SuaraJogja.id - Pemda DIY mengucurkan anggaran penanganan Covid-19 pada 2021 ini sebesar Rp149,55 miliar. Tingginya anggaran yang diambilkan dari pos Belanja Tak Terduga (BTT) di APBD tersebut harus dibarengi dengan pengawasan yang tepat, termasuk dalam program bantuan sosial (bansos) untuk 121 ribu warga terdampak perpanjangan PPKM Level 4 hingga 2 Agustus 2021 ini.
"Bansos dari APBD yang cukup besar harus diberikan tepat sasaran dengan data yang kuat," ujar anggota Komisi B DPRD DIY, Nurcholis Suharman, di Kantor DPRD DIY, Senin (26/07/2021).
Pemda, menurut politikus Partai Golkar DIY tersebut, telah memiliki skema distribusi bansos. Seharusnya skema tersebut membuat penyaluran bansos bisa dilakukan tepat waktu agar masyarakat dapat terbantu dalam menghadapi pandemi ini. Jangan sampai data penerima bansos dobel atau justru sebaliknya warga yang seharusnya berhak menerima bansos justru tidak mendapatkan bantuan.
Penyaluran bansos pun harus komprehensif agar benar-benar dimanfaatkan sesuai kebutuhan di masa pandemi. Perlu ada edukasi kepada masyarakat agar tidak salah menggunakan bantuan tersebut.
Baca Juga: Kondisi Tak Biasa, Hotline TRC BPBD DIY Terima Banyak Telepon Emergensi Sore hingga Malam
"Harus ada pengawasan yang baik sehingga tidak ada pihak yang sengaja mengambil keuntungan di tengah penderitaan masyarakat, pengawasan ini sebaiknya dilakukan di semua tingkatan," tandasnya.
Sementara Sekda DIY, Baskara Aji mengungkapkan selain bansos dari Pemda untuk warga terdampak PPKM level 4, para pekerja di perusahaan juga mendapatkan bantuan sebesar Rp1 juta. Namun ada sejumlah persyaratan untuk mendapatkan bantuan dari Kementerian Tenaga Kerja tersebut.
"Misalnya saja gaji tidak lebih dari Rp3,5 juta. Ini akan segera kita realisasikan," jelasnya.
Sedangkan bantuan untuk Pedagang Kaki Lima (PKL) dari APBD, lanjut Aji akan diberikan melalui koperasi di masing-masing paguyuban atau asosiasi. Bantuan tersebut diberikan sebagai modal usaha yang diatur koperasi.
"Bantuan dari APBD untuk pkl ini akan kita luncurkan minggu ini," imbuhnya.
Baca Juga: Anggaran Rp6,3 Miliar Lebih, Pemda DIY Diminta Pastikan Bayar Insentif Nakes
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Berita Terkait
-
Absen Empat Tahun, Sri Sultan HB X Kembali Gelar Open House Idul Fitri
-
Bayar Dana Lelang Reklame Era Ahok Rp 6,7 Miliar Ke Swasta, Heru Budi Manfaatkan Dana BTT
-
Jokowi ke Kepala Daerah: Jangan Ragu Gunakan Belanja Tak Terduga Untuk Cegah Inflasi
-
5 Fakta Seputar Sri Sultan HB X Nonaktifkan Kepsek dan Tiga Guru SMAN 1 Banguntapan
Terpopuler
- Advokat Hotma Sitompul Meninggal Dunia di RSCM
- Jay Idzes Ditunjuk Jadi Kapten ASEAN All Star vs Manchester United!
- Kejutan! Justin Hubner Masuk Daftar Susunan Pemain dan Starter Lawan Manchester United
- Sosok Pria di Ranjang Kamar Lisa Mariana Saat Hamil 2021 Disorot: Ayah Kandung Anak?
- Hotma Sitompul Wafat, Pengakuan Bams eks Samsons soal Skandal Ayah Sambung dan Mantan Istri Disorot
Pilihan
-
LAGA SERU! Link Live Streaming Manchester United vs Lyon dan Prediksi Susunan Pemain
-
BREAKING NEWS! Indonesia Tuan Rumah Piala AFF U-23 2025
-
Aksi Kamisan di Semarang: Tuntut Peristiwa Kekerasan terhadap Jurnalis, Pecat Oknum Aparat!
-
Belum Lama Direvitalisasi, Alun-alun Selatan Keraton Solo Dipakai Buat Pasar Malam
-
IHSG Susah Gerak, Warga RI Tahan Belanja, Analis: Saya Khawatir!
Terkini
-
Pertegas Gerakan Merdeka Sampah, Pemkot Jogja Bakal Siapkan Satu Gerobak Tiap RW
-
Lagi-lagi Lurah di Sleman Tersandung Kasus Mafia Tanah, Sri Sultan HB X Sebut Tak Pernah Beri Izin
-
Rendang Hajatan Jadi Petaka di Klaten, Ahli Pangan UGM Bongkar Masalah Utama di Dapur Selamatan
-
Dari Perjalanan Dinas ke Upah Harian: Yogyakarta Ubah Prioritas Anggaran untuk Berdayakan Warga Miskin
-
PNS Sleman Disekap, Foto Terikat Dikirim ke Anak: Pelaku Minta Tebusan Puluhan Juta