SuaraJogja.id - Penetapan ibu kota baru di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara serta Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (Kaltim) perlu dibarengi dengan berbagai kesiapan.
Salah satu yang dibutuhkan adalah kesiapan pembangkit listrik yang mumpuni untuk memenuhi kebutuhan energi yang sangat besar.
Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) Anhar Riza Antariksawan mengemukakan salah satu pilihan alternatif pembangkit tersebut adalah Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) yang dinilai bisa tepat untuk memasok kebutuhan listrik.
Energi terbarukan itu terbukti handal dalam memasok kebutuhan listrik yang besar di negara-negara maju. Dari negara-negara anggota G20, hanya Indonesia yang tidak punya PLTN.
Bahkan saat ini ada 450 PLTN yang yang dibangun di 35 negara. Dari sisi operasinal pun, PLTN bisa beroperasi dalam 18 hingga 24 bulan hanya mengisi 1/3 bahan bakar. Hal ini jauh berbeda dengan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang harus menambah bahan bakar setiap harinya.
"Energi yang besar dan bersih bagi ibukota baru dibutuhkan, PLTN bisa jadi pilihan," ungkapnya disela wisuda Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir-Badan Tenaga Nuklir Nasional di Daerah Istimewa Yogyakarta pada Kamis (29/8/2019).
Selain bersih, angka kecelakaan akibat PLTN juga sangat kecil. Meski pernah terjadi di Fukushima, Jepang, tidak ada korban jiwa akibat kecelakaan tersebut jika dibandingkan dengan energi lain.
Dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM), lanjut Anhar, Indonesia siap mengoperasikan PLTN. Tinggal kesiapan pemerintah dalam memutuskan pembangunan PLTN.
"Pembangunan infrastruktur PLTN kurang lebih membutuhkan tujuh tahun, termasuk evaluasi tapak. Namun SDM kita sudah siap saat ini," ungkapnya.
Baca Juga: Soal Lahan Ibu Kota Baru, Luhut: Lahan Prabowo Jauh Dari Situ
Anhar menambahkan, pembangunan PLTN seharusnya tidak perlu menunggu energi fosil habis. Sebab Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dalam Energi Outlook 2018 memprediksi, Indonesia sudah memerlukan energi terbarukan sekitar 4 Gigawatt dari PLTN pada 2030. Bahkan pada 2025, pemanfaatan energi baru dan terbarukan harus mencapai 25 persen.
"Kami bisa membantu dalam hal teknis untuk membantu penyiapan SDM untuk transfer of knowledge, transfer teknologi," katanya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Berita Terkait
-
Soal Lahan Ibu Kota Baru, Luhut: Lahan Prabowo Jauh Dari Situ
-
Pemenuhan Pangan, Sandang dan Papan Harus Jadi Prioritas Ibukota Baru
-
Dahlan: Ibu Kota Baru Begitu Cepat, Saya Pembenci Birokrasi Sangat Senang
-
Penajam Paser Utara Siap Tampung 1 Juta PNS ke Ibu Kota Baru
-
Persiapan Ibu Kota, Penajam Paser Utara Minta Rekomendasi Tata Ruang UGM
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
Terkini
-
Waspada! Cuaca Ekstrem Picu Longsor di Sejumlah Titik di Sleman
-
BRI Perkuat Digitalisasi, Tebus Gadai di BRImo Dapat Cashback 10%
-
Tegaskan Indonesia Bukan Jalur Agresi, Pemerintah Didesak Tolak Akses Bebas Pesawat Militer AS
-
Jatah WFH ASN Jogja Hari Rabu, Pemda DIY Tak Mau Jumat: Biar Nggak Bablas Liburan!
-
Berani Lawan Arus, Komunitas Petani Punk Gunungkidul Siap Manfaatkan AI untuk Sokong Program MBG