Ribut-ribut Soal Pemerintah Impor Beras, DPRD Bantul: Petani Akan Merugi

SuaraJogja.id - Keputusan pemerintah pusat untuk mengimpor beras pada masa panen antara Maret-April mendapat sorotan DPRD Bantul.

Ketua DPRD Bantul, Hanung Raharjo menerangkan jika Kabupaten Bantul tak perlu mengimpor beras. Pasalnya kebutuhan beras di tengah masyarakat masih cukup saat panen raya dilakukan di Bumi Projotamansari.

"Saya rasa tidak perlu impor beras di masa sekarang. Justru yang harus diperhatikan adalah agar produktivitas padi tetap terjaga, dan jangan sampai ada petani yang gagal panen. Apalagi beras di Bantul sudah terjamin kualitasnya," kata Hanung dihubungi wartawan, Kamis (25/3/2021).

Ia melanjutkan, adanya impor beras bisa jadi harga beras menjadi murah, terutama di kalangan petani. Maka hal itu bakal menyulitkan petani dalam mempersiapkan panen berikutnya.

Baca Juga: Berlagak Jadi Kasat Reskrim Polres Bantul, Pelaku Terobsesi Jadi Polisi

"Apalagi jika harga pupuk mahal. Tentu dengan impor beras akan sangat merugikan petani," ujarnya. 

Hal senada juga diungkapkan, Kabid Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Bantul, Imawan Ekohandrianto.

Ia menjelaskan, sejauh ini produktivitas padi di Kabupaten Bantul sangat baik. Tahun 2020 tercatat jumlah padi yang dihasilkan mencapai 198.000 ton.

"Hasil itu jika dikonversikan beras ada sekitar 98.000 ton. Sementara konsumsi beras per tahun sekitar 70.000 ton per tahun. Jadi masih surplus," kata Imawan.

Ia melanjutkan, hasil panen padi dalam setahun untuk 2021 kedepannya, sudah cukup memenuhi kebutuhan beras di Kabupaten Bantul.

Baca Juga: Ngaku-Ngaku Kasat Reskrim Polres Bantul, Pria Sewon Perdaya 4 Perempuan

Selain surplus dari segi kuantitas, kualitas beras produksi Bantul juga diklaim cukup baik. Hal itu menyusul sebagian beras produksi Bantul bersertifikat.