahal persoalan terjadi di berbagai tingkatan pemerintahan, mulai dari presiden, para menteri, hingga pemerintah daerah.
"Penyelesaian karhutla tidak cukup mengandalkan pernyataan. Pemerintah perlu menunjukkan tindakan nyata, koordinasi antarlembaga, dan inisiatif dari pejabat yang bertanggung jawab," tandasnya.
Baca Juga:Dua Tahun Prabowo-Gibran: JCW Soroti Tebang Pilih Kasus Korupsi dan Efektivitas Retret Pejabat
Kabinet Gemuk dan Lingkaran Setan Politik Akomodasi
Mada juga menyoroti masalah struktur kabinet yang gemuk. Menurutnya, besarnya kabinet dapat dipahami sebagai bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas politik melalui politik akomodasi.
Namun pendekatan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan apabila kepentingan menjaga keseimbangan politik lebih dominan daripada penyelesaian masalah publik.
Ia menyebut situasi itu sebagai lingkaran setan. Ketika berbagai persoalan tidak diselesaikan melalui pendekatan teknokratis dan koordinasi pemerintahan tidak berjalan baik, maka ketidakpuasan masyarakat berpotensi meningkat.
Pada saat yang sama, pemerintah menghadapi kebutuhan lebih besar untuk mempertahankan dukungan politik melalui akomodasi.
Baca Juga:Lempar Botol ke Barikade hingga Bakar Tumpukan Botol, Demo Mahasiswa Bertahan di DPRD DIY
Kondisi tersebut berisiko membuat persoalan publik terus berulang tanpa penyelesaian yang signifikan. Besarnya struktur kabinet tidak otomatis menjamin kebijakan berjalan efektif jika tidak diikuti koordinasi, inisiatif, dan tanggung jawab yang jelas.
Meski persoalan pemerintahan tidak seharusnya dibebankan seluruhnya kepada Presiden Prabowo. Para menteri juga dinilai memiliki kontribusi terhadap belum optimalnya pelaksanaan berbagai kebijakan.
Ia menduga, sebagian menteri menghadapi dilema ketika hendak mengambil inisiatif karena khawatir langkah mereka dianggap bertentangan dengan kehendak presiden.
"Akibatnya, mereka cenderung pasif dan tidak cukup aktif menerjemahkan gagasan presiden menjadi kebijakan konkret," jelasnya.
Mada juga menyinggung peran Gibran yang dinilainya terbatas dan semakin dibatasi. Pada saat yang sama, ia mempertanyakan kapasitas sejumlah unsur pemerintahan dalam menjalankan tugasnya.
Kondisi tersebut, menurutnya, membuat berbagai gagasan besar dan target pemerintah belum tercapai secara signifikan setelah dua tahun berjalan.
