SuaraJogja.id - Salah satu upaya yang perlu dilakukan untuk menghadapi tatanan baru akibat pandemi virus corona adalah dengan memperkuat ekonomi berbasis desa yang dalam hal ini sama dengan membangun ekonomi keluarga.
Melalui Kongres Kebudayaan Desa, Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengatakan ekonomi keluarga perlu dihadirkan supaya muncul kemandirian yang dapat digunakan sebagai upaya mempertahankan diri selama pandemi.
Dari sini, Hasto menyebut penguatan ekonomi keluarga dapat dilakukan dengan produksi dan pemaikaian produk lokal buatan industri rumah tangga.
"Produk rumah tangga menjawab tantangan pandemi, ketika produk lokal dipakai, ekonomi keluarga menggeliat," ujar Hasto, Kamis (9/7/2020).
Belajar dari pengalamannya memimpin Bupati Kulon Progo selama tujuh tahun, menurutnya, keluarga akan sangat diuntungkan dengan kebiasaan memakai produk lokal.
Ia kemudian mencontohkan bagaimana kiat-kiat Kulon Progo dalam membangun perekonomian desa dengan memproduksi dan memakai produk buatan sendiri salah satunya air minum kemanasan, hingga menelurkan kebijakan toko wara laba berbasis koperasi.
Untuk itu, ia menyarankan masyarakat desa menghadapi tatanan baru dengan menciptakan ekonomi yang dikuasai rakyat melalui program-program seperti umkm hingga koperasi.
Selain penguatan ekonomi keluarga, Hasto juga menggarisbawahi bagaimana nilai-nilai luhur yang muncul dari desa dan keluarga, penting diamalkan selama tatanan baru.
"Banyak pitutur luhur yang lahir di desa. Di tengah-tengah rakyat yang hidup sederhana. Peran-peran keluarga ini menghadirkan nilai luhur yang berguna pada tatanan indonesia yang baru ke depannya," katanya.
Baca Juga: Peneliti ICW Ungkap Alasan Anggaran Dana Desa Marak Dikorupsi
Sekedar informasi, webinar Kongres Kebudayaan Desa yang digelar pada Kamis (9/7) berupaya mengumpulkan dan menawarkan ide tatanan baru Indonesia dari desa.
Desa sebagai satuan pemerintah terkecil di Indonesia, dinilai perlu menjadi titik awal untuk merumuskan tata nilai dan tata kehidupan baru dalam bernegara dan bermasyarakat.
Pun webinar ini diharapkan bisa memberikan gagasan tentang kebijakan dan budaya antikorupsi pada pemerintah serta masyarakat desa.
Berita Terkait
Terpopuler
- Promo Indomaret 12-18 Maret: Sirup Mulai Rp7 Ribuan, Biskuit Kaleng Rp15 Ribuan Jelang Lebaran
- 5 Mobil Bekas Irit Bensin Pajak Murah dengan Mesin 1000cc: Masa Pakai Lama, Harga Mulai 50 Jutaan
- 45 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 Maret 2026: Kesempatan Raih ShopeePay dan Bundel Joker
- 26 Kode Redeem FF 13 Maret 2026: Bocoran Rilis SG2 Lumut, Garena Bagi Magic Cube Gratis
- Apa Varian Tertinggi Isuzu Panther? Begini Spesifikasinya
Pilihan
-
Tutorial S3 Marketing Jalur Asbun: Cara Aldi Taher Jualan Burger Sampe Masuk Trending Topic
-
Kabar Duka, Jurgen Habermas Filsuf Terakhir Mazhab Frankfurt Meninggal Dunia
-
Korut Tembakkan 10 Rudal Tak Dikenal ke Laut Jepang, Respons Provokasi Freedom Shield
-
Amukan Si Jago Merah Hanguskan 10 Rumah dan 2 Lapak di Bintaro
-
Teror Beruntun di AS: Sinagoge Diserang, Eks Tentara Garda Nasional Tembaki Kampus
Terkini
-
Program Gentengisasi Buka Peluang Baru bagi UMKM Bahan Bangunan
-
BRI Perkuat Layanan Lebaran Lewat BRImo, ATM, dan Jaringan Agen BRILink
-
Kuasa Hukum Sri Purnomo Sebut Tuntutan 8,5 Tahun Penjara Bentuk Frustrasi Jaksa
-
Sri Purnomo Dituntut 8,5 Tahun Penjara atas Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pariwisata Sleman
-
Waspada Longsor hingga Banjir di Sleman: Ini Lokasi Rawan Bencana yang Harus Dihindari Pemudik