SuaraJogja.id - Setelah penetapan Upah Minimum Propinsi (UMP) 2021 dilakukan beberapa waktu lalu, Pemda DIY dan kabupaten/kota akhirnya menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK), Rabu 18/11/2020).
Penetapan UMK ini didasarkan hasil rekomendasi dari Dewan Pengupahan di masing-masing kabupaten kota serta bupati dan walikota serta disahkan melalui SK Gubernur Nomor 340/KEP/2020 tentang Penetapan UMK kabupaten/kota Tahun 2021.
Dari kelima kabupaten/kota, Gunungkidul paling tinggi menaikkan UMK untuk tahun depan. Kenaikan sebesar Rp65.000 ribu dari UMK 2020 sebesar Rp1.705.000 ini didasarkan pada sejumlah pertimbangan.
"Yang paling tinggi kenaikan rupiahnya tahun depan gunungkidul," ujar Sekda DIY, Baskara Aji di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Rabu (18/11/2020).
Baca Juga: Kenaikan UMP DIY 2021 Tak Penuhi KHL, Puluhan Buruh Topo Pepe di Titik Nol
Menurut Aji, UMK 2021 untuk Gunungkidul sebesar Rp1.770.000. Jumlah ini meningkat 3,81 persen dari 2020 lalu sebesar Rp1.705.000. Sedangkan Kota Jogja sebesar Rp2.069.530 atau naik 3,27 persen persen dari 2020 lalu sebesar Rp2.004.000.
Sleman sebesar Rp1.903.500, naik 3,11 persen dari 2020 sebesar Rp1.846.000. Bantul sebesar Rp1.842.460, baik 2,9 persen dari 2020 lalu sebesar Rp1.790.500 dan Kulon Progo Rp1.805.000, naik 3,11 persen dari 2020 lalu sebesar Rp1.750.500.
"Karena sudah menjadi keputusan gubernur, mohon semua pihak bisa melaksanakan [keputusan] ini sebaik-baiknya,. Kebijakan ini akan diterapkan bulan januari 2021," ujarnya.
Sementara Sekda Gunungkidul, Drajad Kuswandana menjelaskan, kenaikan rupiah UMK 2021 paling tinggi se-DIY memang sengaja dilakukan kabupaten tersebut. Salah satu alasannya agar lebih tinggi dari UMP DIY 2021 sebesar Rp1.765.000 atau naik 3,54 persen dari 2020 sebesar Rp1.704.608.
"Ya karena memang di gunung kidul syaratnya [umk] pemkab harus lebih tinggi dari propinsi sehingga untuk mewujudkan itu maka kenaikan di gunungkidul sebesar Rp65.000 untuk 2021," ungkapnya.
Baca Juga: Cuek Masalah UMP, Buruh Banten Tuntut Kenaikan UMK 8,51 Persen
Wali Kota Jogja, Haryadi Suyuti menambahkan, meski kenaikan rupiah UMK tertinggi di Gunungkidul, UMK 2021 kabupaten/kota di DIY paling tinggi di Kota Jogja.
"Absolut nominalnya paling tinggi kota, tapi persentasenya di gunungkidul," paparnya.
Sebelumnya Pemda DIY melalui SK Gubernur DIY nomor 319/KEP/2020 tentang Penetapan UMP DIY 2021 menetapkan kenaikan UMP 2021 pada 31 Oktober 2020 lalu.
Kenaikan UMP dan UMK direkomendasikan dalam rangka peningkatan perekonomian bagi pekerja dan kelangsungan usaha pada saat pandemi COVID-19. Selain itu sekaligus untuk menjaga stabilitas dan menciptakan suasana hubungan industrial yang kondusif.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Berita Terkait
-
Tantangan Terbuka Hokky Caraka untuk Wataru Endo: Saya Ingin Tahu!
-
Pecah Telur di Kandang Persis Solo, Danilo Alves Berharap Terbukanya Pesta Gol
-
BRI Liga 1: PSS Sleman Menangi Derby Jateng, Persis Solo Semakin Merana
-
Hasil Persis Solo vs PSS Sleman di BRI Liga 1: Super Elja Menang 2-0
-
Duel Panas di Manahan! Ini Link Live Streaming dan Daftar Susunan Pemain Persis Solo vs PSS Sleman
Tag
Terpopuler
- Respons Sule Lihat Penampilan Baru Nathalie Tuai Pujian, Baim Wong Diminta Belajar
- Berkaca dari Shahnaz Haque, Berapa Biaya Kuliah S1 Kedokteran Universitas Indonesia?
- Pandji Pragiwaksono Ngakak Denny Sumargo Sebut 'Siri na Pace': Bayangin...
- Beda Penampilan Aurel Hermansyah dan Aaliyah Massaid di Ultah Ashanty, Mama Nur Bak Gadis Turki
- Jadi Anggota DPRD, Segini Harta Kekayaan Nisya Ahmad yang Tak Ada Seperempatnya dari Raffi Ahmad
Pilihan
-
Freeport Suplai Emas ke Antam, Erick Thohir Sebut Negara Hemat Rp200 Triliun
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 1 Jutaan Memori 256 GB, Terbaik November 2024
-
Neta Hentikan Produksi Mobil Listrik Akibat Penjualan Anjlok
-
Saldo Pelaku UMKM dari QRIS Nggak Bisa Cair, Begini Respon Menteri UMKM
-
Tiket Kereta Api untuk Libur Nataru Mulai Bisa Dipesan Hari Ini
Terkini
-
AI Ancam Lapangan Kerja?, Layanan Customer Experience justru Buat Peluang Baru
-
Dampak Kemenangan Donald Trump bagi Indonesia: Ancaman Ekonomi dan Tantangan Diplomasi
-
Pengawasan Miras di DIY sangat Lemah, Sosiolog UGM Tawarkan Solusi Ini
-
Pakar hukum UGM Usul Bawaslu Diberi Kewenangan seperti KPK
-
Ini Perbedaan Alergi Susu dan Intoleransi Laktosa pada Anak