SuaraJogja.id - Sebanyak 600 warga Bantul yang merupakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di tahun 2021 harus bersabar untuk mendapatkan bantuan graduasi dari program yang mereka ikuti.
Hal itu menyusul dengan kepastian Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) yang telah mencoret daftar anggaran yakni graduasi PKH dari refocusing APBD 2021.
Kepala Dinsos P3A Didik Warsito menjelaskan bahwa pengurangan atau rasionalisasi anggaran tersebut sudah ditetapkan. Bantuan program tersebut bisa ditunda. Selanjutnya, Dinsos akan mengusulkan anggaran untuk program tersebut pada perubahan APBD 2021.
"Total anggaran untuk graduasi itu sebanyak Rp1,8 miliar, tapi dari hasil komunikasi akhir dengan Pak Trisna Manurung (Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah), rencana kami hanya akan kena Rp1,2 miliar," kata Didik, dihubungi wartawan Selasa (16/3/2021).
Baca Juga: Anggaran Penerangan Jalan Terancam Hilang, 400 Titik di Bantul Bakal Gelap
Didik mengungkapkan, hingga kini pihaknya masih menunggu perkembangan terkait dengan realisasi pengurangan tersebut. Sebab, sampai saat ini rasionalisasi anggaran untuk lima OPD masih dibahas.
"Anggaran itu sudah dikurangi sebesar itu, namun kami masih menunggu perkembangan lanjutannya," kata dia.
Terpisah, Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Dinsos P3A Bantul Anwar Nur Fahrudin menerangkan bahwa KPM akan mendapat bantuan graduasi setelah dinyatakan mapan oleh pendamping PKH di masing-masing kelurahan dan kapanewon.
Warga yang terdaftar sebagai KPM selalu dipantau dan didorong untuk mandiri yang diharapkan dapat menekan angka kemiskinan di Bantul.
"Syaratnya harus masih sebagai KPM PKH, sudah punya rintisan usaha, bersedia untuk mundur dari PKH dengan menandatangani surat pernyataan," kata Anwar.
Baca Juga: Terancam Kena Refocusing Anggaran, Dishub Bantul Hentikan 3 Program Ini
Ia menjelaskan, masing-masing KPM yang dinyatakan mapan akan mendapat bantuan graduasi sebesar Rp3 juta. Anwar berharap, dari bantuan yang diberikan itu, dapat menambah modal dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi para penerima PKH kedepannya. Kendati demikian, bantuan tersebut harus tertunda.
Berita Terkait
-
Bansos Lebaran Cair! DPR Ungkap Jadwal dan Cara Cek Penerima PKH dan BPNT
-
Penyaluran Bansos Sembako dan PKH Triwulan I 2025 di Mataram Tembus 53.275 KPM
-
Triwulan I 2025 PosIND Salurkan Bantuan Tunai ke 32.743 KPM di Seluruh Wilayah Bogor
-
Layanan Door to Door Percepat PosIND Salurkan Bansos PKH dan Sembako
-
Penerima Bansos BLT PKH Sembako Bandar Lampung Bersyukur, Distribusi Capai 53 Persen
Terpopuler
- Jadwal Pemutihan Pajak Kendaraan 2025 Jawa Timur, Ada Diskon hingga Bebas Denda!
- Pemain Keturunan Maluku: Berharap Secepat Mungkin Bela Timnas Indonesia
- Marah ke Direksi Bank DKI, Pramono Minta Direktur IT Dipecat hingga Lapor ke Bareskrim
- 10 Transformasi Lisa Mariana, Kini Jadi Korban Body Shaming Usai Muncul ke Publik
- Jawaban Menohok Anak Bungsu Ruben Onsu Kala Sarwendah Diserang di Siaran Langsung
Pilihan
-
6 Rekomendasi HP Murah dengan Kamera Beresolusi Tinggi, Terbaik April 2025
-
Harga Emas Terbang Tinggi Hingga Pecah Rekor, Jadi Rp1.889.000
-
Dari Lapangan ke Dapur: Welber Jardim Jatuh Cinta pada Masakan Nusantara
-
Dari Sukoharjo ke Amerika: Harapan Ekspor Rotan Dihantui Kebijakan Kontroversial Donald Trump
-
Sekantong Uang dari Indonesia, Pemain Keturunan: Hati Saya Bilang Iya, tapi...
Terkini
-
Kantongi Lampu Hijau dari Pusat, Pemkab Sleman Tancap Gas Isi Kursi Kosong OPD
-
Polisi Ciduk Arena Judi Terselubung di Sleman, Sabung Ayam Hingga Dadu Ditemukan
-
Warga Jogja Bingung Buang Sampah, Kebijakan Pemkot Tutup TPS Bikin Resah
-
Petani Majalengka Gigit Jari? Ahli Pertanian Sebut Jurus Burung Hantu Prabowo Tak Efektif, Ini Solusi Jitu Basmi Tikus
-
Peringatan Dini BMKG Terbukti, Sleman Porak Poranda Diterjang Angin Kencang