SuaraJogja.id - Salah satu upaya yang perlu dilakukan untuk menghadapi tatanan baru akibat pandemi virus corona adalah dengan memperkuat ekonomi berbasis desa yang dalam hal ini sama dengan membangun ekonomi keluarga.
Melalui Kongres Kebudayaan Desa, Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengatakan ekonomi keluarga perlu dihadirkan supaya muncul kemandirian yang dapat digunakan sebagai upaya mempertahankan diri selama pandemi.
Dari sini, Hasto menyebut penguatan ekonomi keluarga dapat dilakukan dengan produksi dan pemaikaian produk lokal buatan industri rumah tangga.
"Produk rumah tangga menjawab tantangan pandemi, ketika produk lokal dipakai, ekonomi keluarga menggeliat," ujar Hasto, Kamis (9/7/2020).
Baca Juga: Peneliti ICW Ungkap Alasan Anggaran Dana Desa Marak Dikorupsi
Belajar dari pengalamannya memimpin Bupati Kulon Progo selama tujuh tahun, menurutnya, keluarga akan sangat diuntungkan dengan kebiasaan memakai produk lokal.
Ia kemudian mencontohkan bagaimana kiat-kiat Kulon Progo dalam membangun perekonomian desa dengan memproduksi dan memakai produk buatan sendiri salah satunya air minum kemanasan, hingga menelurkan kebijakan toko wara laba berbasis koperasi.
Untuk itu, ia menyarankan masyarakat desa menghadapi tatanan baru dengan menciptakan ekonomi yang dikuasai rakyat melalui program-program seperti umkm hingga koperasi.
Selain penguatan ekonomi keluarga, Hasto juga menggarisbawahi bagaimana nilai-nilai luhur yang muncul dari desa dan keluarga, penting diamalkan selama tatanan baru.
"Banyak pitutur luhur yang lahir di desa. Di tengah-tengah rakyat yang hidup sederhana. Peran-peran keluarga ini menghadirkan nilai luhur yang berguna pada tatanan indonesia yang baru ke depannya," katanya.
Baca Juga: Demi Berantas Korupsi, Frans Maniagasi Sebut Papua Butuh Pendampingan
Sekedar informasi, webinar Kongres Kebudayaan Desa yang digelar pada Kamis (9/7) berupaya mengumpulkan dan menawarkan ide tatanan baru Indonesia dari desa.
Desa sebagai satuan pemerintah terkecil di Indonesia, dinilai perlu menjadi titik awal untuk merumuskan tata nilai dan tata kehidupan baru dalam bernegara dan bermasyarakat.
Pun webinar ini diharapkan bisa memberikan gagasan tentang kebijakan dan budaya antikorupsi pada pemerintah serta masyarakat desa.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pencipta Lagu Tagih Royalti ke Penyanyi, Armand Maulana: Padahal Dulunya Memohon Dinyanyikan
- Beda Timnas Indonesia dengan China di Mata Pemain Argentina: Mereka Tim yang Buruk
- Riko Simanjuntak Dikeroyok Pemain Persija, Bajunya Hampir Dibuka
- Simon Tahamata Kasih Peringatan Program Naturalisasi Pemain Timnas Indonesia Terancam Gagal
- Ketegaran Najwa Shihab Antar Kepergian Suami Tuai Sorotan: Netizen Sebut Belum Sadar seperti Mimpi
Pilihan
-
Cinta Tak Berbalas! Ciro Alves Ingin Bertahan, Tapi Persib Diam
-
Kronologis Anak Kepsek di Bekasi Pukul Siswa SMP Gegara Kritik Dana PIP
-
LG Mundur, Danantara Investasi di Proyek Baterai Kendaraan Listrik Bareng CATL
-
Profil Pembeli SPBU Shell di Seluruh Indonesia: Citadel dan Sefas
-
Bareskrim Nyatakan Ijazah SMA dan Kuliah Asli, Jokowi: Ya Memang Asli
Terkini
-
Moratorium Hotel Sumbu Filosofi Diberlakukan, PHRI Desak Penertiban 17 Ribu Penginapan Ilegal
-
Kelanjutan Soal Besaran Pungutan Ekspor Kelapa, Mendag Ungkap Hal Ini
-
Kabupaten Sleman Diganjar ANRI Award, Bupati Ungkap Strategi Jitu Pelestarian Arsip
-
UMKM di Indonesia Melimpah tapi Lemah, Mendag: Kebanyakan Ingin Jadi Pegawai
-
Koperasi Merah Putih Didukung, Peneliti Fakultas Peternakan UGM Ingatkan Ini agar Tak Sia-sia