SuaraJogja.id - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memastikan pergantian Budi Argap Situngkir sebagai Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DIY tidak terkait temuan Komnas HAM soal kasus penyiksaan terhadap warga binaan di Lapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta atau Lapas Pakem.
"Enggak ada, enggak ada kaitannya dengan temuan Komnas HAM. Semua proses ini kami tidak mengaitkan dengan temuan kemarin," ujar Inspektur Jenderal Kemenkumham Razilu seusai acara serah terima jabatan dan lepas sambut Kakanwil Kemenkumham DIY di Aula Kanwil Kemenkumham DIY, seperti dikutip dari Antara, Jumat (11/3/2022).
Diketahui, Kepala Kanwil Kemenkumham DIY Budi Argap Situngkir dipindahtugaskan sebagai Kepala Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah.
Sedangkan Kepala Kanwil Kemenkumham DIY yang baru dijabat oleh Imam Jauhari yang sebelumnya merupakan Kakanwil Kemenkumham Bengkulu.
"Dipastikan bahwa Pak Budi dipindah bukan karena temuan Komnas HAM," kata Razilu menegaskan.
Ia mengatakan rotasi jabatan merupakan hal yang wajar dalam organisasi termasuk di tubuh Kemenkumham sebagai upaya penyegaran.
"Karena tidak boleh seseorang lama dalam satu tempat. Dia harus pindah untuk penyegaran buat dia dan untuk mengangkat daya kreativitas dan logika dia. Kalau dipindah dia akan hidup," ucap Razilu.
Dalam acara lepas sambut itu, Budi Argap Situngkir menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh jajaran apabila dalam menjabat telah melakukan kesalahan.
Budi mengklaim jajaran Kanwil Kemenkumham DIY telah mampu berprestasi dengan sangat luar biasa.
Baca Juga: Temukan Pelanggaran HAM di Kasus Lapas Pakem, Komnas HAM Berikan Sejumlah Rekomendasi
"Yogyakarta sangat luar biasa. Banyak prestasi yang telah kita torehkan di sini. Tentu saya akan mencontoh untuk diterapkan di tempat baru," ujar Budi.
Sebagai pejabat baru, Imam Jauhari menuturkan tugasnya ke depan tinggal melanjutkan program yang telah dijalankan kakanwil sebelumnya.
"Sudah banyak hal positif yang telah berhasil selama kepemimpinan sebelumnya, tentunya itu merupakan keberhasilan bersama yang didukung oleh seluruh pegawai," ujarnya.
Meski demikian, Imam meminta waktu untuk melihat data secara utuh seberapa jauh target kinerja yang telah terlaksana di lingkungan Kanwil Kemenkumham DIY.
"Saya kasih waktu dulu karena saya masih baru kan di sini, tetapi yang jelas program yang telah dikerjakan kakanwil lama akan saya teruskan," ujar dia.
Imam memastikan bahwa peningkatan pembinaan, pemenuhan, dan pemajuan HAM bagi seluruh warga binaan di lapas DIY bakal menjadi sasaran utama.
Berita Terkait
-
Evaluasi Kasus Penyiksaan di Lapas Pakem, Irjen Kemenkumham: Mungkin Petugas Lapasnya Harus Malaikat Ya
-
Tak Cukup Minta Maaf Saja, JPW Minta Kasus Dugaan Penyiksaan di Lapas Pakem Diusut Tuntas
-
Tanggapi Temuan Pelanggaran HAM di Lapas Pakem, Kanwil Kemenkumham DIY Minta Maaf
-
Temukan Pelanggaran HAM di Kasus Lapas Pakem, Komnas HAM Berikan Sejumlah Rekomendasi
-
Komnas HAM Beberkan 13 Temuan Fakta dalam Dugaan Kasus Penyiksaan di Lapas Pakem
Terpopuler
- Apa Bedanya Adidas Originals vs Adidas Performance? Kenali dari Logo dan Kegunaannya
- 4 Sepatu Jalan dengan Teknologi Penyangga Kaki Terbaik untuk Berjalan jauh
- 11 HP Murah untuk Ojol, Baterai Awet dan Layar Terang agar Tetap Nyaman di Jalan
- Persija dan PSM Masuk Daftar 24 Klub Penunggak Gaji Pemain Versi Data Terbaru APPI
- 7 Sepatu Slip On Lokal yang Empuk dan Anti Pegal untuk Kerja Komuter, Mulai Rp100 Ribuan
Pilihan
-
Seskab Teddy Dikabarkan Diperiksa PUSPOM? Panglima TNI: Itu Hoaks
-
Jokowi Tak Banyak Komentar Soal Penyadapan Prabowo: Kita Hormati Proses Hukum
-
Dicecar soal Listyo Sigit Prabowo, Jokowi: Semua Orang juga Sudah Tahu
-
Jokowi Ngaku Lupa Nama 3 Temannya yang Wisuda Bareng di UGM
-
Hakim Potong Omongan Jokowi yang Melebar: Jawab Saja Pertanyaannya!
Terkini
-
Misi Hijau JCWF 2026: Wujudkan Wisata Berkelanjutan Lewat Kolaborasi Lintas Sektor
-
Jelajah Jogja Cultural Wellness Festival 2026: Sensasi Pemulihan Diri Berbalut Kearifan Budaya
-
Tuan Rumah JCWF & Munas DPP PUTRI 2026, Loman Park Hotel Dorong Sinergi Wellness-Pariwisata
-
Perempuan Tak Punya Pilihan Berhenti Haid, Pajak Pembalut 11 Persen Dinilai Nodai Keadilan Gender
-
Kota Jogja Vs Gunungkidul: Jarak Kualitas Hidup Ini Ternyata Masih Jauh!