SuaraJogja.id - Salah satu upaya yang perlu dilakukan untuk menghadapi tatanan baru akibat pandemi virus corona adalah dengan memperkuat ekonomi berbasis desa yang dalam hal ini sama dengan membangun ekonomi keluarga.
Melalui Kongres Kebudayaan Desa, Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengatakan ekonomi keluarga perlu dihadirkan supaya muncul kemandirian yang dapat digunakan sebagai upaya mempertahankan diri selama pandemi.
Dari sini, Hasto menyebut penguatan ekonomi keluarga dapat dilakukan dengan produksi dan pemaikaian produk lokal buatan industri rumah tangga.
"Produk rumah tangga menjawab tantangan pandemi, ketika produk lokal dipakai, ekonomi keluarga menggeliat," ujar Hasto, Kamis (9/7/2020).
Belajar dari pengalamannya memimpin Bupati Kulon Progo selama tujuh tahun, menurutnya, keluarga akan sangat diuntungkan dengan kebiasaan memakai produk lokal.
Ia kemudian mencontohkan bagaimana kiat-kiat Kulon Progo dalam membangun perekonomian desa dengan memproduksi dan memakai produk buatan sendiri salah satunya air minum kemanasan, hingga menelurkan kebijakan toko wara laba berbasis koperasi.
Untuk itu, ia menyarankan masyarakat desa menghadapi tatanan baru dengan menciptakan ekonomi yang dikuasai rakyat melalui program-program seperti umkm hingga koperasi.
Selain penguatan ekonomi keluarga, Hasto juga menggarisbawahi bagaimana nilai-nilai luhur yang muncul dari desa dan keluarga, penting diamalkan selama tatanan baru.
"Banyak pitutur luhur yang lahir di desa. Di tengah-tengah rakyat yang hidup sederhana. Peran-peran keluarga ini menghadirkan nilai luhur yang berguna pada tatanan indonesia yang baru ke depannya," katanya.
Baca Juga: Peneliti ICW Ungkap Alasan Anggaran Dana Desa Marak Dikorupsi
Sekedar informasi, webinar Kongres Kebudayaan Desa yang digelar pada Kamis (9/7) berupaya mengumpulkan dan menawarkan ide tatanan baru Indonesia dari desa.
Desa sebagai satuan pemerintah terkecil di Indonesia, dinilai perlu menjadi titik awal untuk merumuskan tata nilai dan tata kehidupan baru dalam bernegara dan bermasyarakat.
Pun webinar ini diharapkan bisa memberikan gagasan tentang kebijakan dan budaya antikorupsi pada pemerintah serta masyarakat desa.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Shio yang Tinggalkan Masa Sulit Mulai 5 November 2026, Siap Sambut Kebahagiaan
- 9 Sunscreen untuk Wanita Usia 50 Tahun ke Atas agar Kulit Awet Muda
- Viral Pendaki Ditandu Naik Gunung Merbabu, Biaya Capai Rp30 Juta
- Apa Bedanya Adidas Originals vs Adidas Performance? Kenali dari Logo dan Kegunaannya
- 4 Sepatu Jalan dengan Teknologi Penyangga Kaki Terbaik untuk Berjalan jauh
Pilihan
-
Seskab Teddy Dikabarkan Diperiksa PUSPOM? Panglima TNI: Itu Hoaks
-
Jokowi Tak Banyak Komentar Soal Penyadapan Prabowo: Kita Hormati Proses Hukum
-
Dicecar soal Listyo Sigit Prabowo, Jokowi: Semua Orang juga Sudah Tahu
-
Jokowi Ngaku Lupa Nama 3 Temannya yang Wisuda Bareng di UGM
-
Hakim Potong Omongan Jokowi yang Melebar: Jawab Saja Pertanyaannya!
Terkini
-
Misi Hijau JCWF 2026: Wujudkan Wisata Berkelanjutan Lewat Kolaborasi Lintas Sektor
-
Jelajah Jogja Cultural Wellness Festival 2026: Sensasi Pemulihan Diri Berbalut Kearifan Budaya
-
Tuan Rumah JCWF & Munas DPP PUTRI 2026, Loman Park Hotel Dorong Sinergi Wellness-Pariwisata
-
Perempuan Tak Punya Pilihan Berhenti Haid, Pajak Pembalut 11 Persen Dinilai Nodai Keadilan Gender
-
Kota Jogja Vs Gunungkidul: Jarak Kualitas Hidup Ini Ternyata Masih Jauh!