SuaraJogja.id - Pemerintah pusat berencana memperpanjang penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) untuk tahap ke-4, 5, dan 6. Bantuan tersebut rencananya akan dibagikan pada Juli, Agustus, hingga September dengan besaran Rp300.000 setiap bulannya.
Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Bantul pun menyatakan diri menolak wacana tersebut. Ketua Umum APDESI Bantul Ani Widayani mengungkapkan, ada beberapa hal yang menjadi alasan pihaknya menolak rencana tersebut.
Salah satunya adalah, desa tidak lagi memiliki anggaran yang dapat digeser untuk pemberian BLT-DD. Beberapa kegiatan yang harus tetap terlaksana dan membutuhkan kucuran dana adalah pengentasan stunting, bantuan rumah layak huni, serta bantuan MCK, kesehatan, dan pendidikan.
"Pencarian dana desa tahap II Rp634 juta hampir semuanya untuk BLT tahap 1, 2, dan 3 dengan total anggaran per kepala keluarga mencapai Rp1,8 juta selama tiga bulan," kata Ani, Jumat (29/5/2020).
Baca Juga: Pengamat Sebut Penerapan New Normal di Indonesia Mentah
Ani menambahkan, pencairan dana desa tahap III sebesar 20%, dengan nominal sekitar Rp300-an juta. Jika digunakan untuk penyaluran BLT-DD tahap 4, 5, dan 6, maka, kata Ani, desa tidak lagi punya dana untuk kegiatan yang harus dilaksanakan dan ada pelaporan.
Sebagai Kepala Desa Sumbermulyo, Ani menyebutkan, melalui sejumlah bantuan sebelumnya, BST dan Bantuan Top Up APBD DIY sudah diterima oleh warga sesuai dengan kriteria kemiskinan dari Kementerian Sosial.
Ia menilai, berdasarkan hal tersebut, masalah warga miskin yang belum tentu terdampak Covid-19 sudah dapat teratasi, sehingga ia kembali mengatakan bahwa bantuan BLT-DD tahap selanjutnya tidak perlu diberikan.
Ani mengatakan, saat ini geliat ekonomi warga mulai tumbuh kembali, mulai dari sektor pertanian dan lainnya. Ia khawatir, jika BLT-DD tambahan dilakukan, justru makin meningkatkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat.
Menurutnya, dana desa tahap III akan lebih bermanfaat untuk penggunaan kegiatan bersifat wajib yang telah direncanakan oleh Pemerintah Desa. Ia menilai, kegiatan tersebut akan lebih memberikan manfaat untuk masyarakat.
Baca Juga: Trump Keluarkan Dekrit, Twitter Beri Balasan Telak
Penolakan tersebut akan disampaikan Ani secara resmi kepada Bupati Bantul melalui surat resmi. Ia berharap, jika pemerintah masih memaksakan pembagian tersebut, harus disertai dengan solusi untuk kegiatan desa bersifat wajib yang kehilangan anggaran.
Berita Terkait
-
Aldi Satya Mahendra Sekolah di Mana? Cetak Sejarah Pembalap RI Pertama Juarai WorldSSP300
-
MAN 2 Bantul Meriahkan Expo Kemandirian Pesantren di UIN Sunan Kalijaga
-
Seru! MAN 2 Bantul Sukses Gelar Penerimaan Tamu Ambalan 2024
-
Langsung Kunjungi DPRD DIY, Siswa MAN 2 Bantul Belajar Demokrasi
-
Berkah MK hingga Langkah Besar Wahyu Anggoro Hadi untuk Bantul
Terpopuler
- Mahfud MD Sebut Eks Menteri Wajib Diperiksa Kasus Judol Pegawai Komdigi, Budi Arie Bilang 'Jangan Kasih Kendor'
- Rocky Gerung Spill Dalang yang Bongkar Kasus Judi Online Pegawai Komdigi
- Kejanggalan Harta Kekayaan Uya Kuya di LHKPN KPK, Dulu Pernah Pamer Saldo Rekening
- Berani Sentil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Segini Harta Kekayaan Melly Goeslaw
- Bak Gajah dan Semut, Beda Citra Tom Lembong vs Budi Arie Dikuliti Rocky Gerung
Pilihan
-
Pindad Segera Produksi Maung, Ini Komponen yang Diimpor dari Luar Negeri
-
Petinggi Lion Air Masuk, Bos Garuda Irfan Setiaputra Ungkap Nasibnya Pada 15 November 2024
-
Profil Sean Fetterlein Junior Kevin Diks Berdarah Indonesia-Malaysia, Ayah Petenis, Ibu Artis
-
Kritik Dinasti Politik Jadi Sorotan, Bawaslu Samarinda Periksa Akbar Terkait Tuduhan Kampanye Hitam
-
Bakal Dicopot dari Dirut Garuda, Irfan Setiaputra: Siapa yang Dirubah Engga Tahu!
Terkini
-
PR Poros Maritim Prabowo: Belajar dari Ketahanan ala Jenderal Soedirman
-
Fokus Isu Anak dan Perempuan, Calon Bupati Sleman Kustini Bahas Pembangunan Nonfisik dengan DPD RI
-
Dari Rumah Sakit Hingga Penggergajian Kayu: Reka Ulang Pengeroyokan Remaja Bantul Ungkap Fakta Mengerikan
-
Ferry Irwandi vs Dukun Santet: Siapa Surasa Wijana Asal Yogyakarta?
-
Terdampak Pandemi, 250 UMKM Jogja Ajukan Hapus Hutang Rp71 Miliar