SuaraJogja.id - Jogja Corruption Watch (JCW) mengkritik pertemuan Wakil Ketua KPK Alexander Mawarta dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X. Pasalnya, pertemuan itu dilakukan sehari pascapenggeledahan kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraha (Disdikpora) DIY dan Badan Pemuda dan Olahraga (BPO) DIY.
Aktivis JCW Baharudin Kamba menilai bahwa pertemuan Wakil Ketua KPK dengan Gubernur DIY itu justru malah kontraproduktif dengan tindak pemberantasan korupsi yang sedang dilakukan. Pihaknya khawatir pertemuan itu dapat memperlambat upaya penuntasan kasus dugaan korupsi terkait proyek Stadion Mandala Krida Yogyakarta.
"Saya kira ini kontras dengan langkah KPK. Ini sudah dua kali pertemuan yang dilakukan [KPK] dengan Sultan. Ada apa ini?" kata Kamba kepada awak media, Kamis (18/2/2021).
Kamba menyebutkan, penggeledahan yang dilakukan KPK tersebut terkesan lamban. Pasalnya, penyampaian adanya tersangka kasus korupsi proyek senilai Rp35 miliar itu sudah dilakukan sejak bulan November 2020 lalu.
Kendati memang belum ada penetapan nama lengkap tersangka yang diduga terlibat dalam proyek itu, namun penggeledahan itu baru dilakukan kemarin atau tepatnya pada Rabu (17/2/2021).
"Ini menjadi tanda tanya besar karena baru kali ini [KPK] melakukan penggeledahan di dua kantor tersebut," sebutnya.
Menurut Kamba, proses penyidikan yang lamban ini justru dapat menimbulkan persoalan baru. Terlebih dengan penggeledahan yang dilakukan saat ini dapat dimungkinkan barang bukti berupa dokumen-dokumen terkait bisa hilang atau malah sengaja dihilangkan.
Ditambah lagi dengan pertemuan antara Gubernur DIY dan Wakil Ketua KPK itu yang notabene dalam rangka pencegahan korupsi. Namun justru tim penyidikan KPK sedang melakukan penggeledahan atau penindakan.
"Hal ini sangat kontras sekali. Karena di satu sisi KPK melakukan penindakan dengan melakukan penggeledahan namun Alexander Mawarta [Wakil Ketua KPK] malah membahas upaya pencegahan korupsi di wilayah DIY," tandasnya.
Baca Juga: JCW Sebut Penanganan Kasus Korupsi di DIY Belum Maksimal, Ini Buktinya
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan kasus korupsi pembanguann Stadion Mandala Krida Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2016-2017 di Pemda DIY. Hal ini menyusul penggeledahan kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraha (Disdikpora) DIY dan Badan Pemuda dan Olahraga (BPO) DIY pada Rabu (17/02/2021) lalu.
Berita Terkait
-
JCW Sebut Penanganan Kasus Korupsi di DIY Belum Maksimal, Ini Buktinya
-
Korupsi Stadion DIY, KPK Periksa Eks Kepala BTKP Edy dan Dirut Arshigraphi
-
Marak Politik Uang Jelang Pilkada, JCW Beri Bawaslu Bantul Kerupuk Melempem
-
Gelar Aksi Jalan Mundur, JCW Minta Bawaslu Gunungkidul Awasi Hal Ini
-
Muncul Dugaan Kasus Politik Uang Lewat Bansos, Ini Respon Bawaslu Sleman
Terpopuler
- 6 Ramalan Shio Paling Beruntung di Akhir Pekan 4-5 Oktober 2025
- DANA Kaget Jumat Berkah: Klaim Saldo Gratis Langsung Cair Rp 255 Ribu
- Fakta-Fakta Korupsi Bupati HSS Kalsel, Diduga Minta Dana Proyek Puluhan Miliar
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- 18 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 3 Oktober: Klaim Ballon d'Or 112 dan Gems
Pilihan
-
Formasi Bocor! Begini Susunan Pemain Arab Saudi Lawan Timnas Indonesia
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
-
Bursa Saham 'Pestapora" di Awal Oktober: IHSG Naik, Transaksi Pecahkan Rekor
Terkini
-
Kondisi Lapangan Palu Bikin Pemain PSS Sleman 'Sesak Napas'? Ini Kata Pelatih
-
Jangan Sampai Ketinggalan, Ini Cara Jitu Klaim DANA Kaget & Ciri-Ciri Tautan Palsu
-
Ansyari Lubis Ungkap Resep Kemenangan PSS: Disiplin Bertahan dan Serangan Balik Jadi Momok Lawan
-
PSS Sleman Menggila, Modal Penting Raih Mimpi Promosi ke Super League
-
DIY Darurat PHK, Apindo: Subsidi Upah Harus Lebih Besar dan Panjang