SuaraJogja.id - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena menyampaikan komentarnya terkait kebijakan sanksi bagi penolak vaksinasi COVID-19. Seharusnya pemerintah tidak perlu memberikan sanksi berupa denda ataupun pencabutan bantuan sosial (bansos) pada masyarakat.
Alih-alih sanksi, seharusnya pemerintah lebih fokus dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Dengan demikian muncul kesadaran untuk menjaga diri sendiri dan orang lain melalui vaksinasi tersebut.
“Komisi IV dalam rapat bersama menkes mendorong pemerintah tidak mengedepankan pemberian sanksi. Tapi mengutamakan persuasi dan edukasi,” ungkap Emanuel di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Senin (15/02/2021).
Menurutnya setelah metode edukasi dan persuasi tidak berjalan dengan baik maka pemerintah bisa saja memberikan sanksi. Karenanya pemerintah tidak perlu buru-buru memberikan sanksi.
Baca Juga: Empat Hari Operasi Prokes Perbatasan DIY, 207 Kendaraan Dipaksa Putar Balik
“Sanksi bisa menyusul ya nanti,” ujarnya.
Emanuel menambahkan, di tingkat daerah Pemda perlu memastikan pemberian vaksinasi kepada masyarakat. Tidak hanya bagi tenaga kesehatan (nakes) tapi juga masyarakat. Hal itu dilakukan agar penanganan pandemi di daerah bisa berjalan lancar.
Selain vaksinasi, pemerintah harus memastikan insentif bagi nakes dan rumah sakit melalui pembayaran BPJS. Apalagi BPJS Kesehatan saat ini mengalami surplus Rp 18,7 Triliun.
“Masih ada nakes yang belum dibayar, ini yang harus ditangani melalui optimalisasi BPJS,” paparnya.
Sementara Asek Bidang Perekonomian Setda DIY, Tri Saktiana mengungkapkan sampai saat ini Pemda belum memberikan sanksi bagi masyarakat yang menolak vaksin COVID-19. Hal ini sejalan dengan kebijakan Gubernur yang tidak mengedepankan sanksi denda selama dalam penanganan pandemi.
Baca Juga: Ratusan Kendaraan Lewati Perbatasan DIY, 81 Kendaraan Terpaksa Putar Balik
“Kalau sanksi sosial dilakukan tapi kalau sanki denda tidak. Kita persuasiflah, karena jangan-jangan takut disuntik,” ungkapnya
Berita Terkait
-
Puncak Arus Balik, 31 Ribu Orang Diberangkatkan dari Daop 6 Yogyakarta
-
Formappi Harap DPR Tak Ulang Kesalahan RUU TNI Saat Bahas RUU Polri
-
Tekan Angka Kecelakaan Saat Arus Balik, DPR Minta Rekayasa Lalu Lintas Harus Dioptimalisasi
-
Daop 6 Yogyakarta Prediksi Puncak Arus Balik Mudik Lebaran Gunakan Kereta pada Minggu H+6
-
Harga Tiket Masuk Candi Borobudur 2025, Lengkap dengan Cara Belinya Lewat Online!
Terpopuler
- Dedi Mulyadi Syok, Bapak 11 Anak dengan Hidup Pas-pasan Tolak KB: Kan Nggak Mesti Begitu
- Baru Sekali Bela Timnas Indonesia, Dean James Dibidik Jawara Liga Champions
- JakOne Mobile Bank DKI Diserang Hacker? Ini Kata Stafsus Gubernur Jakarta
- Terungkap, Ini Alasan Ruben Onsu Rayakan Idul Fitri dengan "Keluarga" yang Tak Dikenal
- Review Pabrik Gula: Upgrade KKN di Desa Penari yang Melebihi Ekspektasi
Pilihan
-
Jadwal Timnas Indonesia U-17 vs Yaman, Link Live Streaming dan Prediksi Susunan Pemain
-
Minuman Berkemasan Plastik Berukuran Kurang dari 1 Liter Dilarang Diproduksi di Bali
-
Nova Arianto: Ada 'Resep Rahasia' STY Saat Timnas Indonesia U-17 Hajar Korea Selatan
-
Duh! Nova Arianto Punya Ketakutan Sebelum Susun Taktik Timnas Indonesia U-17 Hadapi Yaman
-
Bukan Inter Milan, Dua Klub Italia Ini Terdepan Dapatkan Jay Idzes
Terkini
-
Prabowo Didesak Rangkul Pengusaha, Tarif Trump 32 Persen Bisa Picu PHK Massal di Indonesia?
-
Viral, Mobil Digembosi di Jogja Dishub Bertindak Tegas, Ini Alasannya
-
Tanggapi Langkah Tarif Trump, Wali Kota Jogja: Kuatkan Produk Lokal!
-
Masa WFA ASN Diperpanjang, Pemkot Jogja Pastikan Tak Ganggu Pelayanan Masyarakat
-
Kurangi Kendaraan Pribadi Saat Arus Balik, Menhub Lepas 22 Bus Pemudik di Giwangan