Epidemiolog UGM Sebut Jika Mobilitas Warga Tak Distop, Ini yang Terjadi

SuaraJogja.id - Indonesia diprediksi bakal jadi episentrum Covid-19 dunia. Hal tersebut diungkapkan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) apabila kasus positif Covid-19 terus bertambah dan penanganannya tidak lebih baik dari saat ini.

Epidemiolog UGM, dr. Riris Andono Ahmad, MPH, Ph.D., membenarkan pernyataan yang dikeluarkan IDI tersebut. Menurutnya, Indonesia akan menjadi episentrum Covid-19 jika tidak segera ada perubahan. Kendati begitu, episentrum Covid-19 yang dimaksud adalah negara dengan transmisi terbesar, bukan sebagai pusat penularan Covid-19.

“Kalau episentrum sebagai istilah negara dengan transmisi terbesar kasus Covdi-19 itu bisa jadi. Namun, kalau episentrum sebagai pusat penularan itu jadi tidak tepat, sebab penularan sudah terjadi dimana-mana hampir di semua negara dunia,”paparnya seperti dilansir dari situs resmi UGM, Rabu (23/9/2020).

Direktur Pusat Kedokteran Tropis FKKMK UGM ini menegaskan bahwa pemerintah seyogianya segera mengambil langkah cepat melakukan penghentian atau pembatasan mobilitas penduduk agar Indonesia tidak menjadi negara dengan transmisi Covid-19 terbesar.

Pembatasan mobilitas penduduk ini sangat penting, sebab pergerakan orang menjadi faktor penyebar Covid-19. Dengan adanya pembatasan mobilitas ini diharapkan dapat menekan penularan agar tidak meluas di tanah air.

“Mobilitas penduduk harus segera dihentikan kalau tidak dihentikan kasus akan terus meningkat,” katanya.

Apabila situasi telah terkendali, lanjutnya, pembatasan mobilitas sosial bisa kembali dilonggarkan. Namun, jika nantinya dijumpai penularan Covid-19 yang meluas lagi, mobilitas penduduk segera dibatasi kembali.

“Ada saatnya kencangkan social distancing dan ada saatnya longgarkan social distancing,” jelasnya.

Doni, begitu ia disapa, menyampaikan bahwa guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19, pemerintah telah mengimbau masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Kendati demikian, masyarakat belum terlalu patuh dengan aturan yang dibuat pemerintah. Karenanya dia kembali meminta pemerintah untuk tegas dalam menerapkan kebijakan, terutama implementasi protokol Covid-19 di lapangan agar dilaksanakan secara konsisten.

Baca Juga: Kasus Covid-19 DIY Meningkat, Pelanggar Protokol Kesehatan Malah Bertambah