SuaraJogja.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat ada 107 pinjaman online (pinjol) yang dinyatakan legal ataupun masih dalam proses pendaftaran. Dari angka tersebut, jumlah masyarakat yang mengakses untuk mendapat pinjaman uang sekitar 71,8 juta.
"Karena itu, masyarakat bisa memanfaatkan keberadaan pinjol legal untuk memperoleh pinjaman modal usaha. Sehingga para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) bisa eksis dan berkembang," ungkap Direktur Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Fintech OJK, Tris Yulianta pada Rabu (22/12/2021).
Dijelaskannya, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, akumulasi pembiayaan yang dikeluarkan oleh pinjol legal tembus hingga Rp272,43 triliun. Melihat tingginya uang yang disalurkan kepada peminjam, OJK berupaya untuk menyempurnakan proteksi terhadap masyarakat maupun investor.
"Penyempurnaan peraturan tersebut sedang digodok dan ditindaklanjuti tahun depan," ujar dia.
Menurut Tris, sejauh ini masyarakat belum mendapat sosialisasi yang komprehensif tentang pinjaman yang bersifat produktif. Pasalnya, masyarakat lebih sering menggunakan uang untuk hal-hal yang konsumtif.
"Masyarakat belum begitu tahu mengenai pinjaman-pinjaman yang sifatnya untuk keperluan produktif. Untuk itu kami bersama pinjol legal akan melakukan sosialisasi," katanya.
Sementara itu, Dosen Pakar Hukum Bisnis UMY Muhammad Annas menyampaikan bahwa terdapat berbagai macam jenis pinjol dengan type peer to peer lending di Indonesia sejumlah 148 perusahaan.
”Pinjol tipe peer to landing tersebut diantaranya 107 perusahaan yang teregistrasi oleh OJK sebagai financial support authority dan 41 diantaranya teregistrasi sebagai izin berbisnis," katanya.
Namun, dengan banyaknya perusahaan fintek ini menimbulkan problematika baru yaitu pinjol illegal dan non illegal. Secara umum, pinjol non illegal tidak di bawah naungan OJK dan tidak ada akad yang jelas mengenai bunga.
Baca Juga: DPRD Kota Bogor Tetapkan Propemperda 2022, Salah Satunya tentang Pinjol dan Rentenir
"Dan kapan tempo pembayarannya juga tidak klir dan inilah yang menyebabkan banyaknya permasalahan pinjaman online yang marak terjadi," paparnya.
Profesor Siti Ismiyati Jenie, Guru Besar Bidang Hukum Perdata UMY menyatakan, dari sudut hukum perdata bahwa seharusnya pinjol memiliki perjanjian yang mengatur peminjam dan pelaku pinjaman (masyarakat umum) yang bersifat independen.
”Perjanjian dalam pinjol seharusnya tidak ada campur tangan antara OJK dan pihak pemerintah, melainkan disusun oleh para pelaku pinjol sehingga dapat dikatakan perjanjian dalam pinjol adalah perjanjian di bawah tangan,” ujar dia.
Dia mengatakan, penyelesaian masalah pada praktik pinjaman online diselesaikan berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh pihak pinjol. Perjanjian yang dibuat oleh pinjol secara hukum meliputi judul, penyebutan pihak-pihak dengan isi perjanjian pinjol adalah definisi, pasal kedua mengenai jumlah pembiayaan, pasal tiga waktu.
"Pasal keempat penarikan pembiayaan, pasal lima kesepakatan bunga, pasal enam pembayaran kembali dan ketujuh mitigasi resiko,” katanya.
Berita Terkait
-
OJK Berupaya Tekan Kemunculan Pinjol Ilegal: Perusahaannya Harus Beri Edukasi ke Nasabah
-
Makin Meresahkan, Satgas Waspada Investasi OJK Diminta Tindak Tegas Robot Trading
-
Marak Kontroversi Pinjol, Pakar: OJK Seharusnya Tak Terlibat dalam Perjanjian Fintek
-
OJK Targetkan Layanan Keuangan Terjangkau Seluruh Masyarakat Pada 2024
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Mobil Bekas Suzuki Dibawah Rp 100 Juta: Irit, Murah, Interior Berkelas
- 6 Rekomendasi HP Murah Rp 1 Jutaan RAM 8 GB Memori 256 GB, Pilihan Terbaik Juli 2025
- 5 Serum Viva untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun Keatas, Hempaskan Penuaan Dini
- Klub Presiden Prabowo Subianto Garudayaksa FC Mau Rekrut Thom Haye?
- 10 Rekomendasi Mobil Bekas Keluarga untuk 8 Penumpang: Murah, Nyaman, Irit
Pilihan
-
Blak-blakan! Jokowi Ungkap Tujuan Perubahan Lambang PSI dari Mawar ke Gajah
-
Catut RANS Entertainment, Penipuan Bisnis Kecantikan di Pekanbaru Rugikan Rp6,8 Miliar
-
Baru Dilantik Kurang dari Dua Bulan, Bos Pajak Sudah Pecat 7 Pegawai
-
Sah! Pemerintah Mulai Pungut Pajak dari Pedagang E-commerce
-
Sri Mulyani Mulai Sasar Makanan Ringan Bernatrium, Siap-siap Kena Cukai!
Terkini
-
Aksi Nekat di Sleman Berujung Apes, Pencuri Kepergok, Barang Curian Ditinggal
-
Anies Kritik Gaya Kepemimpinan Teknokrasi: Selamatkan Lingkungan Butuh Sentuhan Emosi
-
Hingga Akhir Kuartal II, Vanguard Jadi Pemegang Saham Asing Terbesar Milik BBRI
-
Terjadi Ketimpangan Fasilitas Desa dan Kota soal PET Scan, Nyawa Pasien Kanker di Ujung Tanduk
-
Polda DIY Grebek Peredaran Miras Ilegal: 1.672 Botol Diamankan, Apa Selanjutnya?