SuaraJogja.id - Pemerintah Daerah DIY masih kesulitan untuk menyelesaikan masalah sampah. Apalagi saat ini Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan sudah dalam kondisi overload.
Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X mengungkapkan industrialisasi menjadi pilihan yang mutlak dilakukan untuk mengatasi permasalahan di Piyungan. Namun untuk bisa ditangani melalui industri bukan perkara yang gampang.
"Kalau saya satu-satunya cara ya industrialisasi, sudah tidak mungkin kalau kita hanya membuang saja, tetapi proses itu tak mudah," terangnya seperti dilansir dari harianjogja.com, Rabu (22/1/2020).
Menurutnya dalam penanganannya ada beberapa pilihan yang bisa dilakukan, misalnya sampah sekadar dibakar atau ditangani dengan cara dilakukan pemilahan.
"Dalam arti negosiasinya kan sekadar dibakar atau harus dipilih dulu sedangkan sekarang ada mesin yang bisa memilah sendiri ini kan perlu dibicarakan. Saya harap ini ada titik temunya nanti antara PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII) yang merupakan BUMN yang menangani KPBU dengan calon investor," jelasnya.
Sultan menyatakan PT PII nantinya yang akan melakukan negoisasi dengan investor melalui proses KBPU yang saat ini masih berjalan. Namun dalam negoisasi tersebut Pemda DIY tetap dilibatkan untuk melihat bentuk penanganan apa saja yang bisa dikerjasamakan dengan investor. Soal pembiayaan, kemungkinan bisa dibantu oleh Kementerian Keuangan.
"Itu kan BUMN dari Kementerian Keuangan buat DED dan feasibility studi, kalau dianggap visible, mereka yang mencarikan calon investor baik dari dalam maupun luar negeri terjadi negoisasi, biasanya dalam negoisasi itu kita diminta untuk ikut mendampingi mana yang dianggap visible untuk itu dijoinkan. Nanti untuk bicaranya pembiayaan dan sebagainya ya kita dibantu Kementerian Keuangan untuk menangani itu, ini baru berposes semoga saja lebih cepat lebih baik," ujarnya.
Sebelumnya Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana menyarankan agar Pemda DIY hati-hati dalam memilih investor atau rekanan yang akan menangani TPST Piyungan yang kini sudah overload.
Khususnya harus memperhatikan terkait kemungkinan adanya rekanan meminta tipping fee untuk pemusnahan sampah. Huda berpendapat, pemerintah masih sangat memungkinkan untuk mencari investor pemusnahan sampah yang tanpa harus meminta tipping fee melalui APBD.
Baca Juga: Ratusan Orang Diduga Tertipu Keraton Agung Sejagat, Sultan Angkat Bicara
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 HP Murah dengan NFC Harga Rp1 Jutaan untuk Multitasking dan Transaksi Cashless Lancar
- 11 Merek Sepatu Lari Buatan Indonesia yang Populer, Kualitas Lokal Tak Bisa Diremehkan
- 6 Shio yang Menarik Keberuntungan 14 Juli 2026, Banyak Teka-teki Akhirnya Terjawab
- Bagaimana Dody Hanggodo Memanfaatkan Kekuasaannya sebagai Menteri di Kementerian PU
- Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Potensi Menang Praperadilan: Siasat Redam Konflik Polri-Kejagung
Pilihan
-
Isu Mutasi Besar-besaran di Kementerian PU Buntut Dokumen Menteri Dody Tersebar
-
Gianni Infantino Resmi Digugat! Hubungan Gelap dengan Donald Trump Dibongkar
-
Niat Hindari Ribut dengan Alasan Beli Kuota, Pria Palembang Malah Dikejar dan Ditembak
-
Kejagung Akhirnya Buka Suara Soal Temuan 74 Kg Emas di Rumah Febrie Adriansyah: Kami Tak Tahu
-
Ada Ancaman Teror Bom, Seluruh Siswa dan Guru SDN 15 Srengseh Sawah Dipulangkan
Terkini
-
Tegas! UAD Berhentikan Mahasiswa Pelaku Kekerasan Seksual di Lokasi KKN
-
Dugaan Warga Sleman Jadi Korban Mafia Tanah, Kantor Pertanahan Ungkap Temuan Ini
-
Unisa Yogyakarta Raih Penghargaan JBBA 2026 di Klaster Pendidikan
-
Seru, Dapatkan Harga Istimewa Hyundai Creta Lewat Program Triple Zero & Trade-In Benefit
-
Pesan Sri Sultan HB X di JBBA 2026, Bisnis Dibangun dengan Hati dan Kepercayaan