SuaraJogja.id - Pemerintah Daerah DIY masih kesulitan untuk menyelesaikan masalah sampah. Apalagi saat ini Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan sudah dalam kondisi overload.
Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X mengungkapkan industrialisasi menjadi pilihan yang mutlak dilakukan untuk mengatasi permasalahan di Piyungan. Namun untuk bisa ditangani melalui industri bukan perkara yang gampang.
"Kalau saya satu-satunya cara ya industrialisasi, sudah tidak mungkin kalau kita hanya membuang saja, tetapi proses itu tak mudah," terangnya seperti dilansir dari harianjogja.com, Rabu (22/1/2020).
Menurutnya dalam penanganannya ada beberapa pilihan yang bisa dilakukan, misalnya sampah sekadar dibakar atau ditangani dengan cara dilakukan pemilahan.
"Dalam arti negosiasinya kan sekadar dibakar atau harus dipilih dulu sedangkan sekarang ada mesin yang bisa memilah sendiri ini kan perlu dibicarakan. Saya harap ini ada titik temunya nanti antara PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII) yang merupakan BUMN yang menangani KPBU dengan calon investor," jelasnya.
Sultan menyatakan PT PII nantinya yang akan melakukan negoisasi dengan investor melalui proses KBPU yang saat ini masih berjalan. Namun dalam negoisasi tersebut Pemda DIY tetap dilibatkan untuk melihat bentuk penanganan apa saja yang bisa dikerjasamakan dengan investor. Soal pembiayaan, kemungkinan bisa dibantu oleh Kementerian Keuangan.
"Itu kan BUMN dari Kementerian Keuangan buat DED dan feasibility studi, kalau dianggap visible, mereka yang mencarikan calon investor baik dari dalam maupun luar negeri terjadi negoisasi, biasanya dalam negoisasi itu kita diminta untuk ikut mendampingi mana yang dianggap visible untuk itu dijoinkan. Nanti untuk bicaranya pembiayaan dan sebagainya ya kita dibantu Kementerian Keuangan untuk menangani itu, ini baru berposes semoga saja lebih cepat lebih baik," ujarnya.
Sebelumnya Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana menyarankan agar Pemda DIY hati-hati dalam memilih investor atau rekanan yang akan menangani TPST Piyungan yang kini sudah overload.
Khususnya harus memperhatikan terkait kemungkinan adanya rekanan meminta tipping fee untuk pemusnahan sampah. Huda berpendapat, pemerintah masih sangat memungkinkan untuk mencari investor pemusnahan sampah yang tanpa harus meminta tipping fee melalui APBD.
Baca Juga: Ratusan Orang Diduga Tertipu Keraton Agung Sejagat, Sultan Angkat Bicara
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 5 Cat Rambut yang Tahan Lama untuk Tutupi Uban, Harga Mulai Rp17 Ribuan
Pilihan
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
-
Duduk Perkara Ribut Diego Simeone dengan Vinicius Jr di Laga Derby Madrid
Terkini
-
Dana Desa 2026 Terancam Dipangkas, Pengembangan Koperasi Merah Putih di Bantul Terkatung-katung
-
Gengsi Maksimal, Dompet Santai! 4 Mobil Bekas Harga Rp60 Jutaan yang Bikin Melongo
-
Tak Kenal Pelapor, Muhammadiyah Minta Pandji Lebih Cermat dan Cek-Ricek Materi Stand Up
-
Trump Makin Dar-Der-Dor, Pakar Sebut Tatanan Dunia Terguncang, Picu Aksi Teroris
-
Kekecewaan Keluarga Diplomat Arya Daru usai Polisi Setop Penyelidikan, Ada Sederet Kejanggalan