SuaraJogja.id - Kepala Pusat Studi Forensik Digital Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Yudi Prayudi menyebutkan banyak website milik pemerintah yang diretas "hacker" karena pada umumnya tidak ada admin yang secara spesifik mengelolanya.
"Dan jika ada admin, biasanya admin juga kurang paham soal 'web security,' sehingga mudah disusupi 'hacker'," kata dia seperti dilansir Antara, Kamis (23/1/2020).
Menurut dia, membuat website adalah hal yang mudah, namun terkadang aspek keamanannya diabaikan.
"Sering dijumpai laman resmi dikelola oleh web developer yang tidak paham tentang keamanan dunia maya," katanya.
Baca Juga: Pegang Setang Pakai Kaki, Pemotor di Sleman Ini Buat Warganet Geregetan
Ia mengatakan harus diakui bahwa tidak ada sistem yang seratus persen aman, dengan begitu keamanan web harus dikelola sedemikian rupa untuk menutup celah peretasan.
"Salah satunya dengan selalu melakukan 'update' aplikasi 'web security'," katanya.
Yudi mengatakan ada beberapa prosedur dalam pengelolaan web yang disebut ISO 27001.
Disamping itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Badan Siber dan Sandi (BSSN) juga telah menerapkan berbagai macam standar keamanan web dengan menggunakan acuan parameter lokal hingga internasional.
"Namun tidak semua pengelola web peduli terhadap hal ini," katanya.
Baca Juga: Polres Sleman Amankan 8 Pengedar dan Ribuan Narkoba Siap Edar
Kepala Diskominfo Kabupaten Sleman Eka Suryo Prihantoro mengatakan pihaknya telah mengupayakan sistem pengamanan terhadap website.
"Saat ini ada lebih dari 100 domain di 'hosting' pada 'server' yang dikelola Diskominfo Sleman," katanya.
Ia mengatakan beberapa langkah antisipasi sudah dilakukan seperti penggunaan sistem firewall, pemantauan 24 jam, 'update' teknologi web dan sistem peladen.
"Kami ada SOP untuk pengamanannya," katanya.
Ia mengaku saat ini Pemkab Sleman belum memiliki tenaga yang khusus mengelola keamanan web.
Selama ini, pihaknya hanya mengandalkan personel di pusat data yang dianggap cukup paham terhadap serangan di dunia maya.
"Hal yang lebih krusial adalah mengamankan sistem transaksi keuangan seperti lelang, serta pembayaran pajak dan retribusi," katanya.
Berita Terkait
-
Lagi-lagi Diteror, Situs Tempo Diacak-acak Hacker Diduga Imbas Berita Judi Online: Ulah Siapa?
-
Peringatan Pengguna Google Chrome: Waspada Penipuan Peretasan Berbahaya
-
FBI: Hacker Korea Utara Gasak Kripto Senilai Rp24 Triliun, Terbesar dalam Sejarah
-
Hindari Password Ini! Daftar Kata Sandi Paling Rentan Diretas
-
Akun Anonim Tantang Jaksa Agung, Website Kejagung Dibobol?
Terpopuler
- Pemutihan Pajak Kendaraan Jatim 2025 Kapan Dibuka? Jangan sampai Ketinggalan, Cek Jadwalnya!
- Emil Audero Menyesal: Lebih Baik Ketimbang Tidak Sama Sekali
- Forum Purnawirawan Prajurit TNI Usul Pergantian Gibran hingga Tuntut Reshuffle Menteri Pro-Jokowi
- 5 Rekomendasi Moisturizer Indomaret, Anti Repot Cari Skincare buat Wajah Glowing
- Kata Anak Hotma Sitompul Soal Desiree Tarigan dan Bams Datang Melayat
Pilihan
-
Pembayaran Listrik Rumah dan Kantor Melonjak? Ini Daftar Tarif Listrik Terbaru Tahun 2025
-
AS Soroti Mangga Dua Jadi Lokasi Sarang Barang Bajakan, Mendag: Nanti Kita Cek!
-
Kronologi Anggota Ormas Intimidasi dan Lakukan Pemerasan Pabrik di Langkat
-
Jantung Logistik RI Kacau Balau Gara-gara Pelindo
-
Emansipasi Tanpa Harus Menyerupai Laki-Laki
Terkini
-
Kota Pelajar Punya Solusi, Konsultasi Gratis untuk Kesulitan Belajar dan Pendanaan di Yogyakarta
-
Lebaran Usai, Jangan Sampai Diabetes Mengintai, Ini Cara Jaga Kesehatan Ala Dokter UGM
-
Batik Tulis Indonesia Menembus Pasar Dunia Berkat BRI
-
Insiden Laka Laut di DIY Masih Berulang, Aturan Wisatawan Pakai Life Jacket Diwacanakan
-
Tingkatkan Kenyamanan Pengguna Asing, BRImo Kini Hadir dalam Dua Bahasa