Pansus Covid-19 DPRD Kota Jogja: Pemkot Tak Serius Terapkan Aturan Pusat

SuaraJogja.id - Pansus Covid-19 DPRD Kota Yogyakarta menilai bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta tidak serius dalam mengimplementasikan kebijakan tentang larangan mudik dan pembatasan kerumunan.

Ketua Pansus Covid-19 DPRD Kota Yogyakarta Antonius Fokki Ardiyanto mengatakan, pihaknya sebelumnya telah menggelar rapat secara maraton jelang hari raya Idulfitri. Rapat itu mengundang berbagai pihak, mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kepala Kalurahan se-Kota Jogja, dan Satpol-PP.

"Rapat itu untuk membahas banyak hal di antaranya tentang tindak lanjut dari persiapan pemerintah Kota Yogyakarta dalam menyikapi keputusan pemerintah pusat tentang larangan mudik lebaran," kata Fokki dalam keterangannya, Kamis (13/5/2021).

Fokki menuturkan, sebagai bagian dari NKRI, maka narasi yang sudah diputuskan oleh pemerintah pusat tentang larangan mudik lebaran sudah seharusnya dan selayaknya sama sebangun di dataran pemerintah daerah.

Menurutnya, aturan larangan mudik yang sudah diputuskan itu tentu saja melalui kajian dari berbagai perspektif terutama dari sisi kesehatan. Namun ternyata, dalam beberapa kali rapat secara maraton dengan berbagai pemangku kepentingan itu ditarik hypotesis bahwa Pemkot Yogyakarta tidak serius mengenai hal tersebut.

"Maka berkaitan dengan larangan mudik dapat ditarik hypotesis bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta tidak serius dalam mengimplementasikan apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat tentang larangan mudik dan pembatasan kerumunan," tuturnya.

Penarikan hipotesis itu sendiri diambil bukan tanpa dasar. Disampaikan Fokki, terdapat sejumlah data dan fakta terkait kondisi yang ada di Kota Yogyakarta selama aturan tersebut dibuat.

Lebih lanjut, kata Fokki, pertama terkait dengan kerumunan di pasar sore Ramadan yang dibiarkan. Kalaupun ada tindakan itu dinilai hanya sebatas formalitas saja.

Lalu kedua, tidak ada sosialisasi SOP yang jelas di tingkat kelurahan selama ini, sehingga kepala kelurahan sebagai ketua satgas Covid-19 di wilayah kesulitan menerjemahkan tentang kebijakan larangan mudik.

Baca Juga: Meski Ada Larangan, Takbir Keliling Masih Banyak Ditemukan di Gunungkidul

"Ketiga, tidak ada daya dukung personil dan anggaran di tingkat satgas kemantren dan kelurahan dalam melaksanakan tupoksi sebagai posko satgas Covid-19 di wilayah," tegasnya.

Selanjutnya yang keempat, mengenai tupoksi Satpol-PP sebagai pengaman dan penegakkan prokes. Termasuk dengan membantu melakukan penyekatan itu tidak didukung oleh anggaran yang memadai.

Fokki menyebut berdasarkan dari indikator-indikator tersebut maka dipastikan bahwa dana BTT dari APBD 2021 sebesar 33 Miliar tidak digunakan sebagaimana mestinya.

Padahal sudah seharusnya dana tersebut dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat berkaitan dengan narasi yang sudah diputuskan yaitu larangan mudik dan pembatasan kerumunan.

"Oleh karena itu saran yang kami sampaikan, selaku ketua pansus Covid-19 DPRD Kota Yogyakarta adalah Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal ini Ketua Harian Satgas Covid-19 yang juga Wawali Heroe Purwadi harus mempunyai skenario-skenario bila pasca lebaran terjadi booming penderita Covid-19," ujarnya.

Beberapa skenario tersebut di antaranya, kata Fokki, semisal terkait tentang skenario permakanan bagi warga yang menjalani isolasi mandiri. Dengan di sisi lain juga memantau terus kesiapan shelter yang ada bila shelter yang berada di Tegalrejo penuh.