SuaraJogja.id - Kepala Pelaksana BPBD DIY Biwara Yuswantana merasa keberatan dengan pemberitaan Suarajogja.id dalam artikel berjudul: "4.000 APD Mangkrak, BPBD DIY: Kami Tak Bisa Aksi Jika Tak Ada Informasi" (Judul dan isi berita sudah direvisi--RED).
Biwara merasa keberatan dengan pencantuman fotonya di berita tersebut. Sebab, di berita tersebut, tidak ada informasi atau pernyataan dari dirinya selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
"Saya merasa keberatan dengan dicantumkannya foto saya di berita tersebut. Karena di dalam berita tersebut tidak ada informasi atau statmen dari saya selaku Kepala Pelaksana BPBD DIY," tutur Biwara dalam pernyataan klarifikasi yang diterima Suarajogja.id, Kamis (2/4/2020).
Menurut dia, akun Twitter @TRCBPBDDIY merupakan media komunikasi Tim Reaksi Cepat (TRC) dan bukan merupakan pernyataan resmi atau informasi dari BPBD DIY ataupun dari dirinya.
Baca Juga: Setelah Transmart, Dua Mall di Jogja Ini Tutup Akibat Wabah Virus Corona
"Akun tersebut merupakan media komunikasi TRC, bukan merupakan pernyataan atau informasi dari BPBD DIY sebagai lembaga atau saya sebagai Kepala BPBD DIY," ujar Biwara melalui sambungan telepon.
Terkait 4.000 alat pelindung diri (APD), Biwara membantah mangkrak. Tapi ribuan APD tersebut menunggu jadwal distribusi dari Dinas Kesehatan sesuai dengan kebutuhan. Nah, hal itu tidak dilakukan dalam satu hari, tapi secara periodik sesuai kebutuhan.
"Jadi 4.000 APD (cover all dan cover shoes)--yang disebutkan dalam berita itu--bukan mangkrak, melainkan menunggu jadwal distribusi dari Dinas Kesehatan sesuai kebutuhan dan itu tidak dilakukan satu hari saja, namun secara periodik sesuai kebutuhan," ujar Biwara.
Dia mengatakan 4.000 APD itu merupakan bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat RI. Penyalurannya ke daerah dibantu Korem 072 Pamungkas dan diserahkan kepada BPBD hingga kemudian ditaruh di gudang.
"Sebanyak 4.000 APD itu merupakan bantuan BNPB RI yang penyaluran ke daerah dibantu oleh Korem 072 Pamungkas dan diserahkan kepada BPBD DIY sehingga barang tersebut masuk ke gudang BPBD DIY," ujar Biwara.
Baca Juga: Pemudik dan Pendatang di Jogja Wajib Isolasi Mandiri, Data Dicatat Ketua RT
Sebelumnya, kata dia, BPBD DIY juga menerima 1.000 APD dan sudah diserahkan ke Dinas Kesehatan sebanyak 700 APD, dalam bentuk cover all dan cover shoes, untuk didistribusikan sesuai kebutuhan. Sebanyak 300 lainnya untuk kebutuhan operasional Posko yang dilaksanakan oleh TRC, TNI dan POLRI.
Berita Terkait
-
Fokus Akting, Agensi Jisoo BLACKPINK Bantah Kabar Comeback Solo Akhir Tahun 2024
-
Klarifikasi Bernadya soal Ibunya Banding-bandingkan Profesi dan Gaji Anak
-
Mendadak Tinggalkan Panggung saat Konser, Ini Kata BIGHIT MUSIC soal Kondisi Kai TXT
-
KPK Tahan Satu Tersangka Lagi dalam Kasus Korupsi Pengadaan APD
-
KPK: Tersangka Kasus Korupsi APD Covid-19 Bisa Dijerat Hukuman Mati
Terpopuler
- Profil dan Agama Medina Dina, Akan Pindah Agama Demi Nikahi Gading Marteen?
- Ngaku SMA di Singapura, Cuitan Lawas Chilli Pari Sebut Gibran Cuma SMA di Solo: Itulah Fufufafa..
- Baim Wong Terluka Hatinya, Olla Ramlan Maju Senggol Paula Verhoeven: Ego Laki Jangan Disentil Terus
- Rumah Baru Sarwendah Tersambar Petir
- Beda Kekayaan AKP Dadang Iskandar vs AKP Ryanto Ulil di Kasus Polisi Tembak Polisi
Pilihan
-
Buruan Serbu! Daftar Promo Pilkada 2024, Ada Kopi Gratis!
-
Momen Pilkada, Harga Emas Antam Langsung Melonjak
-
Pemetaan TPS Rawan di Kaltim: 516 Lokasi Terkendala Internet
-
Siapa SS? Anggota DPR RI yang Dilaporkan Tim Hukum Isran-Hadi Terkait Politik Uang di Kaltim
-
Proyek IKN Dorong Investasi Kaltim Capai Rp 55,82 Triliun Hingga Triwulan III
Terkini
-
Keluarga Keraton Yogyakarta Kompak Gunakan Hak Pilih di Pilkada, Begini Pesan Sri Sultan HB X
-
Bangga Tapi Was-Was, PSS Lepas Hokky Caraka ke Timnas di Tengah Tren Negatif
-
Pelajar Asal Bantul Temukan Bayi Menangis di Bawah Jembatan, Polisi Buru Orangtuanya
-
Saling Lapor Jelang Coblosan di Pilkada Sleman, Dugaan Money Politic hingga Kampanye saat Masa Tenang
-
Nasib Mary Jane: Komnas Perempuan Desak Pemerintah Perhatikan Hak-Hak Perempuan Rentan