SuaraJogja.id - DPD Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (HIMKI DIY) membekukan diri dari kepengurusan organisasi tersebut. Hal ini dilakukan karena pengurus DPP Himki Pusat membuat kericuhan di tubuh anggotanya di DIY.
Salah satunya membentuk kepengurusan DPD Himki di tingkat kabupaten seperti di Sleman dan Bantul dengan mencomot anggota dari DPD Himki DIY. Organisasi dobel semacam ini akhirnya membuat kinerja Himki DIY menjadi tidak kondusif.
"Kami mengundurkan diri bersama-sama, sehingga otomatis kepengurusan beku, tidak ada lagi. Kami mengembalikan mandat kepengurusan di pusat," ujar Ketua DPD Himki DIY Timbul Rahardjo di Pessona Malioboro, Rabu (11/12/2019).
Menurut Timbul, politik memecah belah pada pengurus di tingkat daerah tidak hanya dilakukan pengurus pusat. DPP juga tidak mau dikritisi dalam hal AD/ART yang bermasalah.
"Kami justru dianggap slilit [kotoran] oleh pengurus pusat karena kritis terhadap kebijakan AD/ART. Padahal pada faktanya ada banyak kepentingan dan strategi politik dari pusat," tandasnya.
Timbul berpendapat, pengurus pusat juga merasa tersaingi dengan keberhasilan DIY dalam menggelar Jogja International Furniture dan Craft Fair Indonesia di Yogyakarta (Jifina), yang diadakan setiap tahun. Keuntungan besar yang didapat DIY dianggap tidak berpengaruh pada kepengurusan pusat.
"Untuk itulah kisruh diciptakan pusat pada kepengurusan di DIY. Daripada tidak kondusif yang lebih baik maka lebih baik kami membubarkan diri," ungkapnya.
Setelah lepas dari Himki, sejumlah anggota DPD rencananya akan kembali ke Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo). Organisasi ini sudah ada sejak sebelum Himki dibentuk empat tahun silam.
"Himki dibentuk sebenarnya atas arahan Presiden Jokowi empat tahun lalu untuk menyatukan para perajin. Namun pada kenyataannya justru banyak kepentingan politik di organisasi ini", imbuhnya.
Baca Juga: Ini Fakta soal Perceraian Wanda Hamidah dan Daniel Patrick
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Berita Terkait
Terpopuler
- Bawa Kasus Penebangan Pohon ke Jalur Hukum, Farhan Siap Lapor Gubernur Jabar dan KLH
- Harta Kekayaan Iptu Setya Budi Dias, Oknum KPK Pemeras Bupati Pemalang
- 5 Kulkas Mini yang Murah dan Hemat Listrik, Bisa Dipakai di Kamar Kos dan Mobil
- Survei SMRC: Elektabilitas Gerindra Anjlok Tajam, Peluang Jadi Partai Nomor 1 Terancam
- 5 Sepatu Kasual Nyaman untuk Jalan Kaki di Kota, Ringan dan Empuk Dipakai Seharian
Pilihan
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
Terkini
-
Atasi Dampak Kekeringan, BBWS Serayu Opak Pasok Air Bersih ke Sejumlah Titik Rawan di Jateng dan DIY
-
Melayat ke Yogya, Susi Pudjiastuti Kenang Sosok Nasirun
-
Maestro Seni Rupa Nasirun Wafat, Rencana Pameran pun Batal
-
Tak Cukup Putusan MK, PGRI Tagih Guru Jangan Dipaksa Menanggung Beban Tambahan
-
Presiden Prabowo Subianto Pimpin Akad 62 Ribu KPR FLPP, BRI Kian Perkuat Ekonomi Kerakyatan