SuaraJogja.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk memberikan langkah terbaik bagi para pendorong gerobak Malioboro.
Sekadar diketahui, para pendorong gerobak selama ini bertugas memindahkan perkakas milik Pedagang Kaki Lima (PKL) dari tempat berjualan menuju gudang atau sebaliknya. Namun, setelah PKL tersebut resmi pindah ke teras Malioboro 1 dan 2, jasa para pendorong gerobak praktis tidak lagi dibutuhkan.
Asisten Umum Kota Jogja Kris Sarjono Sutejo mengatakan, jawatannya terus memberikan perhatian terhadap para pendorong gerobak Malioboro.
"Kami akan selalu menerima masukan dari teman-teman (para pendorong gerobak Malioboro), hasil dari masukan tersebut akan kami sampaikan dan komunikasikan dengan Pemprov DIY," kata dia, Jumat (11/2/2022).
Pemkot Jogja, menurut Kris, tidak bisa mengambil keputusan sepihak menyangkut hal ini. Sebab, kebijakan relokasi PKL Malioboro adalah kewenangan Pemprov DIY.
"Kami hanya membantu Pemprov DIY menyelesaikan masalah relokasi, tapi poinnya kami akan terus mengupayakan yang terbaik bagi para pendorong gerobak Malioboro," paparnya.
Sementara itu, ketua paguyuban pendorong gerobak Malioboro, Kuat Suparjono, berharap agar Pemkot Jogja dan Pemprov DIY dapat segera memberikan solusi, sehingga angggotanya tetap memiliki mata pencaharian.
"Kami berharap agar dapat segera dicarikan solusi yang terbaik, agar kami dapat terus bekerja dan bertahan hidup, karena ini adalah satu-satunya mata pencaharian kami," ujarnya.
Kata Kuat, banyak dari anggotanya yang mengandalkan pekerjaan mendorong gerobak PKL untuk menghidupi keluarga. Rata-rata mereka mendapatkan penghasilan sekitar Rp10 ribu hingga Rp 15 ribu per gerobak.
Baca Juga: Borobudur dan Prambanan Resmi Tempat Peribadatan Dunia, Yayak Yatmaka Bicara Desa Wadas
"Dalam sehari paling tidak bisa mendorong tujuh sampai 15 gerobak setiap pagi dan malam hari," katanya.
Namun demikian, dengan adanya relokasi PKL Malioboro ke Teras Malioboro di dua lokasi baru seperti eks Dinas Pariwisata DIY dan eks Bioskop Indra, mereka tak lagi bisa melakukan pekerjaan lamanya. Karena itu, mereka berharap pemerintah bisa memperhatikan nasib mereka.
"Kalau memungkinkan, apakah kami bisa mendapatkan lapak di dua lokasi baru tersebut. Apalagi kami enggak mungkin memaksa PKL untuk kembali mempekerjakan mereka di dua lokasi baru," terang dia.
Berita Terkait
-
Borobudur dan Prambanan Resmi Tempat Peribadatan Dunia, Yayak Yatmaka Bicara Desa Wadas
-
Jerit Penjual Mi Balap di Medan: Oknum Ormas Tolonglah Jangan Memeras Pedagang Kecil!
-
Gubernur DIY Sri Sultan HB X Sidak ke Malioboro, Toko di Pinggir Jalan Akan Dicat Seragam Warna Putih
-
Pedagang Bakso Keliling Naik Haji Setelah Bekerja Keras Menabung 15 Tahun
-
Murah Meriah! Kakek Ini Jual Wafel Seharga Rp2.000, Cita Rasa Nggak Kalah Premium
Terpopuler
- Kenapa Maudy Ayunda Disebut Tak Napak Tanah? Ini Kronologinya
- Menteri Keuangan Purbaya Diganti Hari Ini? Wakilnya Sudah ke Istana Pakai Jas
- Status Terbaru Anak Purbaya: Mafia Ancam Presiden Dibalik Pemecatan Bapak, Ada Foto Raja Juli
- Update Reshuffle Kabinet Hari Ini: Menlu Sugiono Dikabarkan Diganti
- Resmi! Menkeu Purbaya Dicopot, Diganti Suahasil Nazara
Pilihan
-
Dari Aceh hingga Nusa Tenggara, Membaca Peta Ancaman Megathrust Indonesia
-
Kabar Buruk dari Italia: Jay Idzes Cedera 30-35 Hari Absen Bela Timnas Indonesia
-
Purbaya Ogah Bicara Panjang Saat Sertijab Menkeu ke Suahasil: Terima Kasih Semua
-
Apa Salah Purbaya hingga Dipecat Lewat Panggilan Telepon?
-
Pejabat Kantor Pertanahan Terjaring OTT KPK di Jakarta dan Bogor
Terkini
-
Purbaya Dicopot Pas Lagi Rapat RAPBN, Akademisi UMY Soroti Etika dan Kepatutan Penguasa
-
Menjemput Rezeki dari Balik Layar Gadget hingga Ujung Canting, Kisah Difabel Bertahan Hidup di Jogja
-
PORTA by Ambarrukmo Hadirkan Pameran Eksperimental Photography "Somewhere Blue" by Nia Nanoka
-
Dari Olahraga untuk Negeri, BRI Raih Indonesia Sports Industry of the Year 2026
-
Dari Aceh hingga Nusa Tenggara, Membaca Peta Ancaman Megathrust Indonesia