SuaraJogja.id - Pandemi virus corona menyebabkan adanya ruralisasi, menempatkan desa sebagai tempat kembali dan berlindung bagi mereka yang tak bisa bertahan lagi di kota.
Melalui Kongres Kebudayaan Desa, Tri Agus, staf pengajar di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa 'STPMD', mengatakan pola komunikasi dalam kepemimpinan memilki peran penting dalam membuat desa bertahan terhadap ruralisasi.
"Kalau desa bisa mengelola komunikasinya, sumber dayanya, maka desa bisa bertahan saat pandemi," ujar Agus, Kamis (10/7/2020).
Agus menekankan gaya kepemimpinan yang paling sesuai untuk menyiapkan desa menghadapi beragam krisis akibat pandemi adalah kepemimpinan inovatif-progresif yang ditandai dengan mengelola kekuasaan untuk kepentingan masyarakat banyak.
Tipe kepemimpinan ini membuka seluas-luasnya ruang partisipasi masyarakat, transparan dan akuntabel, yang diharapkan mampu mengajak masyarakat berprakarsa dan berpartisipasi membangun desa sebagai kekuatan ekonomi.
Dari sini, Agus kemudian menyebutkan pola komunikasi yang dipilih juga berfokus pada partisipasi warga.
Menurutnya, para pimpinan desa diharapkan menggunakan pola komunikasi kombinasi antara gaya komunikasi khas desa dan kekinian.
Kepala desa dalam hal ini merupakan influencer harus memadukan gaya komunikasi yang guyub dan kekinian yang menggunakan media sosial dan cepat tanggap. Pun masyarakat harus ikut berperan aktif dalam pola komunikasi ini.
"Warga desa dan para perangkatnya harus membangun komunikasi yang baik dengan menggabungkan komunikasi cara lama yang guyup dengan komunikasi yang baru yang berbasis teknologi," sambungnya.
Baca Juga: Waspada! Ini 5 Klasifikasi Kegiatan yang Berisiko Tularkan Virus Corona
Sekedar informasi, webinar Kongres Kebudayaan Desa yang digelar pada Jumat (10/7/2020) berupaya mengumpulkan dan menawarkan ide tatanan baru Indonesia dari desa.
Desa sebagai satuan pemerintah terkecil di Indonesia, dinilai perlu menjadi titik awal untuk merumuskan tata nilai dan tata kehidupan baru dalam bernegara dan bermasyarakat.
Pun webinar ini diharapkan bisa memberikan gagasan tentang kebijakan dan budaya antikorupsi pada pemerintah serta masyarakat desa.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
Pilihan
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
Terkini
-
ASN Jogja Jangan Coba-coba Keluyuran Saat WFH, Absen Kini Dipelototi Pakai GPS!
-
Awas! Balita Paling Rentan, Dinkes Kota Jogja Catat 110 Kasus Pneumonia Awal 2026
-
Jangan Lewatkan! Dividen BBRI Rp52,1 Triliun Segera Dibagikan ke Pemegang Saham
-
Hujan Deras dan Jalan Licin, Mahasiswa di Sleman Alami Kecelakaan Tunggal hingga Masuk Jurang
-
Segini Biaya Kuliah Teknik UGM 2026, Bisa Tembus Rp30 Juta Lebih! Ini 7 Faktanya