SuaraJogja.id - Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Gunungkidul, Irawan Jatmiko, membeberkan tips dalam mencapai predikat pelayanan publik terbaik dengan angka mal-administrasi hanya sebesar 3,49 di tahun 2019 lalu. Keterbukaan informasi kepada masyarakat serta keunggulan SDM yang dimiliki kabupaten setempat merupakan sejumlah strategi dalam mencapai predikat tersebut
Sebelumnya diberitakan, DIY terpilih sebagai provinsi dengan pelayanan administrasi publik terbaik selama 2019 oleh lembaga pengawas pelayanan publik Ombudsman RI, Rabu (26/2/2020). Sementara itu di level Kota / Kabupaten, Gunungkidul menjadi yang terbaik dalam hal pelayanan administrasi publik terbaik dengan indeks 3,49, mengungguli Kota Yogyakarta di angka 3,50.
"Kami hanya mengucapkan syukur dengan hasil tersebut. Memang tidak ada target mencapai hal itu, namun kami berusaha untuk memberi layanan terbaik dan ingin mengubah pelayanan di Kabupaten Gunungkidul lebih mudah," terang Irawan ditemui di ruang kerjanya, Kamis (27/2/2020).
Irawan menjelaskan penggunaan sistem online di pelayanan administrasi kepemerintahan Gunungkidul sudah dilakukan sejak lama. Sebelum muncul Online Single Submition yang dibuat pemerintah pusat. Pihaknya sudah menerapka pelayanan sistem online dengan nama Sistem Informasi Pelayanan (Simpel).
"Sistem online kami kembangkan terus. Artinya masyarakat yang mendaftarkan perizinan baik bisnis dan non bisnis bisa mengetahui sampai mana prosesnya berjalan," katanya.
Ia menambahkan selain kenyamanan pelayanan berbasis online tak menutup kemungkinan pihaknya melayani masyarakat yang datang langsung ke kantor DPMPT. Sehingga sarana dan prasarana kantor di desain layaknya lobby hotel sehingga membuat masyarakat yang datang nyaman.
"Sarana dan prasarana juga kami jaga. Dengan demikian ketika masyarakat datang mereka merasa nyaman. Selain itu sumber daya manusia (SDM) yang kami siapkan juga sudah unggul dan memiliki kecakapan dalam melayani," kata dia.
Irawan menanbahkan tiap bulannya DPMPT juga menyebar angket tentang kepuasan pelayanan kepada para peserta. Menurut dia dari sebaran angket bernama Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tersebut bisa menjadi penghitungan ombudsman dalam menetapkan DIY sebagai provinsi dengan pelayanan administrasi terbaik.
"Angket IKM ini kami sebar ke sejumlah peserta, responnya juga positif. Namun tidak menutup kemungkinan pelayanan kami bisa diktirik. Kami berusaha untuk memberi pelayanan yang unggul dan nyaman," kata dia.
Baca Juga: Tak Penuhi Kriteria, Kelik-Yayuk Terancam Gagal Maju Pilkada Gunungkidul
DPMPT yang mengurus izin pembangunan, perpanjangan praktek dokter hingga izin usaha dan lain-lain, kata Irawan bisa menerima pendaftaran 15-20 orang setiap hari.
"Pendaftaran bisa dilakukan dimana saja karena sudah berbasis online. Dalam sehari bisa 15-20 orang yang mengakses web untuk pendaftaran atau perpanjang izin. Namun saat izin sudah habis misalnya, peserta yang mengakses bisa 100 orang lebih. Server kami juga sudah didukung dan dibantu Diskominfo (Gunungkidul)," jelasnya.
Tak hanya menjadi kabupaten yang mendongkrak pelayanan administrasi terbaik di DIY. Kabupaten Gunungkidul juga mendapat penghargaan lain dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI sebagai kabupaten dengan pelayanan terbaik tahun 2019.
Berita Terkait
Terpopuler
- Sejumlah Jenderal Polri Dikabarkan Diamankan, Satu 'Bintang Empat' Sudah Dilepas
- Panitia Batalkan Undang Raffi Ahmad di GSI Youth Fest Hero Summit
- Sejumlah Jenderal Diperiksa Propam, Ini Respons Mabes
- Jenderal Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo
- Margarito Kamis Jelaskan Isi Putusan MA, RI Tak Lagi Punya Wakil Presiden yang Sah?
Pilihan
-
Helikopter Penerbad Mi-17 Jatuh Saat Padamkan Karhutla di Pematang Limau, Dua Personel Hilang
-
Hanya Sebulan di Istana, Presiden Prabowo Pecat Listyo Sigit Prabowo
-
Tersandung Skandal Penyadapan, Prabowo Pecat Listyo Sigit dari KSP dan Tunjuk Letjen Ariyo Jadi Plt
-
Nusron Wahid Diperiksa KPK Terkait Suap HGB
-
Konser Andrea Bocelli di JIExpo Ricuh: Massa Bakar Pembatas Jalan, Wartawan Terhantam Batu
Terkini
-
Ponpes HQ Sukoharjo Digeledah Polisi, Menag Tegaskan Hukum Berbicara
-
Tukang Cukur hingga Warteg Kena Pajak, Sultan Sebut Seperti Zaman VOC
-
69 Kampus Eropa Hadir di Yogyakarta, Buka Informasi Studi dan Beasiswa
-
Skandal Penyadapan Presiden Prabowo, JPW Ingatkan Masyarakat Sipil Tak Terdistraksi Isu Elit
-
Sri Sultan Sebut Penurunan Foto Wapres Gibran Tidak Pantas, DPRD DIY Ungkap Fakta Sebenarnya