APDESI Bantul Tolak Pembagian BLT-DD Tambahan, Ini Alasannya

SuaraJogja.id - Pemerintah pusat berencana memperpanjang penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) untuk tahap ke-4, 5, dan 6. Bantuan tersebut rencananya akan dibagikan pada Juli, Agustus, hingga September dengan besaran Rp300.000 setiap bulannya.

Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Bantul pun menyatakan diri menolak wacana tersebut. Ketua Umum APDESI Bantul Ani Widayani mengungkapkan, ada beberapa hal yang menjadi alasan pihaknya menolak rencana tersebut.

Salah satunya adalah, desa tidak lagi memiliki anggaran yang dapat digeser untuk pemberian BLT-DD. Beberapa kegiatan yang harus tetap terlaksana dan membutuhkan kucuran dana adalah pengentasan stunting, bantuan rumah layak huni, serta bantuan MCK, kesehatan, dan pendidikan.

"Pencarian dana desa tahap II Rp634 juta hampir semuanya untuk BLT tahap 1, 2, dan 3 dengan total anggaran per kepala keluarga mencapai Rp1,8 juta selama tiga bulan," kata Ani, Jumat (29/5/2020).

Ani menambahkan, pencairan dana desa tahap III sebesar 20%, dengan nominal sekitar Rp300-an juta. Jika digunakan untuk penyaluran BLT-DD tahap 4, 5, dan 6, maka, kata Ani, desa tidak lagi punya dana untuk kegiatan yang harus dilaksanakan dan ada pelaporan.

Sebagai Kepala Desa Sumbermulyo, Ani menyebutkan, melalui sejumlah bantuan sebelumnya, BST dan Bantuan Top Up APBD DIY sudah diterima oleh warga sesuai dengan kriteria kemiskinan dari Kementerian Sosial.

Ia menilai, berdasarkan hal tersebut, masalah warga miskin yang belum tentu terdampak Covid-19 sudah dapat teratasi, sehingga ia kembali mengatakan bahwa bantuan BLT-DD tahap selanjutnya tidak perlu diberikan.

Ani mengatakan, saat ini geliat ekonomi warga mulai tumbuh kembali, mulai dari sektor pertanian dan lainnya. Ia khawatir, jika BLT-DD tambahan dilakukan, justru makin meningkatkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat.

Menurutnya, dana desa tahap III akan lebih bermanfaat untuk penggunaan kegiatan bersifat wajib yang telah direncanakan oleh Pemerintah Desa. Ia menilai, kegiatan tersebut akan lebih memberikan manfaat untuk masyarakat.

Baca Juga: Pengamat Sebut Penerapan New Normal di Indonesia Mentah

Penolakan tersebut akan disampaikan Ani secara resmi kepada Bupati Bantul melalui surat resmi. Ia berharap, jika pemerintah masih memaksakan pembagian tersebut, harus disertai dengan solusi untuk kegiatan desa bersifat wajib yang kehilangan anggaran.

"Ya kalau memang masih nekat memberikan BLT-DD tahap 4, 5, dan 6, maka kami diberikan solusinya," ujarnya.

Dalam pembagian Bantuan Top Up APBD DIY, Ani kembali menemukan penerima salah sasaran sebanyak 15,90%. Ia mengaku tidak mengetahui asal data penerima bantuan top up tesebut. Saat dilakukan verifikasi oleh kepala dusun dan ketua RT, ada penerima yang sudah meninggal, pindah alamat, pensiunan, dan penerima bantuan ganda.

Ani menyebutkan, ada dua warga yang mengembalikan undangan dan menolak pemberian bantuan. Mereka berkeinginan agar bantuan dapat dialihkan kepada warga yang lebih membutuhkan. Sayangnya, keinginan tersebut tidak dapat terpenuhi karena terkendala aturan.