SuaraJogja.id - Pemda DIY akhirnya menetapkan Upah Minimum Propinsi (UMP) 2022. Keputusan didasarkan pada sejumlah indikator yang ditetapkan Pemda mulai dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan hingga Surat Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor B-M/383/HI.01.00/XI/2021 tentang Penyampaian Data Perekonomian dan Ketenagakerjaan dalam Penetapan Upah Minimum Tahun 2022.
Kenaikan UMP DIY pada 2022 ditetapkan sebesar Rp75.915,53 dari 2021. Dengan demikian UMP DIY pada tahun depan menjadi sebesar Rp1.840.915,57.
Dalam aturan baru ini, Kota Yogyakarta memiliki UMP tertinggi sebesar Rp2.153.970, naik Rp84.440 atau 4,08 persen dari 2021. Disusul Sleman sebesar Rp2.001.000, naik Rp97.500 atau 5,12 persen.
Bantul sebesar Rp1.916.848, naik Rp74.388 atau naik 4,04 persen, Kulon Progo Rp1.904.275, naik Rp99.275 atau naik 5,50 persen. Sedangkan Gunungkidul memiliki UMP terendah sebesar Rp1.900.000, naik Rp130.000 atau naik 7,34 persen.
Baca Juga: Gerhana Bulan Sebagian di DIY, BMKG Imbau Masyarakat Pesisir Soal Kenaikan Muka Air Laut
Gubernur DIY, Sri Sultan HB X di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Jumat (19/11/2021) mengungkapkan Pemda sudah menetapkan UMP berdasarkan hasil rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi yang terdiri atas unsur serikat pekerja, pengusaha, pemerintah, Badan Pusat Statistik dan akademisi. Karenanya semua pihak diminta mentaati kebijakan tersebut.
"Jadi kembali lagi ini didasari pada aspek penghitungan inflasi ya. Pertumbuhan ekonomi daerah inflasi rata-rata konsumsi per kapita, banyaknya anggota rumah tangga, dan banyaknya anggota rumah tangga yang bekerja," ungkapnya.
Dengan adanya keputusan tersebut, Sultan meminta pengusaha untuk membayar upah pekerja sesuai aturan yang berlaku. Bila tidak dilakukan, maka siap-siap saja mereka akan mendapatkan sanksi, baik berupa teguran maupun pidana.
Menurut Sultan, Pemda sengaja memasukkan klausul tersebut dengan maksud agar pengusaha memahami konsekuensi yang ditetapkan. Pemda menetapkan
"Di bawah ada klausul tidak boleh ditangguhkan. Jadi seperti kemarin [pengusaha] menangguhkan sudah tidak boleh lagi. Tidak boleh menangguhkan dan tidak boleh membayar di bawah UMK," paparnya.
Baca Juga: Info Vaksin Surabaya 19 November 2021 di Puskesmas dan Depan MR DIY
Sementara Kepala Disnakertrans DIY, Aria Nugrahadi mengungkapkan, Pemda memang akan sanksi bagi pengusaha yang tidak taat pada aturan UMK di masing-masing kabupaten/kota.
Berita Terkait
-
Pengusaha Makanan dan Minuman RI Was-was Tarif Impor Trump
-
Profil Marina Budiman, Pengusaha Terkaya, Bisnis dan Sumber Kekayaannya
-
Cerita Prilly Latuconsina Kiat Jadi Pengusaha, Perlu Mental Kuat dan Sekolah Bisnis?
-
Timnas Indonesia Terancam Sanksi FIFA Usai Insiden di Laga Kontra Bahrain, Apa Penyebabnya?
-
PSSI Disanksi AFC Sehari Pasca Timnas Indonesia Hajar Bahrain, Kenapa?
Terpopuler
- Dedi Mulyadi Syok, Bapak 11 Anak dengan Hidup Pas-pasan Tolak KB: Kan Nggak Mesti Begitu
- Baru Sekali Bela Timnas Indonesia, Dean James Dibidik Jawara Liga Champions
- JakOne Mobile Bank DKI Diserang Hacker? Ini Kata Stafsus Gubernur Jakarta
- Terungkap, Ini Alasan Ruben Onsu Rayakan Idul Fitri dengan "Keluarga" yang Tak Dikenal
- Review Pabrik Gula: Upgrade KKN di Desa Penari yang Melebihi Ekspektasi
Pilihan
-
Libur Lebaran Usai, Harga Emas Antam Merosot Rp23.000 Jadi Rp1.758.000/Gram
-
Jadwal Timnas Indonesia U-17 vs Yaman, Link Live Streaming dan Prediksi Susunan Pemain
-
Minuman Berkemasan Plastik Berukuran Kurang dari 1 Liter Dilarang Diproduksi di Bali
-
Nova Arianto: Ada 'Resep Rahasia' STY Saat Timnas Indonesia U-17 Hajar Korea Selatan
-
Duh! Nova Arianto Punya Ketakutan Sebelum Susun Taktik Timnas Indonesia U-17 Hadapi Yaman
Terkini
-
Jadi Binaan BRI, UMKM Unici Songket Silungkang Mampu Tingkatkan Skala Bisnis
-
Arus Balik Lebaran 2025: BRI Hadirkan Posko BUMN di Tol dan Bandara untuk Kenyamanan Pemudik
-
Prabowo Didesak Rangkul Pengusaha, Tarif Trump 32 Persen Bisa Picu PHK Massal di Indonesia?
-
Viral, Mobil Digembosi di Jogja Dishub Bertindak Tegas, Ini Alasannya
-
Tanggapi Langkah Tarif Trump, Wali Kota Jogja: Kuatkan Produk Lokal!