SuaraJogja.id - Pemerintah Daerah DIY masih kesulitan untuk menyelesaikan masalah sampah. Apalagi saat ini Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan sudah dalam kondisi overload.
Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X mengungkapkan industrialisasi menjadi pilihan yang mutlak dilakukan untuk mengatasi permasalahan di Piyungan. Namun untuk bisa ditangani melalui industri bukan perkara yang gampang.
"Kalau saya satu-satunya cara ya industrialisasi, sudah tidak mungkin kalau kita hanya membuang saja, tetapi proses itu tak mudah," terangnya seperti dilansir dari harianjogja.com, Rabu (22/1/2020).
Menurutnya dalam penanganannya ada beberapa pilihan yang bisa dilakukan, misalnya sampah sekadar dibakar atau ditangani dengan cara dilakukan pemilahan.
"Dalam arti negosiasinya kan sekadar dibakar atau harus dipilih dulu sedangkan sekarang ada mesin yang bisa memilah sendiri ini kan perlu dibicarakan. Saya harap ini ada titik temunya nanti antara PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII) yang merupakan BUMN yang menangani KPBU dengan calon investor," jelasnya.
Sultan menyatakan PT PII nantinya yang akan melakukan negoisasi dengan investor melalui proses KBPU yang saat ini masih berjalan. Namun dalam negoisasi tersebut Pemda DIY tetap dilibatkan untuk melihat bentuk penanganan apa saja yang bisa dikerjasamakan dengan investor. Soal pembiayaan, kemungkinan bisa dibantu oleh Kementerian Keuangan.
"Itu kan BUMN dari Kementerian Keuangan buat DED dan feasibility studi, kalau dianggap visible, mereka yang mencarikan calon investor baik dari dalam maupun luar negeri terjadi negoisasi, biasanya dalam negoisasi itu kita diminta untuk ikut mendampingi mana yang dianggap visible untuk itu dijoinkan. Nanti untuk bicaranya pembiayaan dan sebagainya ya kita dibantu Kementerian Keuangan untuk menangani itu, ini baru berposes semoga saja lebih cepat lebih baik," ujarnya.
Sebelumnya Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana menyarankan agar Pemda DIY hati-hati dalam memilih investor atau rekanan yang akan menangani TPST Piyungan yang kini sudah overload.
Khususnya harus memperhatikan terkait kemungkinan adanya rekanan meminta tipping fee untuk pemusnahan sampah. Huda berpendapat, pemerintah masih sangat memungkinkan untuk mencari investor pemusnahan sampah yang tanpa harus meminta tipping fee melalui APBD.
Baca Juga: Ratusan Orang Diduga Tertipu Keraton Agung Sejagat, Sultan Angkat Bicara
Berita Terkait
Terpopuler
- Profil dan Pekerjaan Jhon LBF, Siap Bantu Ruben Onsu Bayar Kerugian Rp3,5 M
- 6 HP Realme RAM 12 GB dengan Performa Kencang, Mulai Rp2 Jutaan
- 3 Shio yang Menarik Keberuntungan Sepanjang September 2026, Hoki Sebulan Penuh
- Erick Thohir Buka Hasil Evaluasi Timnas Indonesia usai Gagal di Piala AFF 2026
- 5 Pilihan Rice Cooker Panci Keramik yang Awet, Tahan Gores, dan Mudah Dibersihkan
Pilihan
-
Sempat Serukan Serang Hercules! Admin Akun Pemukiman Setan Ditangkap Polisi karena Molotov
-
Pidato Pertama Sebagai Ketua Umum PBNU, Gus Kikin Berseloroh: Baru Dua Jam Saja
-
Jalani Ritual di Danau Sunter, WNA Aljazair Dievakuasi Setelah Dirayu 3 Jam
-
Diseret dari Gang ke Jalan! Kronologi Pedagang Cermin Tewas Dikeroyok Saat Demo Ricuh
-
Senayan Kondusif: Tol Dalam Kota Normal dan Blokade Jalan Dibuka Pasca Bentrok 27 Agustus
Terkini
-
Soroti UU Konservasi dan RUU Masyarakat Adat, Forum PCS 2026 Digelar di UGM
-
Konservasi Indonesia Dinilai Masih Negara-Sentris, PCS 2026 Dorong Perubahan Paradigma
-
Difabel Harus Kesulitan Masuk Malioboro, Pemda Bongkar Desain Regol Ayom
-
PTN Borong Kuota Maba, Kampus Swasta Pilih Tampung Anak Korban Bencana Lewat Sego Berkat
-
Dorong Ekonomi Kerakyatan, BRI Catat Laba Rp31,2 Triliun hingga Semester I 2026