SuaraJogja.id - Yayasan Wahana Gerakan Lestari Indonesia (Wagleri) menuntut dan menyarankan DPRD Sleman meninjau kembali upaya anggaran pembiayaan program pembasmian burung pipit. Hal tersebut bertujuan agar pengambil kebijakan tidak salah langkah dalam mengambil keputusan dalam upaya perlindungan keanekaragaman hayati dan menjaga kesehatan ekosistem alam.
Ketua Pengurus Wagleri Hanif Kurniawan mengatakan bahwa kebijakan yang saat ini ada tentang pembasmian burung pipit itu tidak didahului oleh kajian secara ilmiah. Padahal di Yogyakarta terdapat puluhan kampus serta pihak yang berkompeten untuk bisa dilibatkan dalam memberikan solusi.
"Kajian ekologisnya seperti apa kan tidak ada. Apakah kita mau mengulang kebodohan kebijakan Mao Zedong di China kan gitu. Bagaimana kemudian pembasmian burung piput itu malah menjadi malapetaka di sana. Dan ini Jogja loh dengan beberapa puluh kampusnya, kenapa tidak kemudian mereka dilibatkan untuk kemudian kita jajaki dan memberikan solusi terbaik," kata Hanif saat dihubungi awak media, Kamis (25/3/2021).
Hanif menuturkan burung pipit ini sangat penting bagi ekosistem yang ada. Pasalnya burung pipit atau yang dikenal emprit ini bisa menjadi makanan bagi predator lain.
Selain itu, pembasmian burung pipit juga dinilai tidak tepat sebab diketahui bahwa burung bertubuh mungil tersebut tidak selalu memakan padi. Rumput hingga gulma yang biasanya menggangu petani pun dapat dijadikan sebagai makanan.
"Nah ini yang tidak pernah terkalkulasi dan diperhatikan. Makanya kita ketika ada kajian ilmiah tentang itu baik melalui kampus di Jogja atau melalui lembaga ilmu pengetahuan di Indonesia itu kan pasti ketemu jalannya," terangnya.
Hanif tidak ingin kondisi di Indonesia justru akan bernasib sama seperti China pasca pembasmian burung pipit. Sebab memang jika itu terjadi tidak hanya rantai makanan saja yang terganggu namun dari segi ekologinya pun ikut terganggu.
"Yang terjadi malaptaka di China itu ketika ekologinya terganggu saat pembasmian emprit kemudian hama lain dari insekta, dari gulma merebak. Artinya pertanian yang katanya mau berjalan justru terpuruk. Itu dari kajian historis," ucapnya.
Mengenai populasi burung pipit khususnya di Sleman sendiri, kata Hanif, berdasarkan pantauan di lapangan beberapa jenis emprit sudah jarang ditemukan. Walaupun untuk jenis pipit jawa masih lumayan banyak.
Baca Juga: Skuat PSS Sleman Sudah Jalani Vaksinasi COVID-19
"Ada juga emprit yang dilindungi seperti emprit gelatik itu masuk emprit yang sudah sangat jarang dan langka. Bahkan pemerintah sudah melindungi jenis itu," jelasnya.
Kajian ilmiah lebih lanjut mengenai jenis burung pipit yang dianggap sebagai hama atau pemakan padi tersebut. Menurutnya saat memakan padi pun, burung pipit belum bisa disamakan dengan kerakusan hama lain seperti tikus.
"Lha wong tikus yang rakus aja masih bisa kendalikan. Coba kita pakai rekayasa biologi dan tentu ekologinya masih bisa dimainkan. Apalahi [dampak] emprit yang belum terlalu parah," cetusnya.
Hanif terus mendorong pemerintah dan para pengambil kebijakan tidak serta-merta memutuskan aturan khususnya terkait dengan kelestarian ekosistem alam. Perlu konsultasi dengan berbagai macam pihak yang ada untuk menentukan titik terang kebijakan tersebut.
"Ya makanya kalau dananya, mereka serius untuk mengelola pertanian kita carikan solusinya secara ilmiah. Dananya silakan mau dibuat untuk riset atau apa nanti terserah itu. Tapi yang jelas target sasaran di awal kudu jelas. Landasan berpikir harus pas, tidak bisa ngawur. Kalau landasan berpikir penyerapan anggaran ya repot," tegasnya.
Saat ini pihaknya masih menunggu itikad baik dari para pengambil kebijakan terkait hal tersebut. Namun secara prinsip, ditegaskan Hanif, pihaknya siap untuk memberikan atau mencarikan solusi terbaik dengan persoalan itu.
Berita Terkait
Terpopuler
- Operasi Politik Presisi Prabowo: Preteli Siji-siji
- 9 Sunscreen untuk Mencerahkan Wajah dan Menghilangkan Flek Hitam
- Luky Alfirman Jadi Wamenkeu usai Dicopot Purbaya, Pengamat Soroti Arah Kebijakan Suahasil
- Margarito soal Gugatan Ijazah Gibran di MK: Saya Tak Mengerti Kenapa Disidangkan
- Sehari Dijabat Suyudi Ario Seto, Polri Langsung Rombak 19 Kapolda: Ini Daftar Lengkapnya!
Pilihan
-
Resmi, Syahganda Nainggolan Jadi Kepala Bakom RI Gantikan Muhammad Qodari
-
Hadir di Istana, Pratikno Buka Suara Soal Isu Jadi Ketua Wantimpres Era Prabowo
-
Disorot Gegara Gaya Hidup Mewah, Timothy Ivan Mundur dari Deputi II Bakom RI: Ingin Introspeksi Diri
-
KBRI di Singapura Tak Punya Dokumen Soal Jenjang Pendidikan Gibran di Orchid Park dan MDIS
-
Pemain Timnas Indonesia Dapat Ancaman Pembunuhan
Terkini
-
Luky Alfirman Jadi Wamenkeu, Pengamat: Bisa Jadi Akal-akalan Amankan Jalan Politik 2029
-
Kasus Bolosego Alkid Dinyatakan Bukan Pemerasan, Lalu Mengapa Ada Polisi Diproses Propam?
-
Isu Ijazah Gibran Disinyalir Tutupi Riuhnya Reshuffle Kabinet, Pengamat UngkapPermainan Politik
-
Mutasi 88 Perwira Belum Cukup! JPW Minta Kapolri Baru Sikat Habis Masalah Sampai ke Polsek
-
Pilur Serentak Bantul Digelar Besok, 15 TPS Dipetakan Rawan hingga Sangat Rawan