SuaraJogja.id - Komisi Pemilihan Umum Sleman (KPU Sleman) memutuskan tidak menindaklanjuti rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sleman menyoal ratusan data pemilih bermasalah, yang ditemukan dari proses coklit.
Ketua KPU Sleman, Trapsi Haryadi mengungkapkan KPU awalnya tidak menerima surat resmi berisikan rekomendasi Bawaslu Sleman dari hasil coklit data pemilih bahan penyusunan DPS Pilkada 2020 Sleman.
"Itu juga beberapa hari setelahnya. Tidak melampirkan data yang lengkap seperti nama, NIK dan sebagainya. Itu tidak bisa kami tindaklanjuti, karena datanya tidak lengkap," kata Trapsi, Rabu (2/8/2020).
Ia menambahkan, jajarannya sudah menyampaikan surat kepada Bawaslu. Isi surat menyatakan tidak bisa menindaklanjuti, karena tidak lengkap.
"Jadi ngapunten, kalau tanya ke saya. Suratnya tidak ada. Rekomendasi dari Bawaslu akan kami tindaklanjuti sepanjang bisa dilakukan," terang Trapsi.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Sleman, Kareem Mustofa menjelaskan, Bawaslu Sleman memerintahkan kepada jajaran Panwascam dan Panwaslu Desa, untuk turun lapangan sebelum rekapitulasi PPS memastikan data otentik.
Hal ini agar bisa diberikan saran perbaikan saat pleno nanti.
"Bila panwascam dan PPS belum bisa memberikan data otentik, maka eksekusi sepenuhnya kewenangan KPU dan jajarannya. Bagi kami, kami menyampaikan informasi yang mungkin berguna bagi KPU dalam rangka menyusun data valid, terkait daftar pemilih di pilkada 2020," ungkapnya.
Menurut Kareem di sisi lain, selama tahapan pemutakhiran data pemilih hingga ditetapkannya DPT terkait ada data yang belum otentik, maka pihaknya akan lakukan validasi di lapangan sampai dengan data lengkap dan valid.
Baca Juga: Nasib Buruh Diabaikan, Ketua SBSI Marah Saat Audiensi di DPRD Sleman
Ia mengungkapkan, penyusunan data pemilih merupakan tahapan sangat penting karena penyusunan daftar pemilih bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat untuk memilih, namanya tercantum dalam pemilih.
"UUD 1945, UU 7/2017 dan UU 10/2016 mengamanatkan itu," ucap Kareem.
Lebih tegas Kareem menyebut, Bawaslu akan mengawal data saat rekap di kecamatan dan kabupaten. Untuk memastikan data otentik yang mereka kirimkan ditindaklanjuti oleh KPU dan jajarannya.
Kontributor : Uli Febriarni
Berita Terkait
Terpopuler
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Didesak Mundur, Rumah Dinas Wabup Indramayu Dilempari Ratusan Bangkai Tikus
- PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
- Kekerasan Anak Dibiarkan Berlangsung Bertahun-tahun, Kepala Daycare Little Aresha Dihukum 5 Tahun
- Temuan Ombudsman Disebut Cuma Puncak Gunung Es, MTI Desak Prabowo Stop Sementara Kopdes
Pilihan
-
Zulkifli Hasan: Tak Ada Keracunan MBG Usai Penyadapan Terungkap
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
Terkini
-
UMP DIY 2027 Naik 12,72 Persen, Buruh Masih Tekor Rp1,8 Juta dari KHL
-
Rio Febrian Nyanyikan Nada Doaku, Single Terbaru Karya Grego Julius tentang Ketulusan Berdoa
-
Pesta Nasabah Mekaar di Jogja, PNM Luncurkan Aplikasi Beasiswa dan Kenalkan Bunga Pinjaman 8 Persen
-
3.000 Bikers Padati JEC, Jogja Bike Rendezvous 2026 Dongkrak Pariwisata Yogyakarta
-
Kala Imajinasi Menjadi Nyata di Pembukaan Festival Sinema Prancis 2026