BPJS Kesehatan untuk Layanan Publik, Pemerintah Punya Banyak PR yang Harus Diselesaikan

"Tapi kan anamnesis atau istilahnya saat berhadapan dengan dokter itu seolah-olah penderita perlu penanganan yang serius yang harus mondok di rumah sakit yang mahal dan seterusnya. Dan dokter juga tidak peduli merekomendasikan itu yang penting nanti rumah sakit itu mendapatkan klaim dari BPJS ya akhirnya biaya kesehatan di Indonesia sangat mahal terutama yang dijamin oleh asuransi," urainya.

Namun, kata Wahyudi sebagian dari persoalan itu sudah cukup diperbaiki oleh pemerintah. Misalnya saja saat ini anggota BPJS Kesehatan sudah tidak bisa langsung klaim seperti dulu.

"Kalau semua itu menyadari dan aji mumpung tadi bisa dikurangi itu, pemerintah juga memberlakukan sistem referal, sistem rujukan secara konsisten itu sebenarnya bisa dihemat atau setidaknya defisit dari BPJS itu tidak terlalu besar. Tapi selama ini kan PR itu sejak tahun 2014 tidak banyak dikerjakan dengan baik sehingga akhirnya nombok terus," urainya.

Berbagai PR dari pemerintah itu bahkan beberapa belum sempat tersentuh untuk diselesaikan. Sehingga terus menumpuk dan menimbulkan persoalan baru lagi.

Baca Juga: Cara Membuat BPJS Kesehatan Bayi Baru Lahir

Wahyudi tidak memungkiri bahwa mengerjakan PR itu memang memerlukan sumber daya manusia yang lebih baik. Di samping juga ketelatenan dan kerja sama dari semua pihak.

"Tampaknya pemerintah tidak cukup telaten terkait itu sehingga tadi mengambil jalan pintas. Lalu 'ya sudah wajibkan saja' untuk mengejar target 98 persen (kepersertaan BPJS Kesehatan) pada tahun 2024," tandasnya.

Untuk diketahui, mulai 1 Maret 2022, kartu BPJS Kesehatan akan menjadi lampiran wajib. Bagi setiap warga yang ingin mendapatkan layanan publik.

Mulai dari pengurusan Surat Izin Mengemudi/Surat Tanda Nomor Kendaraan (SIM/STNK), Surat Keterangan Catatan Kepolisian, jual beli rumah, hingga naik haji. Warga diharuskan melampirkan kartu BPJS Kesehatan.

Ketentuan itu sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Baca Juga: Urus Tanah hingga SIM Wajib Jadi Peserta BPJS Kesehatan, Pakar Kebijakan Publik UGM: Langkah Ambisius

Inpres yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 6 Januari 2022 itu ditujukan kepada sejumlah menteri, Jaksa Agung, Kapolri, pimpinan lembaga, gubernur hingga bupati/wali kota di Indonesia.